Helikopter dan Drone Dikerahkan: Bromo Terdampar Api 80 Hektare, BNPB Gegar Operasi Darurat

Ringkasan Singkat

• Kebakaran hutan‑lautan di Gunung Bromo meluas hingga 80 hektare sejak 3 Agustus.
• BNPB mengirim dua unit helikopter pengebom air serta armada drone untuk pemadaman dari udara.
• Operasi cuaca buatan ditunda karena belum ada awan hujan; fokus kini pada penanganan darurat di medan yang sulit dijangkau.

Api hutan yang bermula di Blok Bantengan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang pada Senin (3/8) sore, kini telah menggerogoti seluas 80 hektare dan menembus wilayah Watu Gede, Kabupaten Probolinggo pada Rabu (5/8). Medan yang terjal dan akses jalan yang terbatas memaksa BNPB mengambil langkah ekstrem: menurunkan dua helikopter pengebom air serta mengoperasikan drone penyiram bara berkapasitas 150 liter per kali semprot.

Letjen TNI Suharyanto, Kepala BNPB, menegaskan bahwa penempatan helikopter akan selesai paling lambat Kamis (6/8). “Kami masih menyesuaikan jenis helikopter—bisa Mi‑26, bisa Sikorsky—tergantung ketersediaan, mengingat kami juga tengah menangani kebakaran di enam provinsi lain (Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan),” ujarnya di Malang.

Pengalaman tahun lalu menjadi acuan: dua helikopter water‑bombing terbukti cukup efektif bila dipadukan dengan drone yang dapat menyasar bara api tersembunyi di zona yang tak terjangkau timbangan darat. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto, menambahkan bahwa drone tersebut berperan sebagai “mata-mata” dan “penyiram” mikro‑api, menutup celah yang tidak dapat dijangkau helikopter.

Sementara itu, upaya modifikasi cuaca bersama BMKG belum dapat dilaksanakan karena belum terbentuk awan hujan yang memadai. “Kami sudah koordinasi, namun sampai siang ini belum ada pertumbuhan awan hujan, sehingga operasi cuaca buatan harus ditunda beberapa hari ke depan,” kata Suharyanto.

Analisis Pakar

Penanganan kebakaran di Gunung Bromo mengungkapkan dua kegagalan struktural yang saling terkait. Pertama, ketergantungan pada respons reaktif—mengandalkan helikopter dan drone setelah api meluas—menunjukkan kurangnya strategi mitigasi preventif, seperti pengelolaan lahan yang lebih ketat, patroli intensif, dan edukasi masyarakat tentang bahaya pembakaran lahan. Kedua, alokasi sumber daya yang terfragmentasi: BNPB harus membagi armada antara enam provinsi sekaligus, menandakan kapasitas nasional yang belum siap menghadapi pola kebakaran yang kini lebih sering dan meluas akibat perubahan iklim.

Keputusan menunda operasi modifikasi cuaca bukan sekadar masalah teknis; ini menyoroti keterbatasan institusional BMKG dalam menyediakan data dan layanan cuaca yang dapat diandalkan untuk mitigasi bencana. Tanpa integrasi data real‑time, otoritas daerah terpaksa mengandalkan metode tradisional yang sering kali terlambat.

Selanjutnya, penggunaan drone sebagai “penyiram mikro‑api” memang inovatif, namun efektivitasnya masih dipertanyakan bila dibandingkan dengan kebutuhan air yang sangat besar pada lahan seluas puluhan hektare. Investasi pada teknologi ini harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas air bersih, baik melalui pemindahan sumber air atau pembangunan infrastruktur penampungan air di daerah rawan kebakaran.

Terakhir, kebijakan jangka panjang harus melibatkan penegakan hukum yang tegas terhadap pembakaran lahan ilegal, serta insentif bagi petani yang beralih ke praktik pertanian ramah iklim. Tanpa perubahan struktural, setiap kali musim kemarau tiba, kita akan kembali menyaksikan skenario serupa—helikopter terbang, drone berputar, namun lahan tetap terbakar.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa penyebab utama kebakaran hutan di Gunung Bromo tahun ini?
  A: Kebakaran dipicu oleh pembakaran lahan ilegal di Blok Bantengan, dipercepat oleh kondisi kering dan angin kencang.
• Q: Berapa luas area yang terbakar hingga saat ini?
  A: Sekitar 80 hektare, meliputi wilayah Lumajang dan Probolinggo.
• Q: Apa langkah utama yang diambil BNPB untuk memadamkan kebakaran?
  A: Penempatan dua helikopter pengebom air, penggunaan drone penyiram bara, serta koordinasi dengan BMKG untuk potensi modifikasi cuaca.