Ribuan Warga Mengisi Monas dengan Zikir: Simbol Persatuan atau Alat Politik Pemerintah?

Ringkasan Singkat

• Ribuan warga berkumpul di Monas pada Sabtu (1/8) untuk mengikuti Zikir dan Doa Kebangsaan menjelang HUT ke-81 RI.
• Acara yang dikoordinasikan pemerintah menampilkan simbolisme religius dan nasionalisme, menimbulkan pertanyaan tentang motivasi politik di baliknya.
• Pengamanan ketat, penggunaan sound system besar, serta penutupan area publik menimbulkan keluhan dari warga sekitar terkait kebisingan dan kemacetan.

Jakarta, 2 Agustus 2026 – Pada Sabtu (1/8), lapangan Monas dipenuhi oleh ribuan warga yang berkumpul untuk mendengarkan Zikir dan Doa Kebangsaan. Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini dijadikan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.

Menurut panitia, tujuan utama adalah memperkuat rasa persatuan dan kebangsaan melalui doa bersama, sekaligus menegaskan peran spiritual dalam kehidupan berbangsa. Namun, kehadiran ribuan orang di satu titik strategis ibu kota menimbulkan dinamika tersendiri. Pengamanan yang melibatkan aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP menutup akses jalan utama, sementara suara pengeras suara berderak selama lebih dari tiga jam, mengganggu aktivitas warga sekitar.

Beberapa pengamat politik menilai bahwa acara semacam ini bukan sekadar upaya religius, melainkan sarana soft power pemerintah untuk menumbuhkan loyalitas pada Presiden menjelang pemilihan legislatif 2027. “Kita melihat pola yang sama sejak era sebelumnya, di mana simbol-simbol keagamaan dipadukan dengan narasi kebangsaan untuk menciptakan konsensus yang tampak alami,” ujar Dr. Ahmad Fauzi, dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Di sisi lain, aktivis hak asasi manusia menyoroti potensi penyalahgunaan ruang publik. “Ketika negara menguasai ruang ibadah massal, ada risiko marginalisasi kelompok minoritas yang tidak terwakili dalam agenda resmi,” kata Lina Marlina, koordinator Lembaga Advokasi Kebebasan Beragama. Keluhan serupa juga muncul dari pedagang kaki lima yang kehilangan pendapatan karena area pasar tradisional di sekitar Monas ditutup selama acara.

Meski demikian, sebagian peserta mengungkapkan rasa puas dan haru. “Saya datang bersama keluarga, mendengarkan zikir memberi ketenangan di tengah kepenatan hidup,” ujar Budi Santoso (bukan penulis), warga dari Depok. Reaksi publik yang beragam ini menandakan bahwa acara keagamaan berskala besar di ruang publik tetap menjadi medan perdebatan antara kebebasan beribadah, politik identitas, dan kepentingan negara.

Analisis Pakar

Secara historis, penggunaan ritual keagamaan dalam upacara kenegaraan bukanlah hal baru di Indonesia. Namun, intensifikasi praktik ini pada masa Presiden Joko Widodo menunjukkan strategi politik yang lebih halus: mengkonsolidasikan dukungan melalui identitas religius yang kuat. Hal ini berisiko menimbulkan eksklusivitas, terutama bila simbol-simbol keagamaan dipilih secara mayoritas, mengabaikan pluralitas agama yang menjadi fondasi Pancasila.

Selain itu, alokasi sumber daya publik untuk menggelar acara ini patut dipertanyakan. Anggaran keamanan, logistik, dan fasilitas kesehatan yang dikeluarkan pemerintah dapat dialokasikan untuk program pembangunan yang lebih mendesak, seperti infrastruktur di daerah tertinggal atau penanggulangan bencana alam yang kerap melanda Indonesia. Prioritas ini mencerminkan pilihan politik yang menempatkan citra nasionalisme di atas kebutuhan material rakyat.

Penggunaan soft power melalui acara keagamaan juga menimbulkan dilema etis bagi aparat negara. Ketika aparat keamanan secara aktif melindungi acara keagamaan yang didanai negara, mereka secara tidak langsung menjadi bagian dari agenda politik. Ini menantang prinsip netralitas aparat yang seharusnya melayani semua warga tanpa memihak pada satu kelompok keagamaan atau politik tertentu.

Ke depan, penting bagi masyarakat sipil dan lembaga pengawas untuk menuntut transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan acara serupa. Dialog terbuka tentang peran agama dalam ruang publik, serta evaluasi dampak sosial‑ekonomi yang dihasilkan, akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa simbolisme kebangsaan tidak dijadikan alat manipulasi politik yang menutupi masalah struktural yang lebih mendesak.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa pemerintah menggelar Zikir dan Doa Kebangsaan di Monas?
• A: Acara tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan ke‑81, dengan harapan memperkuat rasa persatuan melalui ibadah bersama.
• Q: Siapa saja yang terlibat dalam penyelenggaraan acara?
• A: Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta aparat keamanan (Polri, TNI, Satpol PP) berkoordinasi dalam pelaksanaannya.
• Q: Apakah ada kritik terhadap acara ini?
• A: Ya, aktivis hak asasi manusia dan beberapa warga mengkritik penggunaan ruang publik, potensi eksklusivitas agama, serta alokasi anggaran yang dianggap kurang tepat.