Skandal Rotasi Tinggi: Brigjen Untung Widyatmoko Naik Jadi Kepala Divisi Hubinter Polri

Ringkasan Singkat

• Kapolri Kapolri Jenderal Listyo Sigit memutasi 146 perwira tinggi dan menengah.
• Brigjen Untung Widyatmoko ditunjuk menggantikan Irjen Amur Chandra sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) dan akan naik pangkat.
• Penunjukan ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi proses promosi dan dampaknya pada profesionalitas Polri.

Dalam Surat Telegram Kapolri nomor ST/1584/VII/KEP./2026 tertanggal 30 Juli 2026, yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Anwar, tercatat rotasi besar-besaran melibatkan 146 perwira. Salah satu langkah paling menonjol adalah pensiunnya Irjen Amur Chandra dari posisi Kepala Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) dan pengangkatannya kepada Brigjen Untung Widyatmoko sebagai pengganti.

Penunjukan Untung tidak hanya mengisi kekosongan jabatan, melainkan juga disertai promosi pangkat. Posisi yang ditinggalkan Untung akan diisi oleh Brigjen Dani Hamdani, yang sebelumnya menjabat sebagai Penerjemah Polri Utama Tingkat II di Divisi Hubinter. Sementara itu, rotasi lain mencakup pensiunnya Irjen Tomex Kurniawan sebagai Wakil Kepala Wilayah Sumatera (Wairwasum) dan penunjukan baru untuk posisi Wakil Kepala Bina Intelijen Kriminal (Wakabaintelkam) kepada Brigjen Wawan Muliawan.

Langkah-langkah ini menimbulkan spekulasi mengenai motif di balik rotasi massal. Apakah ini sekadar prosedur rutin atau ada agenda politik yang lebih dalam? Penunjukan Interpol sebagai bagian dari struktur Hubinter menambah kompleksitas, mengingat peran penting jaringan internasional dalam penanggulangan kejahatan lintas negara.

Selain itu, penegakan hukum terhadap tokoh senior seperti Mantan Jampidsus menunjukkan dinamika politik yang serupa.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat pola rotasi ini sebagai upaya konsolidasi kekuasaan di dalam Polri. Penempatan figur-figur yang dekat dengan kepemimpinan tertinggi pada posisi strategis dapat memperkuat jaringan patronase, yang pada gilirannya mengurangi ruang gerak reformasi internal. Tidak dapat dipungkiri, promosi Brigjen Untung Widyatmoko sekaligus mengisi jabatan penting menandakan adanya pertimbangan politik selain pertimbangan profesional.

Kasus serupa yang menyoroti potensi intervensi politik dalam penegakan hukum dapat dilihat pada Polda Metro Jaya yang masih menyembunyikan kasus Sutrimo.

Transparansi dalam proses mutasi menjadi sorotan utama. Surat Telegram yang menjadi satu-satunya dokumen publik tidak memuat kriteria seleksi, evaluasi kinerja, atau mekanisme akuntabilitas. Tanpa mekanisme yang jelas, publik berhak menuntut penjelasan mengapa 146 perwira, termasuk pejabat senior, dipindahkan sekaligus. Apakah ada tekanan eksternal, misalnya dari kepentingan politik atau kepentingan bisnis yang mengaitkan diri dengan jaringan keamanan?

Selanjutnya, penunjukan pejabat yang memiliki latar belakang di Interpol pada divisi Hubinter menimbulkan pertanyaan tentang orientasi kebijakan luar negeri kepolisian. Apakah Polri kini lebih mengedepankan kerjasama internasional dalam rangka memperkuat citra, ataukah ini sekadar upaya menutupi kelemahan internal dengan menampilkan kolaborasi global?

Terakhir, dampak rotasi ini pada moral dan profesionalitas anggota kepolisian tidak boleh diabaikan. Perubahan mendadak pada struktur komando dapat mengganggu kontinuitas program dan mengurangi efektivitas operasional. Jika tidak diimbangi dengan pelatihan dan penyesuaian yang memadai, risiko kegagalan dalam penanganan kasus-kasus kritis akan meningkat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa Kapolri melakukan rotasi sebanyak 146 perwira sekaligus?
  A: Rotasi massal biasanya diklaim sebagai upaya pembaruan dan penataan kembali struktur, namun banyak pihak mencurigai adanya pertimbangan politik dan konsolidasi kekuasaan.
• Q: Apa kualifikasi Brigjen Untung Widyatmoko untuk menjadi Kepala Divisi Hubinter?
  A: Untung memiliki pengalaman di NCB Interpol, namun detail kualifikasi profesionalnya tidak dip