Profil Anom Widiyantoro, Bupati Pemalang yang Terjaring OTT KPK

KOMISIPemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada Selasa, 28 Juli 2026. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan tersebut. Hingga Rabu, 29 Juli 2026, KPK belum mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar operasi itu.

Anom baru sekitar satu setengah tahun menjabat sebagai Bupati Pemalang. Sebelum memasuki dunia politik, ia dikenal sebagai profesional yang menghabiskan hampir tiga dekade berkarier di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN).

Berdasarkan profil Pemerintah Kabupaten Pemalang, Anom Widiyantoro lahir di Cimahi, Jawa Barat, pada 20 Maret 1970. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Diponegoro pada 1996, kemudian meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Padjadjaran pada 2005.

Setelah lulus kuliah, Anom memulai karier di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA pada 1996. Selama sekitar 25 tahun bekerja di perusahaan pelat merah tersebut, ia meniti karier dari staf ahli,internal auditor, kepala seksi, manajer keuangan dan personalia, manajer keuangan dan operasi departemen luar negeri, hingga menduduki jabatangeneral manager.

Kariernya kemudian berlanjut di anak usaha WIKA. Ia pernah menjabat Direktur PT Wijaya Karya Realty sebelum dipercaya menjadi Direktur Keuangan,Human Capital, dan Manajemen Risiko PT Hotel Indonesia Property pada 2021–2024.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Saat memutuskan maju dalam Pilkada Pemalang 2024, Anom mengundurkan diri dari jabatan direksi BUMN. Dalam sejumlah kesempatan kampanye, ia menyatakan memilih meninggalkan karier korporasi untuk mengabdi di kampung halamannya. Anom juga mengklaim berhasil memperbaiki kondisi keuangan perusahaan yang dipimpinnya pada masa pandemi Covid-19, dari semula defisit menjadi surplus. Namun, klaim tersebut belum diverifikasi secara independen.

Anom berpasangan dengan Nurkholes dalam Pilkada Pemalang 2024. Meski berlatar belakang profesional, ia maju dengan dukungan koalisi Partai Golkar, PSI, Partai Gelora, Partai Perindo, Partai Hanura, dan Partai Buruh. Pasangan Anom-Nurkholes meraih 278.043 suara atau 44,51 persen dari total suara sah, mengungguli dua pasangan calon lainnya. Presiden Prabowo Subianto melantik keduanya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pemalang pada 20 Februari 2025.

Selama menjabat, salah satu program yang pernah menjadi perhatian ialah upaya percepatan penanganan tuberkulosis. Pemerintah Kabupaten Pemalang menargetkan penemuan dan penanganan sekitar 23 ribu kasus TBC pada 2025 sebagai bagian dari program kesehatan daerah

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada KPK pada 31 Desember 2025, Anom memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 21 miliar.

Aset terbesarnya berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Pemalang dengan nilai sekitar Rp 12 miliar. Selain itu, ia memiliki sejumlah kendaraan, surat berharga, kas dan setara kas, serta harta lainnya. Dalam laporan tersebut, Anom juga mencatat utang sebesar Rp 1,2 miliar.

Hingga berita ini ditulis, KPK belum menjelaskan konstruksi perkara maupun pihak lain yang ikut diamankan dalam OTT di Pemalang.

Pilihan Editor:Benarkah Biaya Politik Penyebab Korupsi Kepala Daerah