Survei AP‑NORC: Dukungan Imigrasi Trump Merosot, Ekonomi AS Tertekan

Ringkasan Singkat

• Persetujuan publik terhadap kebijakan imigrasi Trump turun menjadi 39%, terendah sejak masa jabatan keduanya.
• Basis Partai Republik tetap mendukung kebijakan imigrasi (80%), namun dukungan ekonomi hanya 69%.
• Mayoritas warga AS menilai ekonomi nasional "buruk" (70%) dan menilai tindakan imigrasi sebagai "melampaui batas".

Jakarta, CNBC Indonesia – Survei terbaru yang dirilis oleh Associated Press‑NORC Center for Public Affairs Research pada 2 Agustus 2026 mengungkapkan bahwa kebijakan Trump dalam bidang imigrasi masih menjadi satu‑satunya pilar politik yang menahan penurunan popularitasnya secara keseluruhan. Namun, persetujuan publik terhadap penanganan imigrasi kini hanya 39%, turun tajam dari 49% pada awal masa jabatan keduanya.

Di sisi lain, dukungan internal partai tetap kuat: delapan dari sepuluh pemilih Partai Republik masih menyetujui pendekatan keras Trump terhadap imigrasi, meski angka ini sedikit menurun dari sembilan dari sepuluh pada awal masa jabatan kedua. Dukungan ini menandai stabilitas basis partai, namun tidak cukup untuk menutup kesenjangan dengan pemilih independen dan Demokrat yang secara konsisten menolak kebijakan tersebut.

Survei juga menyoroti penurunan kepercayaan publik terhadap ekonomi AS. Hanya 32% responden yang menilai kinerja ekonomi Trump memuaskan, turun dari 40% pada awal masa jabatan kedua. Sebanyak tujuh dari sepuluh warga menilai kondisi ekonomi nasional sebagai "sangat buruk" atau "cukup buruk", menciptakan tekanan tambahan pada agenda kebijakan fiskal dan moneter di Washington.

Isu-isu lain seperti penanganan konflik Iran dan kebijakan kesehatan tetap berada di level rendah, dengan persetujuan publik di bawah 30%. Meskipun dukungan kesehatan di kalangan Republik naik menjadi 71%, mayoritas warga AS tetap skeptis terhadap kompetensi Trump di bidang tersebut.

Analisis Pakar

Sebagai ekonom makro, saya melihat tiga implikasi bisnis utama dari data ini. Pertama, penurunan kepercayaan terhadap kebijakan imigrasi dapat meningkatkan volatilitas pasar tenaga kerja. Perusahaan yang bergantung pada tenaga kerja migran—seperti agrikultur, konstruksi, dan teknologi—harus menyiapkan skenario biaya tenaga kerja yang lebih tinggi atau gangguan pasokan. Kedua, persepsi ekonomi yang memburuk menandakan risiko penurunan konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya dapat menekan pendapatan sektor ritel dan layanan. Investor harus memperhatikan indikator PMI dan penjualan ritel sebagai barometer awal penurunan pertumbuhan Q2‑2026.

Ketiga, dukungan kuat dari basis Republik terhadap kebijakan imigrasi menunjukkan bahwa kebijakan proteksionis kemungkinan akan tetap menjadi agenda legislatif. Hal ini dapat memicu tarif tambahan atau pembatasan visa kerja, yang akan memengaruhi rantai pasok global. Perusahaan multinasional sebaiknya meninjau kembali strategi sourcing dan mempertimbangkan diversifikasi geografis untuk mengurangi eksposur terhadap kebijakan proteksionis yang tidak terduga.

Secara keseluruhan, meskipun Trump masih menguasai narasi imigrasi di antara pendukungnya, penurunan persetujuan publik secara luas menandakan bahwa kebijakan ekonomi dan sosialnya tidak lagi menjadi motor pertumbuhan politik. Bagi pelaku bisnis, sinyal ini berarti perlunya penyesuaian strategi risiko, terutama dalam hal tenaga kerja, konsumsi domestik, dan eksposur tarif.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa persetujuan imigrasi Trump menurun meski masih didukung oleh Partai Republik?
  A: Penurunan mencerminkan kelelahan publik terhadap kebijakan keras, sementara basis partai tetap setia karena imigrasi masih menjadi isu identitas politik mereka.
• Q: Bagaimana penurunan kepercayaan ekonomi memengaruhi pasar saham AS?
  A: Investor cenderung mengalihkan dana ke aset defensif seperti obligasi pemerintah dan sektor utilitas, sementara saham siklus ekonomi dapat mengalami tekanan.
• Q: Apakah kebijakan imigrasi yang ketat dapat memicu kenaikan biaya tenaga kerja?
  A: Ya, pembatasan visa kerja dan deportasi dapat mengurangi pasokan tenaga kerja murah, memaksa perusahaan menaikkan upah atau mencari alternatif otomatisasi.