Muktamar ke-35 NU Guncang Jombang: Peserta Menguasai Tambakberas, Apa Dampaknya?

Ringkasan Singkat

• Ribuan delegasi Muktamar35 menempati Pesantren Bahrul Ulum di Tambakberas, Jombang.
• Penataan logistik dan keamanan menimbulkan ketegangan dengan warga setempat.
• Pengamat menilai acara ini menjadi barometer kekuatan politik NU menjelang pemilu 2029.

Jombang, 26 Agustus 2026 – Pesantren BahrulUlum di Tambakberas resmi menjadi pangkalan Muktamar35 Nahdlatul Ulama (NU) ke-35. Lebih dari 7.000 peserta, termasuk tokoh senior, aktivis, dan mahasiswa, telah menempati asrama, aula, serta lapangan terbuka pesantren sejak Senin malam.

Keputusan memilih Tambakberas, yang terletak di pinggiran kota Jombang, menimbulkan pertanyaan tentang strategi politik NU. Lokasi yang relatif terpencil namun strategis ini memungkinkan kontrol penuh atas logistik, namun sekaligus menimbulkan gesekan dengan warga sekitar yang mengeluhkan kebisingan, sampah, dan pembatasan akses jalan utama.

Panitia Muktamar menegaskan bahwa seluruh kebutuhan peserta, mulai dari makanan, transportasi, hingga keamanan, telah diatur secara terpusat. Tim keamanan gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP setempat menyiapkan pos pengamanan 24 jam, sementara tim medis siap menangani potensi wabah penyakit menular di tengah kerumunan.

Namun, tidak semua pihak menyambut baik. Kelompok aktivis lokal menuduh NU memanfaatkan acara keagamaan untuk memperkuat jaringan politiknya menjelang pemilu 2029. "Kami khawatir Muktamar ini menjadi ajang mobilisasi massa yang lebih mengarah pada kepentingan partai politik, bukan semata‑mata ibadah," ujar salah satu tokoh masyarakat yang meminta nama tidak disebutkan.

Di sisi lain, para ulama dan akademisi menilai Muktamar ke-35 sebagai momen penting untuk menegaskan kembali posisi NU sebagai kekuatan sosial‑politik terbesar di Indonesia. "Jika dikelola dengan transparan, Muktamar ini dapat menjadi platform dialog antar‑umat, memperkuat moderasi, dan menolak radikalisme," kata Prof. Dr. Ahmad Fauzi, pakar ilmu agama Islam.

Analisis Pakar

Secara struktural, pemilihan Tambakberas sebagai lokasi Muktamar ke-35 mencerminkan strategi NU yang semakin mengintegrasikan dimensi politik ke dalam agenda keagamaan. Pesantren bukan sekadar tempat belajar, melainkan arena simbolik yang menegaskan legitimasi historis NU di pedesaan Jawa Timur. Dengan menguasai ruang fisik tersebut, NU tidak hanya mengamankan logistik, tetapi juga menegaskan kontrol atas narasi lokal.

Namun, pendekatan ini berisiko menimbulkan alienasi. Ketegangan antara delegasi Muktamar dan warga setempat mengindikasikan bahwa NU belum sepenuhnya memperhitungkan dampak sosial‑ekonomi yang timbul. Penutupan jalan utama, peningkatan volume sampah, serta kebisingan malam dapat memicu protes yang pada gilirannya mengganggu citra NU sebagai organisasi yang mengedepankan kebersamaan.

Lebih jauh, konteks politik nasional menambah kompleksitas. Menjelang pemilu 2029, NU diprediksi akan menjadi penentu utama koalisi pemerintahan. Muktamar ke-35 menjadi panggung bagi para pemimpin untuk menguji kekuatan jaringan kader di tingkat akar rumput. Jika agenda politik terlalu menonjol, risiko NU kehilangan kepercayaan umat yang mengharapkan fokus pada isu‑isu keagamaan dan sosial.

Oleh karena itu, penting bagi pimpinan NU untuk menyeimbangkan dua dimensi ini: menjaga integritas keagamaan sekaligus memanfaatkan momentum politik secara bijak. Transparansi dalam pengambilan keputusan, dialog terbuka dengan masyarakat setempat, serta penekanan pada program sosial‑keagamaan yang nyata dapat menjadi kunci mengurangi potensi konflik.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa Pesantren Bahrul Ulum dipilih sebagai lokasi Muktamar ke-35?
  A: Lokasinya yang strategis di Jombang, fasilitas lengkap, dan kedekatannya dengan basis massa NU menjadi pertimbangan utama panitia.
• Q: Berapa jumlah peserta yang hadir dalam Muktamar ini?
  A: Diperkirakan lebih dari 7.000 delegasi, mencakup tokoh senior, aktivis, dan mahasiswa.
• Q: Apa dampak Muktamar ke-35 terhadap politik Indonesia?
  A: Muktamar ini menjadi barometer kekuatan politik NU menjelang pemilu 2029, berpotensi memengaruhi koalisi pemerintahan dan kebijakan nasional.