Ekspor Nikel Tersendat: Regulasi LTJ dan Lonjakan Harga Sulfur Guncang Industri

Ringkasan Singkat

• Ekspor nikel terhambat karena belum ada regulasi jelas tentang batas kandungan LTJ sebagai mineral ikutan.
• Kenaikan harga sulfur dari US$220 menjadi US$1.200 per ton menambah beban biaya produksi hingga 50%.
• Lebih dari 120 kapal masih menunggu izin berlayar, menimbulkan kerugian signifikan bagi pelaku tambang.

Jakarta, CNBC Indonesia – Pelaku usaha tambang nikel menuntut pemerintah segera membuka kembali ekspor produk mineral yang kini terperangkap dalam proses pemeriksaan kandungan LTJ. Tanpa kepastian regulasi, ekspor terhenti, menimbulkan kerugian besar bagi industri.

Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdanakusumah, menegaskan bahwa isu LTJ kini menjadi sorotan utama karena belum ada aturan yang mengatur tata kelolanya. "Kami melihat isu LTJ ini baru‑baru ini sangat intensif dibicarakan pelaku usaha. Ini bagian dari tata kelola, tetapi masih sedikit yang belum diatur dalam regulasi sehingga akhirnya membingungkan," ujarnya dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, Jumat (31/7/2026).

Arif menambahkan tekanan yang dihadapi industri nikel bersifat berlapis: dari gejolak geopolitik Timur Tengah yang memicu lonjakan biaya energi dan logistik, hingga kebijakan domestik seperti kenaikan tarif royalti, keterbatasan pasokan bijih akibat RKAB, serta kebijakan terkait LTJ. "Kami berdarah‑darah. Dari geopolitik Timur Tengah, kami terdampak sangat luar biasa. Geopolitik yang terjadi di sana secara langsung berdampak terhadap cost production dari industri," katanya.

Data menunjukkan bahwa sekitar 80% kebutuhan sulfur Indonesia pada 2025 bersumber dari Timur Tengah. Harga sulfur melonjak dari US$220 per ton menjadi US$1.200 per ton, menggerus biaya produksi nikel hingga 50%. "Tahun 2025 kurang lebih 6 juta ton impor sulfur dan mayoritas dibutuhkan oleh industri nikel. Jadi selain kelangkaan, harganya naik luar biasa," jelas Arif.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, mengungkapkan bahwa hambatan ekspor mineral ikutan disebabkan belum adanya batas maksimal kandungan LTJ. Tanpa aturan yang jelas, aparat penegak hukum dan pelaku usaha memiliki interpretasi yang berbeda, memperparah kebuntuan. Dudung menegaskan, selama belum ada regulasi, aparat tidak boleh membuat penafsiran sendiri yang menghambat ekspor.

Analisis Pakar

Sebagai seorang ekonom makro, saya melihat dua faktor utama yang memperparah krisis ini: regulasi yang belum matang dan volatilitas harga komoditas energi. Ketiadaan standar batas LTJ bukan sekadar masalah teknis, melainkan menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat aliran modal. Investor asing, yang biasanya menilai risiko regulasi, kini menahan investasi baru atau bahkan menarik dana yang sudah ada. Dampaknya langsung terasa pada nilai tukar rupiah dan neraca perdagangan, mengingat nikel merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia.

Lonjakan harga sulfur menambah beban biaya produksi secara signifikan. Karena sulfur adalah bahan baku penting dalam proses pembuatan baterai lithium‑ion, kenaikan harga ini menurunkan margin keuntungan pabrik nikel‑lithium yang berencana mengekspor ke pasar EV global. Jika tren ini berlanjut, Indonesia berisiko kehilangan pangsa pasar pada rantai nilai baterai yang kini diperebutkan oleh China dan Korea.

Solusi jangka pendek harus melibatkan penetapan batas LTJ yang realistis melalui regulasi yang transparan dan konsisten. Pemerintah dapat membentuk tim lintas‑sektor (Kemenperin, BKPM, KSP) untuk menyusun standar dalam waktu tiga bulan, sekaligus memberikan panduan operasional bagi pelaku usaha. Tanpa langkah ini, penundaan ekspor akan terus menambah beban biaya penyimpanan dan menurunkan daya saing industri.

Di sisi lain, diversifikasi sumber sulfur menjadi keharusan. Investasi dalam produksi domestik atau kontrak jangka panjang dengan pemasok alternatif dapat menstabilkan harga. Kebijakan subsidi atau insentif fiskal untuk produsen sulfur lokal akan mengurangi ketergantungan pada pasar Timur Tengah yang rawan gejolak geopolitik.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu Logam Tanah Jarang (LTJ) dan mengapa menjadi mineral ikutan?
  A: LTJ adalah logam dengan konsentrasi rendah yang penting untuk teknologi tinggi (mis. baterai, elektronik). Pemerintah mengklasifikasikannya sebagai mineral ikutan untuk mengontrol ekspor demi keamanan nasional.
• Q: Mengapa harga sulfur naik drastis dan bagaimana dampaknya pada industri nikel?
  A: Harga sulfur melonjak karena gangguan pasokan di Timur Tengah dan peningkatan permintaan baterai EV. Kenaikan biaya sulfur meningkatkan total biaya produksi nikel hingga 50%, mengurangi margin keuntungan.
• Q: Apa langkah yang dapat diambil pemerintah untuk mengatasi hambatan ekspor terkait LTJ?
  A: Pemerintah perlu menetapkan batas maksimal kandungan LTJ dalam ekspor, mengeluarkan regulasi yang jelas, dan memberikan pedoman operasional kepada aparat penegak hukum serta pelaku usaha.