Oman Tawar Model Selat Malaka: Akankah Kapal Bayar Transit di Selat Hormuz?

Ringkasan Singkat

• Oman mengusulkan skema kontribusi sukarela untuk pengelolaan Selat Hormuz yang meniru model Selat Malaka.
• Iran tetap menuntut hak memungut biaya transit, menjadikan dua pendekatan berlawanan dalam negosiasi regional.
• Jika diterapkan, model Oman dapat menurunkan biaya operasional pelayaran dan menstabilkan pasar energi global.

JAKARTA, CNBC Indonesia – Otoritas maritim Oman mengajukan proposal kepada Iran untuk mengelola Selat Hormuz secara regional melalui skema kontribusi transit sukarela. Pendekatan ini meniru model Selat Malaka, di mana Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengelola jalur pelayaran tanpa tarif wajib, melainkan dengan sumbangan sukarela untuk layanan keselamatan, pencarian dan penyelamatan, serta perlindungan lingkungan.

Proposal tersebut disampaikan dalam pertemuan di Teheran akhir pekan lalu, menurut sumber kawasan Teluk dan seorang diplomat Barat kepada Reuters (dikutip Rabu, 29 Juli 2026). "Usulan ini menawarkan mekanisme pengelolaan bersama di tingkat regional dengan biaya sukarela untuk mendanai navigasi, perlindungan lingkungan, operasi pencarian dan penyelamatan, serta layanan maritim lainnya," kata sumber tersebut.

Oman memperoleh mandat ini setelah perjanjian gencatan senjata sementara antara Iran dan Amerika Serikat pada Juni lalu, yang mencakup kesepakatan Iran untuk berdialog dengan Oman dan negara‑negara Teluk lainnya dalam rangka merumuskan tata kelola Selat Hormuz sesuai hukum internasional.

Namun, Tehran tetap bersikeras ingin memungut biaya dari setiap kapal yang melintasi selat dalam perjanjian damai permanen. Seorang pejabat Iran menyatakan bahwa tarif akan ditentukan berdasarkan jenis kapal, ukuran, muatan, dan faktor lain. Pemerintah Iran bahkan telah membentuk Otoritas Selat Teluk Persia untuk mengatur lalu lintas pelayaran dan mewajibkan koordinasi dengan lembaga tersebut.

Di sisi lain, Amerika Serikat pernah mengusulkan tarif sebesar 20 % dari nilai muatan, namun Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa tidak ada negara yang berhak mengenakan biaya atas penggunaan jalur perairan internasional, mengacu pada UNCLOS. Meskipun Iran dan AS bukan pihak dalam konvensi tersebut, prinsip‑prinsip UNCLOS tetap menjadi acuan utama hukum maritim internasional.

Para pelaku industri pelayaran menilai bahwa penerapan biaya transit sepihak di Selat Hormuz belum pernah terjadi dalam sejarah modern. Negara‑negara Teluk khawatir wacana tersebut dapat mengganggu aliran energi global, mengingat selat ini menjadi jalur utama bagi sekitar satu per lima pasokan minyak dunia.

Analisis Pakar

Secara makroekonomi, model sukarela Oman berpotensi menurunkan biaya logistik bagi perusahaan pelayaran dan, secara tidak langsung, menstabilkan harga energi di pasar internasional. Dengan menghilangkan beban tarif tetap, kapal dapat mengoptimalkan rute mereka, mengurangi waktu tunggu, dan menurunkan konsumsi bahan bakar. Hal ini akan meningkatkan margin operasional, terutama bagi operator kontainer dan tanker yang beroperasi dengan margin tipis.

Di sisi lain, keinginan Iran untuk memungut biaya dapat menjadi sumber ketidakpastian geopolitik yang signifikan. Jika Iran berhasil mengamankan hak tarif, hal ini dapat memicu kenaikan biaya transportasi minyak, yang pada gilirannya akan menambah tekanan inflasi di negara‑negara importir energi, terutama di Asia Selatan dan Timur Tengah. Investor harus memantau perkembangan negosiasi ini karena volatilitas harga minyak dapat memengaruhi indeks saham energi dan nilai tukar mata uang negara‑negara pengimpor.

Penting juga untuk menilai implikasi hukum. Meskipun UNCLOS tidak mengizinkan tarif transit wajib, banyak negara masih mengandalkan interpretasi fleksibel untuk menegakkan biaya layanan maritim. Jika Iran mengadopsi pendekatan ini, kemungkinan akan muncul sengketa di pengadilan internasional atau arbitrase, yang dapat menambah beban biaya litigasi bagi perusahaan pelayaran multinasional.

Strategi Oman yang meniru Selat Malaka menawarkan contoh praktis: kolaborasi regional, transparansi biaya, dan fokus pada keamanan. Jika berhasil, model ini dapat menjadi standar baru bagi pengelolaan selat strategis lainnya, memperkuat integrasi ekonomi kawasan Teluk dan mengurangi risiko geopolitik yang mengganggu rantai pasokan global.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apakah kapal harus membayar tarif wajib di Selat Hormuz?
  A: Saat ini tidak ada tarif wajib yang diakui secara internasional; Oman mengusulkan kontribusi sukarela, sementara Iran menginginkan tarif wajib.
• Q: Bagaimana model Selat Malaka dapat diterapkan di Selat Hormuz?
  A: Model tersebut mengandalkan kerjasama regional tanpa tarif transit wajib, melainkan sumbangan sukarela untuk layanan keselamatan dan lingkungan.
• Q: Apa dampak potensial bagi harga minyak global jika Iran mengenakan tarif?
  A: Pengenaan tarif dapat meningkatkan biaya transportasi minyak, yang berpotensi menaikkan harga minyak dunia dan menambah tekanan inflasi di negara‑negara importir.