Formatur PBNU Diberi Sekali Bulan: Tantangan Besar di Balik Janji Reform

Ringkasan Singkat

• Tim formatur hasil Muktamar ke-35 NU hanya punya satu bulan untuk susun kepengurusan baru PBNU.
• Saifullah Yusuf menegaskan tidak ada intervensi luar, meski muncul rumor soal dukungan Istana.
• Reformasi mekanisme pemilihan Ketua Umum diharapkan mengurangi persaingan internal, namun waktunya singkat menimbulkan pertanyaan tentang kualitas proses.

Jakarta, 31 Agustus 2026 – Ketua Panitia Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengumumkan bahwa tim formatur hasil Muktamar ke-35 NU diberikan waktu hanya satu bulan untuk menyusun struktur kepengurusan baru PBNU. Penetapan batas waktu ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis internal, mengingat kompleksitas reorganisasi sebuah organisasi dengan jutaan anggota.

Rais Aam terpilih, KH Miftachul Akhyar, ditunjuk menjadi ketua formatur, sementara KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin, yang baru saja terpilih sebagai Ketua Umum, akan memegang posisi sekretaris. Gus Ipul menegaskan bahwa “tim formatur memiliki satu bulan untuk menyusun kepengurusan”, namun tidak menjelaskan mekanisme kerja yang konkret atau bagaimana mereka akan melibatkan cabang‑cabang daerah dalam proses tersebut.

Gus Ipul juga menolak keras tudingan adanya intervensi Istana dalam pemilihan Rais Aam maupun Ketua Umum. “Tidak ada intervensi, tidak ada hal‑hal yang perlu dikhawatirkan dalam proses muktamar ini,” ujarnya, sambil menepis rumor bahwa kedua tokoh utama tersebut merupakan “pasangan yang disiapkan” oleh pemerintah. Pernyataan ini muncul bersamaan dengan meningkatnya spekulasi di media sosial yang menuduh adanya tekanan politik di balik keputusan struktural NU.

Reformasi mekanisme pemilihan Ketua Umum, yang kini tidak lagi menggunakan sistem “one man one vote”, melibatkan usulan calon oleh cabang dan wilayah yang kemudian disaring oleh Rais Aam dan anggota AHWA terpilih. Gus Ipul menyatakan bahwa sistem baru ini “lebih cocok dengan kondisi hari ini” dan dapat mengurangi persaingan kelompok. Namun, tanpa transparansi yang memadai, perubahan ini berpotensi menimbulkan konsolidasi kekuasaan di kalangan elit NU.

Presiden Republik Indonesia hadir pada pembukaan dan penutupan Muktamar, sebuah momen yang Gus Ipul sebut sebagai “apresiasi luar biasa”. Meski demikian, kehadiran presiden juga menambah dimensi politik yang sensitif, mengingat hubungan historis antara NU dan pemerintah pusat.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat bahwa penetapan satu bulan untuk menyusun kepengurusan baru PBNU adalah keputusan yang berisiko. Organisasi sebesar Nahdlatul Ulama memiliki jaringan yang sangat luas, meliputi ribuan cabang di seluruh Indonesia. Proses konsolidasi kepengurusan tidak dapat dipercepat tanpa mengorbankan kualitas deliberasi dan representasi. Waktu singkat ini dapat memaksa formatur mengandalkan keputusan tertutup, yang pada gilirannya menurunkan legitimasi struktural di mata anggota.

Selanjutnya, perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum menjadi “usulan oleh cabang dan wilayah” yang disaring oleh Rais Aam dan AHWA menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas. Jika proses seleksi tidak transparan, maka potensi pembentukan blok elit yang mengendalikan agenda organisasi akan semakin besar. Hal ini berlawanan dengan semangat demokratis yang seharusnya dijunjung oleh organisasi keagamaan yang memiliki basis massa luas.

Isu intervensi Istana, meskipun dibantah secara tegas, tidak dapat diabaikan begitu saja. Sejarah hubungan politik antara pemerintah dan organisasi keagamaan di Indonesia menunjukkan pola di mana kepentingan politik sering kali memanfaatkan struktur keagamaan untuk memperoleh dukungan massa. Oleh karena itu, penting bagi media dan pengamat independen untuk terus memantau proses formatur ini, memastikan tidak ada tekanan eksternal yang memengaruhi keputusan internal.

Terakhir, kehadiran Presiden pada kedua sesi Muktamar menandakan sinergi politik yang kuat, namun juga menimbulkan risiko politisasi agenda keagamaan. NU harus menjaga independensinya agar tidak terjebak dalam dinamika politik partisan, yang dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai lembaga keagamaan yang netral dan berperan dalam mediasi sosial‑politik.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa tim formatur hanya diberikan satu bulan untuk menyusun kepengurusan baru PBNU?
  A: Penetapan waktu singkat dipandang sebagai upaya mempercepat transisi kepemimpinan, namun menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas proses dan partisipasi anggota.
• Q: Apakah ada bukti intervensi Istana dalam pemilihan Rais Aam atau Ketua Umum PBNU?
  A: Sampai saat ini tidak ada bukti konkret; pihak panitia menegaskan proses berjalan tanpa campur tangan eksternal, meski rumor masih beredar.
• Q: Bagaimana mekanisme baru pemilihan Ketua Umum PBNU berbeda dari sebelumnya?
  A: Sistem lama “one man one vote” digantikan dengan usulan calon oleh cabang dan wilayah, yang kemudian disaring oleh Rais Aam dan anggota AHWA terpilih, dengan tujuan mengurangi persaingan kelompok.