Suriah Buka Pintu Kerjasama Keamanan dengan Israel, Tapi Tolak Normalisasi – Apa Motifnya?

Ringkasan Singkat

• Presiden AhmadAlSharaa mengusulkan kerja sama keamanan dengan Israel tanpa mengakui kedaulatan atas DataranTinggiGolan.
• Suriah menolak normalisasi diplomatik dan menolak bergabung dalam AbrahamAccords, meski membuka dialog keamanan.
• Prioritasnya adalah menghidupkan kembali PerjanjianPelepasan1974 untuk menstabilkan wilayah selatan dan menekan Israel secara regional.

Presiden Suriah, Ahmad Al Sharaa, dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, menyatakan bahwa Suriah sedang mempertimbangkan kerja sama keamanan dengan Israel. Menurutnya, kesepakatan semacam itu dapat menjadi langkah awal menuju perdamaian komprehensif di wilayah tersebut, asalkan tidak mengorbankan hak Suriah atas Dataran Tinggi Golan yang masih diduduki Israel sejak 1967.

Sharaa menegaskan bahwa Suriah berupaya melibatkan sejumlah negara untuk menekan Israel agar mengadopsi kebijakan yang lebih seimbang. "Kami menghindari konfrontasi," ujarnya, menambahkan bahwa kerja sama keamanan tidak berarti membuka hubungan diplomatik penuh atau normalisasi dengan negara Zionis.

Dalam pernyataan yang diterbitkan oleh majalah Saudi Al Majalla, Sharaa menekankan bahwa pendekatan Suriah didasarkan pada "tidak adanya masalah" dengan negara‑negara tetangga, namun menolak normalisasi dengan Israel karena situasi Golan yang masih menjadi sengketa. Ia menambahkan, "Kesepakatan itu ditandatangani dengan negara‑negara yang tidak memiliki wilayah pendudukan atau konflik langsung dengan Israel. Situasi Suriah berbeda, Dataran Tinggi Golan milik kami diduduki Israel."

Setahun setelah pemerintahan Bashar al‑Assad runtuh pada Desember 2024, Suriah mulai memulihkan hubungan diplomatik dengan banyak negara di Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Serikat, namun tetap menahan diri dari membuka hubungan resmi dengan Israel. Pada pertemuan dengan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada November 2025, Sharaa menolak ajakan untuk bergabung dalam Abraham Accords, menilai bahwa kondisi Suriah berbeda secara fundamental dari negara‑negara yang menandatangani perjanjian tersebut.

Alih‑alih membuka hubungan diplomatik, prioritas Suriah saat ini adalah menghidupkan kembali Perjanjian Pelepasan 1974 yang ditengahi PBB. Perjanjian tersebut mencakup gencatan senjata, penarikan pasukan, dan pembentukan zona penyangga netral di Golan, namun hingga kini wilayah tersebut tetap berada di bawah kontrol Israel.

Analisis Pakar

Strategi Sharaa mencerminkan upaya menyeimbangkan antara kebutuhan keamanan nasional dan tuntutan kedaulatan teritorial. Dengan membuka ruang kerja sama keamanan, Suriah berpotensi memperoleh intelijen dan dukungan militer yang dapat memperkuat posisinya di perbatasan, sekaligus mengurangi risiko konfrontasi langsung yang dapat memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah konflik.

Penting untuk dicatat bahwa penolakan terhadap normalisasi diplomatik bukan sekadar isu simbolik, melainkan bagian dari strategi politik domestik. Pemerintah Suriah masih berusaha mengkonsolidasikan legitimasi internal setelah masa transisi yang kacau, dan mengorbankan isu Golan dapat memicu protes publik serta mengancam stabilitas politik dalam negeri.

Di tingkat regional, langkah Suriah ini dapat memicu dinamika baru antara negara‑negara Arab yang telah menandatangani Abraham Accords dan mereka yang masih menolak hubungan dengan Israel. Negara‑negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mungkin melihat peluang untuk memediasi kembali, sementara Iran dan Turki dapat memanfaatkan posisi Suriah untuk memperkuat pengaruh mereka di kawasan.

Secara internasional, upaya menghidupkan kembali Perjanjian Pelepasan 1974 menandakan bahwa Suriah masih mengandalkan kerangka multilateral yang melibatkan Amerika Serikat, Rusia, dan PBB. Keberhasilan atau kegagalan inisiatif ini akan menjadi indikator utama apakah konflik Golan dapat diselesaikan melalui diplomasi atau tetap menjadi titik panas yang mengancam keamanan regional.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa Suriah menolak normalisasi dengan Israel?
  A: Suriah menolak normalisasi karena menganggap isu Dataran Tinggi Golan sebagai sengketa kedaulatan yang belum terselesaikan, serta untuk menjaga dukungan domestik.
• Q: Apa saja manfaat kerja sama keamanan yang diusulkan?
  A: Manfaatnya meliputi pertukaran intelijen, koordinasi militer di perbatasan, dan potensi pengurangan ketegangan militer antara kedua negara.
• Q: Bagaimana peran Perjanjian Pelepasan 1974 dalam konteks ini?
  A: Perjanjian tersebut menjadi dasar hukum internasional untuk gencatan senjata dan zona penyangga di Golan; menghidupkannya dapat menjadi langkah menuju penyelesaian sengketa wilayah.