Skandal Judi Online Merajalela di Rekening Bansos Makassar: Ribuan Keluarga Terancam Kehilangan Bantuan

Ringkasan Singkat

• Rekening penerima bansos di Makassar paling banyak terindikasi dipakai untuk judi online dibandingkan daerah lain di Sulawesi Selatan.
• Kasus bersifat dinamis; tidak ada data pasti, namun Dinas Sosial mengaku sedang melakukan "cleansing" data untuk menyingkirkan penerima yang tidak layak.
• Jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) naik menjadi 311 ribu pada 2026, menambah beban verifikasi.

Kepala Dinas Sosial Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faizal, mengungkapkan bahwa penyalahgunaan rekening bantuan sosial untuk transaksi judi daring paling banyak terdeteksi di Makassar. "Paling banyak di Makassar. Daerah kota. Kenapa kota? Karena di situ teknologi. Karena judol itu pakai teknologi," ujarnya pada Jumat (7/8).

Meski demikian, Malik menegaskan bahwa Dinas tidak memiliki angka pasti. "Kasus ini bersifat sangat dinamis dan bisa berubah dalam hitungan hari," katanya. Ia menambahkan bahwa fenomena ini tidak dapat disederhanakan karena melibatkan latar belakang yang beragam. "Ada yang rekeningnya dipakai judol, tapi orangnya tidak judol. Yang terhapus itu karena terindikasi judi online," jelasnya.

Contoh nyata muncul di Kabupaten Takalar, di mana seorang lansia kehilangan hak bantuan karena rekeningnya dipakai anaknya untuk berjudi online tanpa sepengetahuan sang ibu. "Kayak di Takalar itu, nenek‑nenek yang punya (rekening) tapi dipakai judol sama anaknya," tambah Malik.

Kasus lain melibatkan pendamping penerima PKH yang memanfaatkan rekening penerima untuk transaksi judi. Menanggapi hal ini, Dinas Sosial mengadopsi kebijakan selektif: penerima yang rekeningnya disalahgunakan tanpa pengetahuan mereka diberikan kesempatan untuk dinormalkan kembali dan tetap menerima bantuan.

Saat ini, Dinas tengah melakukan "cleansing" data untuk memastikan bahwa hanya yang benar‑benar layak yang tetap menerima bantuan, sekaligus menyingkirkan yang sudah berada di atas ambang kesejahteraan. Malik menutup pernyataannya dengan data peningkatan penerima PKH: "Jika pada Desember 2025 tercatat sekitar 300 ribu keluarga penerima PKH, kini angka tersebut naik menjadi 311 ribu, bertambah sekitar 10 ribu penerima."

Analisis Pakar

Fenomena penyalahgunaan rekening bantuan sosial untuk judi online bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan kegagalan sistem Dinas pengawasan dan regulasi digital di tingkat daerah. Makassar sebagai kota terbesar di Sulawesi Selatan memang memiliki infrastruktur internet yang lebih baik, namun hal ini sekaligus membuka celah bagi praktik kriminal siber yang semakin canggih.

Ketidakmampuan Dinas Sosial untuk menyediakan data kuantitatif yang akurat menandakan kurangnya integrasi antara lembaga keuangan, penyedia layanan internet, dan otoritas pengawasan. Tanpa basis data yang terpusat dan real‑time, upaya "cleansing" menjadi reaktif, bukan preventif. Ini berisiko menimbulkan kesalahan penetapan, seperti menyingkirkan penerima yang sebenarnya tidak bersalah, atau sebaliknya, membiarkan pelaku terus beroperasi.

Selanjutnya, kebijakan selektif yang memberi kesempatan “normalisasi” bagi korban penyalahgunaan rekening tampak baik di atas kertas, namun implementasinya memerlukan prosedur verifikasi yang transparan dan cepat. Jika proses ini berlarut‑larut, korban—seringkali lansia atau perempuan yang kurang melek teknologi—akan terjebak dalam limbo administratif, kehilangan hak atas bantuan yang sangat mereka butuhkan.

Terakhir, peningkatan jumlah penerima PKH sebesar 10 ribu keluarga pada 2026 menandakan tekanan fiskal yang semakin besar. Pemerintah pusat dan provinsi harus meninjau kembali mekanisme alokasi dana, memperkuat sinergi lintas sektoral, serta mengadopsi teknologi blockchain atau sistem identitas digitalisasi