Mendagri Tito Dorong Perlinsos Teknologi: Bantuan Sosial Akurat lewat Data Dukcapil dan Face Recognition

Ringkasan Singkat

• Pilot project Perlinsos di Banyuwangi menunjukkan 45,2% BPNT dan 31,2% PKH layak menerima bantuan.
• Mendagri Muhammad Tito Karnavian menekankan integrasi data Dukcapil (face recognition, fingerprint, retina) dengan data agraria, BPS, dan polisi untuk e-government.
• Target perluasan sistem ke 143 kabupaten/kota dalam Agustus 2026 setelah uji coba di Gianyar, Bali.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pilot project program perlindungan sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ia menilai bahwa keberhasilan ini membuktikan peran vital Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai fondasi e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Berdasarkan data per 30 Juni 2026, dari 323.339 kepala keluarga (KK) pendaftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebanyak 45,2 persen teridentifikasi berpotensi layak menerima bantuan, sementara sisanya berpotensi tidak layak. Sementara itu, dari 290.967 KK pendaftar Program Keluarga Harapan (PKH), hanya 31,2 persen berpotensi layak dan 68,4 persen berpotensi tidak layak.

Tito menjelaskan bahwa tahap awal e-government ini bertujuan menyasar masalah bantuan sosial agar tepat sasaran, dengan mengintegrasikan data Dukcapil yang dilengkapi dengan teknologi face recognition, fingerprint, dan scan retina mata. Data tersebut kemudian dipadankan dengan informasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengetahui aset tanah, dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dihimpun oleh BPS melalui survei door to door, serta dengan data kepolisian melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk memastikan kepemilikan kendaraan calon penerima bantuan.

"(Jadi) ada beberapa kementerian bergabung menjadi satu, tapi data yang dipakai awal, itu adalah data perorangan yang ada di Dukcapil," ujar Tito. Ia menambahkan bahwa integrasi data antarlembaga tersebut akan menghasilkan data yang lebih akurat sehingga bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar‑benar memenuhi kriteria, menghindari kecurangan dan kecemburuan sosial.

Mendagri menilai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai dorongan untuk mereplikasi penerapan e-government ke berbagai daerah. Ia mengungkapkan telah meninjau langsung implementasi sistem tersebut untuk program Perlinsos di Kabupaten Gianyar, Bali, pada 4 Juli 2026. Hasil pemantauan menunjukkan sistem mampu menghasilkan data yang akurat, real‑time, dan transparan.

Untuk itu, penerapan e-government untuk Perlinsos di 143 kabupaten/kota ditargetkan terlaksana pada Agustus 2026. Daerah yang dipilih harus memenuhi kriteria seperti infrastruktur internet yang memadai, Dinas Dukcapil yang responsif, serta dukungan dari kepala daerah.

"Kalau jatuh ke tangan orang yang benar, bansos itu efektif, efisien membantu masyarakat apalagi di tengah tekanan ekonomi saat ini," pungkas Tito.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis senior investigasi yang telah meneliti berbagai program bantuan sosial di Indonesia, saya menganggap inisiatif Mendagri Muhammad Tito Karnavian untuk mengintegrasikan data Dukcapil dengan teknologi biometrik merupakan langkah yang cukup inovatif, namun tidak bebas dari tantangan struktural dan etika data. Penggunaan face recognition, fingerprint, dan scan retina pada tingkat desa masih menghadapi hambatan infrastruktur, terutama di daerah terpencil yang konektivitas internetnya tidak stabil, sehingga risiko eksklusi digital menjadi nyata.

Selain aspek teknis, terdapat pertanyaan mengenai privasi dan keamanan data pribadi yang sangat sensitif. Menggabungkan data kependudukan dengan informasi aset tanah, riwayat kepolisian, dan data ekonomi nasional menciptakan profil komprehensif warga yang, jika tidak dilindungi dengan regulasi ketat, berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik atau komersial. Pengalaman di beberapa negara menunjukkan bahwa sistem serupa dapat menimbulkan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap kelompok yang dianggap "tidak layak" berdasarkan algoritma yang tidak transparan.

Dari sudut efektivitas program bantuan, data yang menunjukkan hanya sekitar satu‑third pendaftar PKH yang berpotensi layak mengindikasikan adanya ketidaksesuaian besar antara target program dan kondisi lapangan. Ini bisa disebabkan oleh kriteria kelayakan yang terlalu ketat, atau justru oleh data yang belum mencakup dimensi kemiskinan multidimensi seperti akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, sebelum memperluas sistem ke 143 kabupaten/kota, pemerintah harus melakukan evaluasi independen yang melibatkan akademi, LSM, dan komunitas untuk memastikan bahwa algoritma penyaringan tidak menciptakan bias baru.

Akhirnya, sukses pilota di Banyuwangi dan Gianyar tidak boleh dianggap sebagai jaminan bahwa model ini dapat langsung diskalakan ke seluruh negeri tanpa penyesuaian kontekstual. Setiap daerah memiliki karakteristik sosial‑ekonomi, tingkat literasi digital, dan kapasitas aparatur yang berbeda. Pendekatan "one‑size‑fits‑all" berisiko menghasilkan program yang terlihat modern pada permukaan namun gagal mencapai tujuan sebenarnya, yaitu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan cara yang adil dan berkelanjutan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa saja data yang diintegrasikan dalam sistem e-government Perlinsos?
• A: Data Dukcapil (nik, face recognition, fingerprint, retina), data agraria/BPN (aset tanah), DTSEN dari BPS (sosial ekonomi), dan data kepolisian melalui Samsat (kepemilikan kendaraan).
• Q: Berapa persen pendaftar BPNT dan PKH yang dianggap layak menerima bantuan berdasarkan pilot project di Banyuwangi?
• A: 45,2 % dari pendaftar BPNT dan 31,2 % dari pendaftar PKH teridentifikasi berpotensi layak.
• Q: Kapan dan ke mana penerapan e-government untuk Perlinsos akan diperluas setelah pilot project?
• A: Penerapan ditargetkan terlaksana di 143 kabupaten/kota pada Agustus 2026, setelah uji coba di Banyuwangi dan Gianyar.