Mahkamah Konstitusi Gagal Cabut MBG dari APBN 2026: Dampak Besar bagi Pendidikan Nasional

Ringkasan Singkat

• Mahkamah Konstitusi menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berada dalam APBN 2026 meski dianggap bertentangan dengan semangat konstitusi.
• Pencabutan anggaran MBG dari pos pendidikan dapat menurunkan alokasi pendidikan di bawah 20% yang diwajibkan Pasal 31 ayat 4 UUD 1945, menjadikan APBN 2026 inkonstitusional.
• Mahkamah memerintahkan pemisahan pos anggaran MBG menjadi rekening terpisah, dengan implementasi mulai tahun 2028.

Dalam sidang yang digelar pada Kamis (30/7), Mahkamah Konstitusi mengungkap alasan mengapa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat langsung dipisahkan dari APBN 2026. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa pencabutan anggaran MBG dari pos pendidikan pada tahun berjalan justru berpotensi membuat anggaran negara melanggar Pasal 31 ayat 4 UUD 1945, yang mengamanatkan alokasi minimal 20 persen untuk pendidikan.

Enny berargumen bahwa secara substantif Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program konstitusional karena merupakan salah satu prioritas pemerintah hasil Pemilu 2024. Namun, ia menekankan bahwa ke depannya MBG harus dianggarkan sebagai pos tersendiri, terlepas dari anggaran pendidikan. "Program MBG secara substansi konstitusional, namun tidak boleh lagi dimasukkan dalam operasional penyelenggaraan pendidikan," ujarnya saat membacakan pertimbangan putusan.

Jika anggaran MBG tetap berada dalam pos pendidikan, alokasi untuk guru, sarana, kurikulum, dan evaluasi akan tergerus, mengancam pencapaian target 20 persen. Sebaliknya, memisahkan MBG memaksa pemerintah menyesuaikan struktur APBN secara signifikan: menambah kembali alokasi pendidikan dan mencari sumber dana baru untuk MBG di luar pos pendidikan.

Mahkamah memberikan pengecualian bersyarat untuk APBN 2026, menyatakan bahwa meski Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 dinyatakan inkonstitusional, APBN tersebut tetap konstitusional selama tidak diterapkan pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah, melalui Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, berjanji akan mematuhi putusan dengan menyiapkan pemisahan anggaran MBG mulai tahun 2028, mengingat proses penyusunan APBN 2027 sudah berjalan.

Analisis Pakar

Putusan ini menandai titik kritis dalam pengelolaan fiskal Indonesia. Di satu sisi, Mahkamah menegaskan supremasi konstitusi atas kebijakan anggaran, namun di sisi lain, keputusan tersebut mengungkap kelemahan struktural dalam perencanaan anggaran jangka panjang. Pemerintah tampaknya belum memiliki kerangka kerja yang memadai untuk mengintegrasikan program sosial berskala nasional ke dalam kerangka pendidikan tanpa mengorbankan komitmen konstitusional.

Secara praktis, pemisahan MBG menjadi pos anggaran terpisah menuntut penyesuaian legislatif dan administratif yang tidak dapat diselesaikan dalam satu siklus APBN. Ini berarti ada risiko terjadinya kekosongan pembiayaan pada tahun transisi 2027‑2028, yang dapat mengganggu distribusi makanan bergizi kepada jutaan anak sekolah. Dampak sosial‑ekonomi yang potensial—penurunan gizi, penurunan prestasi belajar, dan meningkatnya beban kesehatan—harus menjadi pertimbangan utama, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap angka 20 persen.

Lebih jauh, keputusan ini membuka ruang bagi kritik terhadap kebijakan fiskal yang terlalu mengandalkan “pembungkus” program sosial di dalam pos anggaran utama. Pendekatan semacam itu menciptakan ilusi kepatuhan konstitusional, padahal pada kenyataannya mengaburkan alokasi riil. Pemerintah perlu mengadopsi transparansi anggaran yang lebih granular, dengan pelaporan terpisah untuk setiap program prioritas, sehingga publik dapat mengawasi penggunaan dana secara efektif.

Terakhir, implikasi politik tidak dapat diabaikan. Dengan menempatkan MBG sebagai program prioritas hasil Pemilu 2024, Mahkamah secara tidak langsung mengakui legitimasi politik kebijakan sosial tersebut. Namun, tanpa dukungan legislatif yang kuat untuk mengamankan sumber pembiayaan jangka panjang, MBG berisiko menjadi “program politik” yang mudah dipotong ketika tekanan fiskal meningkat. Ini menegaskan pentingnya dialog lintas sektoral antara eksekutif, DPR, dan lembaga pengawas untuk merumuskan kebijakan anggaran yang berkelanjutan dan konstitusional.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa Mahkamah Konstitusi tidak mencabut MBG dari APBN 2026?
  A: Karena pencabutan langsung dapat menurunkan alokasi pendidikan di bawah 20% yang diwajibkan Pasal 31 ayat 4 UUD 1945, menjadikan APBN 2026 inkonstitusional.
• Q: Kapan anggaran MBG akan dipisahkan menjadi pos tersendiri?
  A: Pemerintah berkomitmen menerapkan pemisahan tersebut mulai tahun anggaran 2028.
• Q: Apa konsekuensi jika MBG tetap berada dalam pos pendidikan?
  A: Alokasi untuk guru, sarana, dan kurikulum dapat tergerus, mengancam pencapaian target 20% dan menurunkan kualitas pendidikan.