Kebebasan Pers Pakistan Terancam: Amandemen PECA 2025 Picu Protes Besar Jurnalis
Budi SantosoTim kurasi konten viral yang menyeleksi berita paling relevan untuk pembaca.
Ringkasan Singkat
- Jurnalis Pakistan menggelar konvensi besar di Islamabad menolak amandemen PreventionofElectronicCrimesAct (PECA) 2025.
- Data PakistanPressFoundation mencatat 233 insiden terhadap media antara Januari 2025āApril 2026, termasuk penangkapan dan intimidasi digital.
- Tekanan ekonomi, regulasi iklan, dan serangan siber menambah beban, memicu kekhawatiran akan penurunan ruang kebebasan sipil.
Sejumlah jurnalis dan organisasi media di Pakistan menilai bahwa kebebasan pers kini berada pada titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan April 2026, sekitar 600 wartawan berkumpul di Islamabad dalam konvensi yang diselenggarakan oleh PakistanFederalUnionofJournalists (PFUJ) bersama RawalpindiIslamabadUnionofJournalists (RIUJ). Mereka menolak amandemen PECA 2025 yang, menurut mereka, melanggar Pasal 19 Konstitusi Pakistan tentang kebebasan berekspresi.
European Times dalam editorialnya menyoroti bagaimana PECA, awalnya dirancang untuk memerangi kejahatan siber, kini dipergunakan sebagai alat tekanan terhadap media. Laporan Pakistan Press Foundation (PPF) mencatat 233 insiden antara Januari 2025 dan April 2026, termasuk 67 serangan fisik, 67 laporan pidana, 11 penangkapan, 11 penahanan, dan tiga penculikan. Dari total laporan pidana, 34 kasus menggunakan pasal PECA sebagai dasar hukum.
Kasus-kasus terpilih memperkuat persepsi tersebut. Pada April 2026, jurnalis senior Fakhr-ur-Rehman ditangkap di Islamabad setelah rumahnya digerebek oleh NationalCyberCrimeInvestigationAgency (NCCIA). Sebelumnya, Sohrab Barkat masih ditahan sejak November 2025 karena pemberitaan yang mengkritik institusi negara, sementara Syed Mohammed Aslam Shah di Karachi ditangkap atas dugaan unggahan media sosial yang dianggap mencemarkan nama baik.
Tekanan tidak hanya bersifat hukum. Laporan PPF juga mengungkap ancaman fisik, intimidasi digital, dan serangan siber yang menargetkan reputasi jurnalis, terutama perempuan. Contohnya, pada Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026, jurnalis Benazir Shah menjadi korban video deepāfake yang disebarkan melalui akun media sosial yang diikuti Menteri Informasi Pakistan.
Aspek ekonomi juga menjadi senjata tambahan. Pemerintah menunda penayangan iklan resmi di surat kabar berbahasa Inggris Dawn dan surat kabar Urdu Sahafat**,** serta mengeluarkan peringatan kepada jaringan televisi seperti Geo News melalui Pakistan Electronic Media Regulatory Authority (PEMRA). Kombinasi tekanan hukum, regulasi, dan ekonomi mendorong media melakukan swasensor untuk bertahan.
Analisis Pakar
Menurut saya, perkembangan ini menandai pergeseran struktural dalam cara negara Pakistan mengelola ruang publik. PECA 2025, yang awalnya dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan siber, kini berfungsi sebagai instrumen kontrol politik yang lebih luas. Penggunaan pasalāpasal siber untuk menindak laporan kritis menciptakan preseden berbahaya: setiap kritik yang dapat diinterpretasikan sebagai āancaman keamananā atau āpencemaran nama baikā berpotensi dijadikan dasar penuntutan. Ini mengaburkan batas antara penegakan hukum dan penindasan politik.
Data PPF menunjukkan peningkatan signifikan dalam insiden yang melibatkan jurnalis, terutama dalam kategori intimidasi digital. Fenomena ini sejalan dengan tren global di mana otoritas negara memanfaatkan teknologiāseperti pelacakan IP, penyadapan data, dan penyebaran deepāfakeāuntuk menekan suara kritis. Dampak psikologis terhadap wartawan, terutama perempuan, dapat menurunkan kualitas peliputan dan mempersempit agenda pemberitaan ke topik yang dianggap āamanā.
Dari perspektif ekonomi, penahanan iklan resmi merupakan taktik tekanan yang sudah lama dipakai oleh rezim otoriter untuk melemahkan media independen. Dengan mengalihkan pendapatan iklan, pemerintah secara tidak langsung memaksa outlet untuk menyesuaikan editorial mereka agar tidak kehilangan sumber pendapatan penting. Kombinasi ini memperkuat pola swasensor yang mengancam pluralisme media.
Ke depan, tantangan utama bagi komunitas jurnalistik Pakistan adalah membangun koalisi lintasāsektor yang dapat menegakkan standar kebebasan pers internasional. Dukungan dari organisasi hak asasi manusia, lembaga donor, serta platform digital global dapat membantu menciptakan mekanisme perlindungan yang lebih kuat, termasuk bantuan hukum, pelatihan keamanan siber, dan alternatif pendanaan yang tidak bergantung pada iklan pemerintah.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
- Q: Apa itu PECA 2025 dan mengapa menjadi kontroversial?
A: PECA (Prevention of Electronic Crimes Act) 2025 adalah amendemen undangāundang siber Pakistan yang, menurut banyak jurnalis, memperluas definisi kejahatan siber sehingga dapat dipakai untuk menindak laporan kritis, melanggar kebebasan pers yang dijamin konstitusi. - Q: Berapa banyak insiden yang melibatkan jurnalis sejak awal 2025?
A: Menurut Pakistan Press Foundation, tercatat 233 insiden antara Januari 2025 dan April 2026, termasuk serangan fisik, penangkapan, dan intimidasi digital. - Q: Apa langkah yang dapat diambil untuk melindungi kebebasan pers di Pakistan?
A: Membentuk aliansi internasional, menyediakan bantuan hukum, meningkatkan keamanan siber bagi wartawan, serta mencari sumber pendanaan alternatif di luar iklan pemerintah.
Siti Rahmawati
Hendra Gunawan