Haji 2026 Bisa Tambah Kontribusi Ekonomi RI hingga Rp 17,5 Triliun—Jika Konsumsi Domestik Naik

Ringkasan Singkat

• Pengeluaran total Ibadah Haji 2026 diproyeksikan mencapai Rp29,25 triliun, dengan kontribusi langsung ke PDB Indonesia sebesar Rp8,78 triliun (0,13% PDB).
• Hanya 30% (Rp8,78 triliun) dari pengeluaran tersebut terjadi di dalam negeri; 70% lainnya dibelanjakan di Arab Saudi.
• Kepala BPS menargetkan peningkatan porsi konsumsi domestik menjadi 50‑60% untuk menggenjot kontribusi ekonomi hingga Rp14,6‑Rp17,5 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia – Menurut Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS, penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun 2026 akan menyumbang Rp8,78 triliun ke perekonomian nasional, setara 0,13% dari PDB. Dari total biaya penyelenggaraan (BPIH) sebesar Rp29,25 triliun, konsumsi domestik hanya mencakup 30% atau Rp8,78 triliun, sementara 70% sisanya (Rp20,48 triliun) merupakan pembelian barang dan jasa di Arab Saudi.

Pengeluaran pribadi jamaah Indonesia selama Haji 2026 tercatat Rp4,25 triliun, dengan mayoritas (46,1%) dihabiskan untuk oleh‑oleh, diikuti oleh makanan ringan, DAM, obat‑obatan, transportasi, dan paket data. Semua pengeluaran ini terjadi di Tanah Suci, sehingga secara tidak langsung turut menstimulasi pertumbuhan ekonomi Arab Saudi.

Amalia menegaskan bahwa meningkatkan proporsi konsumsi domestik menjadi 50‑60% akan mengangkat kontribusi Haji ke angka antara Rp14,63 triliun hingga Rp17,55 triliun. "Jika proporsi 30% naik menjadi 50% or 60%, multiplier effect terhadap ekonomi Indonesia akan jauh lebih besar," ujarnya.

Selain barang‑barang fisik, BPS juga mencatat bahwa bahan baku seperti bumbu masak yang dipakai di dapur haji berasal dari Indonesia, yang sudah termasuk dalam perhitungan konsumsi domestik saat ini.

Analisis Pakar

Sebagai pakar ekonomi makro dan pengamat pasar, saya melihat dua dimensi utama yang dapat dimanfaatkan pemerintah dan pelaku industri. Pertama, diversifikasi rantai pasok untuk mengalihkan lebih banyak pembelian dari luar negeri ke produsen lokal. Ini bukan sekadar soal tarif atau insentif, melainkan menciptakan standar kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan di tingkat internasional, sehingga produk Indonesia dapat menjadi pilihan utama dalam paket haji.

Kedua, pengembangan ekosistem digital bagi jamaah haji. Dengan memanfaatkan platform e‑commerce nasional untuk penjualan oleh‑oleh, paket data, dan layanan kesehatan, pemerintah dapat mengonversi sebagian besar pengeluaran pribadi menjadi transaksi yang tercatat di dalam negeri. Hal ini tidak hanya meningkatkan PDB, tetapi juga memperluas basis data konsumen yang berharga bagi sektor ritel dan fintech.

Namun, tantangan terbesar tetap pada ketergantungan pada infrastruktur Saudi. Untuk mengurangi aliran devisa ke luar negeri, diperlukan kerja sama bilateral yang memungkinkan penggunaan barang dan layanan Indonesia di fasilitas haji, misalnya dalam penyediaan logistik, keamanan, atau bahkan layanan medis. Negosiasi semacam ini dapat membuka peluang ekspor jasa yang bernilai tinggi.

Terakhir, kebijakan fiskal harus selaras dengan target ini. Insentif pajak bagi produsen lokal yang memasok barang ke paket haji, serta subsidi bagi agen travel yang mempromosikan paket domestik, dapat mempercepat pergeseran konsumsi. Jika semua elemen ini terintegrasi, kontribusi haji terhadap PDB tidak hanya akan meningkat secara kuantitatif, tetapi juga akan menumbuhkan multiplier effect yang berkelanjutan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Berapa besar kontribusi Ibadah Haji 2026 terhadap PDB Indonesia?
  A: Sekitar Rp8,78 triliun, atau 0,13% dari total PDB.
• Q: Mengapa hanya 30% pengeluaran haji yang terjadi di dalam negeri?
  A: Karena mayoritas pembelian barang dan jasa dilakukan di Arab Saudi, termasuk oleh‑oleh, DAM, dan layanan kesehatan.
• Q: Apa target konsumsi domestik yang diharapkan oleh BPS?
  A: Meningkatkan porsi konsumsi domestik menjadi 50‑60%, yang dapat menambah kontribusi ekonomi hingga Rp14,6‑Rp17,5 triliun.