Sembilan Penentu Arah NU Terpilih: Di Balik Kotak Kaca dan Tarik-Menarik Kekuasaan di Muktamar ke-35

Ringkasan Singkat

• Sembilan ulama sepuh resmi ditetapkan sebagai anggota AHWA dalam Muktamar ke-35 NU di Jombang untuk menentukan arah kepemimpinan PBNU.
• KH Nurul Huda Djazuli memimpin perolehan suara terbanyak, diikuti oleh tokoh-tokoh kunci lainnya termasuk KH Said Aqil Siroj dan KH Miftachul Akhyar.
• Proses pemilihan diwarnai pengamanan super ketat dengan kotak transparan, CCTV, dan penjagaan 24 jam guna mengantisipasi potensi intervensi dan manipulasi.

Sidang Pleno 5 Muktamar NU ke-35 yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, akhirnya resmi menetapkan sembilan kiai sepuh sebagai anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) pada Minggu (30/8) malam. Sembilan nama ini disaring melalui proses tabulasi ketat dari usulan para pemilik suara sah, yakni PWNU, PCNU, dan PCINU dari berbagai belahan dunia.

Berdasarkan data hasil tabulasi, KH Nurul Huda Djazuli dari Ploso menempati posisi puncak dengan raihan 485 suara (10,31 persen). Di posisi kedua, TGK KH Nuruzzahri Yahya (Waled NU) membayangi dengan 477 suara (10,14 persen), disusul AG KH Baharuddin HS di peringkat ketiga dengan 392 suara (8,3 persen).

Nama-nama besar lainnya yang masuk dalam jajaran sembilan terpilih adalah KH Miftachul Akhyar dengan 350 suara (7,4 persen), KH Afifuddin Muhajir dengan 339 suara (7,2 persen), dan KH Anwar Iskandar dengan 326 suara (6,9 persen). Sementara itu, KH Anwar Manshur dari Lirboyo mengantongi 303 suara (6,4 persen), diikuti mantan Ketua Umum PBNU Prof Dr Said Aqil Siroj dengan 273 suara (5,8 persen), dan Dr KH Abun Bunyamin, MA dengan 268 suara (5,7 persen) di posisi kesembilan.

Proses pengumpulan usulan nama AHWA ini terbilang sangat tidak biasa dan penuh kehati-hatian. Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar, Prof Mohammad Nuh, mengungkapkan bahwa usulan dari wilayah dan cabang diserahkan sejak awal registrasi. Berkas-berkas tersebut dimasukkan ke dalam enam wadah transparan yang terkunci rapat di depan kediaman KH Abdul Rozaq Sholeh. Demi menjaga integritas, area penyimpanan dipantau kamera pengawas (CCTV) nonstop dan dijaga ketat oleh 15 personel Satuan Inspeksi Tanggap Pengamanan (Sigap) Ponpes Bahrul Ulum selama 24 jam penuh.

Sembilan kiai khos yang telah terpilih ini kini mengemban mandat krusial. Mereka dijadwalkan segera menggelar musyawarah tertutup untuk menentukan siapa sosok yang paling layak menjabat sebagai Rais Aam, sekaligus menakhodai arah pemilihan Ketua Umum PBNU untuk periode 2026-2031.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis yang telah mengawal dinamika Nahdlatul Ulama selama puluhan tahun, saya melihat penetapan sembilan anggota AHWA kali ini bukan sekadar prosesi organisasi biasa. Ini adalah cerminan dari pergeseran geopolitik internal NU yang sangat dinamis. Sistem AHWA, yang awalnya didesain untuk meredam faksionalisme dan politik uang yang sempat mengotori muktamar-muktamar terdahulu, kini diuji efektivitasnya. Di satu sisi, sistem ini berhasil menjaga marwah para kiai sepuh dari hiruk-pikuk perebutan suara liberal. Namun di sisi lain, konsentrasi kekuasaan di tangan sembilan orang ini memicu pertanyaan kritis: apakah representasi akar rumput benar-benar tersalurkan, ataukah ini hanya menjadi ruang kompromi elite?

Masuknya nama-nama seperti KH Miftachul Akhyar dan KH Said Aqil Siroj menunjukkan adanya tarik-menarik pengaruh yang sangat kuat antara faksi tradisionalis murni dan faksi yang lebih akomodatif terhadap dinamika politik nasional. Said Aqil, dengan basis loyalisnya yang masih mengakar, dan Miftachul Akhyar yang merepresentasikan stabilitas struktur saat ini, akan menjadi poros penentu. Komposisi ini mengindikasikan bahwa musyawarah tertutup AHWA nanti tidak akan berjalan mudah; akan ada negosiasi alot mengenai bagaimana NU memposisikan dirinya terhadap kekuasaan politik formal menjelang transisi kepemimpinan nasional.

Hal lain yang sangat menarik perhatian investigatif saya adalah dramatisasi pengamanan kotak suara. Penggunaan wadah transparan, pengawasan CCTV 24 jam, hingga penjagaan berlapis oleh pasukan khusus Sigap menunjukkan tingkat ketidakpercayaan (distrust) internal yang cukup tinggi. Mengapa sebuah organisasi keagamaan terbesar di dunia harus menerapkan protokol keamanan setara lembaga pemilu negara? Jawabannya jelas: taruhannya sangat tinggi. NU bukan sekadar ormas keagamaan, melainkan raksasa sosial-politik yang arah dukungannya mampu mengubah peta kekuasaan di Indonesia. Pengamanan ketat ini adalah upaya defensif panitia untuk menangkal intervensi tangan-tangan tak terlihat (invisible hands) dari luar yang ingin menyusupkan kepentingannya.

Pada akhirnya, publik dan warga Nahdliyin harus tetap kritis. Konsensus yang akan lahir dari ruang tertutup sembilan kiai AHWA ini akan menentukan apakah NU periode 2026-2031 akan kembali ke khittah sebagai pemandu moral bangsa, atau justru semakin terseret ke dalam pusaran pragmatisme politik. Kita berharap, kearifan spiritual para kiai sepuh ini mampu mengalahkan kalkulasi politik jangka pendek.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Q: Apa fungsi utama dari tim AHWA dalam Muktamar NU?
A: AHWA (Ahlul Halli wal Aqdi) adalah musyawarah sembilan ulama sepuh yang dipilih oleh peserta muktamar untuk menentukan dan menetapkan Rais Aam PBNU secara mufakat, guna menghindari polarisasi akibat pemungutan suara langsung.

Q: Siapa peraih suara terbanyak dalam pemilihan AHWA Muktamar ke-35?
A: KH Nurul Huda Djazuli dari Ploso meraih suara tertinggi dengan dukungan 485 suara atau sekitar 10,31 persen dari total usulan yang masuk.

Q: Mengapa proses pengumpulan suara AHWA dijaga sangat ketat dengan CCTV?
A: Pengamanan ketat dengan CCTV dan penjagaan 24 jam dilakukan untuk menjamin transparansi, mencegah manipulasi berkas usulan, serta menangkal potensi intervensi dari pihak luar yang ingin memengaruhi hasil pemilihan.