Mantan Wakapolri Oegroseno Bungkam Tuduhan Korupsi Lahan Sespolwan: Fakta, Klaim, dan Celah Pengawasan

Ringkasan Singkat

• Oegroseno menegaskan hibah lahan Sespolwan ke Pemprov DKI Jakarta sudah sesuai UU No.1/2004.
• Ia mengaku menolak uang dan tawaran tanah dari pemilik lahan, serta menolak tuduhan korupsi.
• Pengawasan internal oleh Itwasum dan audit BPK tidak pernah dilakukan, menimbulkan celah investigasi.

Oegroseno, mantan Wakapolri sekaligus mantan Kalemdiklat Polri, memberikan klarifikasi kepada Kortas Tipikor pada Kamis (30/7) terkait proses hibah lahan Sespolwan di Ciputat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menegaskan bahwa seluruh prosedur telah mengacu pada Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (APBN), sehingga tidak ada ruang bagi tukar guling atau ruslag antar instansi.

Setelah hibah selesai, pada tahun 2012 Oegroseno mengajukan permohonan hibah dana hampir Rp121 miliar untuk pembangunan Sespim Polri di Lembang. Rinciannya meliputi Rp51‑54 miliar untuk sarana prasarana, Rp44 miliar untuk perbaikan fasilitas pendidikan di Sespolwan dan Lemdiklat, serta Rp25 miliar untuk pembelian tanah seluas 5‑6,3 hektar.

Menurutnya, pembelian tanah dimulai dari usulan Kasespim Polri saat itu, Surmana Yudi Yulistia, dengan perkiraan harga Rp500.000 per meter persegi. Panitia pengadaan, yang dipimpin oleh Oegroseno, berhasil memperoleh lahan seluas 6,3 hektar—lebih dari target awal lima hektar.

Setelah proses selesai, pemilik tanah sempat menawarkan uang Rp1 miliar serta sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi sebagai “ucapan terima kasih”. Oegroseno menolak keduanya, mengutip prinsip etika yang ia pelajari dari para senior kepolisian: “Tidak boleh menerima uang apa pun dari masyarakat.”

Namun, Oegroseno mengakui bahwa tidak ada audit internal oleh Itwasum maupun pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dana pendidikan. Ia berpendapat, bila ada kesalahan, kemungkinan besar bersifat administratif dan seharusnya ditangani oleh mekanisme pengawasan internal.

Kepala Kortas Tipikor, Irjen Totok Suharyanto, menegaskan bahwa undangan klarifikasi bukan upaya kriminalisasi, melainkan langkah prosedural untuk menentukan apakah terdapat tindak pidana korupsi.

Analisis Pakar

Kasus ini menyoroti dua kegagalan struktural dalam tata kelola kepolisian: pertama, ketidakjelasan regulasi internal mengenai hibah dan pengadaan aset negara; kedua, lemahnya mekanisme audit yang seharusnya menjadi garda pertama dalam mencegah penyalahgunaan anggaran. Meskipun Oegroseno mengklaim kepatuhan pada UU Keuangan Negara, fakta bahwa Itwasum tidak pernah menelusuri jejak administrasi menimbulkan pertanyaan serius tentang independensi dan kapasitas lembaga pengawasan internal Polri.

Penggunaan istilah “hibah” dalam konteks ini tampak sebagai upaya menutupi transaksi yang sebenarnya lebih mirip dengan pembelian aset. Jika memang prosedur hibah diatur oleh UU No.1/2004, maka nilai transaksi sebesar Rp25 miliar seharusnya melewati proses verifikasi nilai pasar, penilaian independen, serta persetujuan tertulis dari otoritas keuangan negara. Ketiadaan audit BPK menambah keraguan, mengingat BPK memiliki mandat untuk menilai kepatuhan anggaran pada semua lembaga publik.

Selanjutnya, tawaran uang dan tanah dari pemilik lahan, meski ditolak, mengindikasikan adanya budaya patronase yang masih mengakar dalam jaringan birokrasi. Penolakan Oegroseno tidak otomatis meniadakan potensi tekanan atau imbalan tidak resmi yang dapat terjadi di balik layar. Oleh karena itu, penyelidikan harus memperluas fokusnya tidak hanya pada aspek material, melainkan juga pada jaringan relasi politik‑ekonomi yang mungkin mempengaruhi keputusan pengadaan.

Terakhir, kasus ini menjadi panggilan bagi reformasi pengawasan internal Polri. Itwasum perlu dibekali dengan otoritas yang lebih kuat, termasuk hak akses penuh ke dokumen keuangan dan kemampuan untuk melaporkan temuan secara publik. Tanpa langkah ini, setiap klaim “tidak ada penyimpangan” akan tetap berada di ranah retorika, bukan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa dasar hukum hibah lahan Sespolwan ke Pemprov DKI Jakarta?
  A: Hibah tersebut didasarkan pada Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.
• Q: Mengapa Itwasum dan BPK tidak melakukan audit atas transaksi ini?
  A: Kedua lembaga belum menerima permintaan atau tidak dimasukkan dalam prosedur audit rutin, sehingga proses pengawasan tidak berjalan.
• Q: Apakah Oegroseno dapat diproses secara pidana?
  A: Penyidikan masih berlangsung; jika terbukti ada unsur korupsi, ia dapat dikenai sanksi pidana sesuai KUHP dan UU Tindak Pidana Korupsi.