Buruh Korupsi Kredit Rp2,2 Miliar Ditangkap di Apartemen Cinere: Farah Hasmina Harahap Jadi Tersangka Utama

Ringkasan Singkat

• Direktur CV Hasian Abadi Group, Farah Hasmina Harahap, ditangkap di apartemen Cinere, Jakarta Selatan pada 28 Juli 2026.
• Kasus penipuan kredit fiktif di Bank Sumut menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2,2 miliar.
• Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara menambahkan analis kredit bank sebagai tersangka lain yang sudah diputuskan bersalah.

Jakarta Selatan, 1 Agustus 2026 – Tim Penangkapan Buron (Tabur) Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara berhasil menangkap Farah Hasmina Harahap, direktur CV Hasian Abadi Group, yang diduga menjadi otak di balik skema pencairan kredit fiktif di Bank Sumut senilai Rp2,2 miliar.

Menurut Kasi Penkum Kejati Sumut, Rizaldi, penangkapan dilakukan di sebuah apartemen di Cinere, Jakarta Selatan, dengan dukungan intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. "Farah mengajukan kredit atas nama CV Hasian Abadi Group pada tahun 2012, namun penyimpangan signifikan terdeteksi dalam proses persetujuan dan pencairan," ujar Rizaldi pada Sabtu (1/8/2026).

Farah resmi menjadi tersangka sejak 5 Januari 2026, namun melarikan diri sebelum proses penyidikan selesai, memaksa penyidik menempatkannya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Selain Farah, penyidik juga menjerat seorang analis kredit bank (inisial LPL) yang telah diputuskan bersalah oleh Pengadilan Negeri Medan.

Pasal yang dikenakan meliputi Pasal 2 ayat (1) subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.20/2001 tentang perubahan UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 20 huruf c KUHP dan Pasal 603 subsidiar Pasal 604 KUHP. Ahli perhitungan kerugian negara memperkirakan total kerugian akibat tindak pidana ini mencapai lebih dari Rp2,2 miliar.

Setelah penangkapan, Farah dibawa ke Kejati Sumut dan kini ditahan di Rutan Kelas IA Tanjung Gusta, Medan. "Pengamanan terhadap tersangka merupakan bukti nyata kerja keras korps adhyaksa dalam menuntaskan kasus pungli korupsi," tutup Rizaldi.

Analisis Pakar

Kasus ini menyoroti celah sistemik dalam pengawasan kredit perbankan, khususnya di institusi milik negara seperti Bank Sumut. Meskipun prosedur kredit seharusnya melewati serangkaian verifikasi ketat, praktik kolusi antara pejabat bank dan pihak eksternal tampaknya masih memungkinkan. Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi internal yang lebih radikal, termasuk penerapan teknologi audit berbasis AI untuk mendeteksi anomali secara real‑time.

Penangkapan Farah di Jakarta Selatan, jauh dari wilayah operasionalnya, mengungkap jaringan kriminal yang bersifat lintas wilayah. Koordinasi antara Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara dan DKI Jakarta menjadi contoh positif, namun masih terlalu bergantung pada inisiatif individu. Institusi harus mengukuhkan protokol kerjasama lintas daerah secara standar, bukan sekadar respons ad‑hoc.

Selanjutnya, keputusan pengadilan terhadap analis kredit (LPL) yang sudah diputuskan bersalah menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak hanya menargetkan figur publik, melainkan juga oknum teknis yang memfasilitasi korupsi. Ini penting untuk memberi sinyal bahwa tidak ada ruang aman bagi pelaku di level manapun.

Namun, tantangan terbesar tetap pada pemulihan kerugian negara. Meskipun nilai kerugian telah dihitung, proses eksekusi aset dan restitusi kepada negara sering kali terhambat oleh prosedur hukum yang panjang. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme penyitaan dan penjualan aset secara cepat, serta meningkatkan transparansi dalam pelaporan hasilnya.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa motif utama Farah Hasmina Harahap dalam skema korupsi ini?
  A: Motif utama diduga adalah keuntungan pribadi melalui pencairan kredit fiktif yang kemudian disalurkan ke perusahaan miliknya.
• Q: Bagaimana proses penangkapan Farah dilakukan?
  A: Penangkapan dilakukan oleh Tim Tabur Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara dengan dukungan intelijen Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di apartemen Cinere, Jakarta Selatan.
• Q: Apa langkah selanjutnya setelah penangkapan?
  A: Farah kini berada di tahanan Rutan Kelas IA Tanjung Gusta, Medan, menunggu proses persidangan dan kemungkinan pemulihan kerugian negara.