Drama Politik Tapteng: Manuver 'Balik Kanan' Gerindra dan Rapuhnya Koalisi Pemakzulan Masinton Pasaribu

Peta politik di Kabupaten Tapanuli Tengah mendadak bergeser setelah DPC Partai Gerindra secara mengejutkan menarik diri dari gerbong koalisi lima partai yang mewacanakan pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu. Langkah drastis ini diambil hanya berselang beberapa hari setelah pernyataan sikap bersama tersebut memicu kegaduhan di ruang publik, sekaligus mengungkap adanya keretakan koordinasi internal di tubuh partai berlambang garuda tersebut.

Gagalnya Konsolidasi 'Geng Lima'

Awalnya, Gerindra berdiri sejajar dengan NasDem, Golkar, PKB, dan PAN dalam sebuah aliansi yang menuding Masinton lalai dalam menjalankan roda pemerintahan. Isu utamanya adalah rendahnya penyerapan APBD Tapteng tahun 2026 yang diklaim baru menyentuh angka 30 persen hingga bulan Agustus. Namun, Ketua DPC Gerindra Tapteng, Hazmi Arif Simatupang, kini resmi mencabut pernyataannya dan menyatakan partainya tidak lagi terlibat dalam gerakan pemakzulan bupati tersebut.

Sebagai jurnalis, saya melihat fenomena ini bukan sekadar perubahan sikap biasa, melainkan cerminan dari lemahnya kalkulasi politik di tingkat akar rumput. Penarikan dukungan ini terjadi setelah DPD Gerindra Sumatera Utara turun tangan. Ketua DPD Gerindra Sumut, Ade Jona Prasetyo, menegaskan bahwa manuver DPC Tapteng dilakukan tanpa koordinasi dengan pimpinan wilayah maupun pusat. Hal ini menunjukkan adanya disconnect yang nyata antara ambisi politik lokal dengan garis instruksi partai yang lebih mengutamakan stabilitas daerah.

Stabilitas vs Pengawasan: Dilema di Tapanuli Tengah

Di sisi lain, Bupati Masinton Pasaribu merespons wacana ini dengan nada tenang namun tegas. Ia meminta seluruh elemen politik Tapanuli Tengah untuk menghentikan ego sektoral dan fokus pada pemulihan pascabencana. Masinton memaparkan data penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup) yang telah menjangkau puluhan ribu jiwa sebagai bukti bahwa pemerintahannya tetap bekerja di tengah tekanan politik.

Kritik atas penyerapan anggaran memang merupakan fungsi pengawasan legislatif yang sah. Namun, ketika kritik tersebut langsung melompat pada wacana pemakzulan tanpa proses dialogis yang matang, publik patut bertanya: apakah ini murni demi kepentingan rakyat atau sekadar alat tawar politik menjelang kontestasi berikutnya? Mundurnya Partai Gerindra dari koalisi ini seharusnya menjadi sinyal bagi partai lain bahwa narasi pemakzulan yang dipaksakan tanpa basis koordinasi yang kuat hanya akan menjadi 'blunder' politik yang merugikan citra partai itu sendiri.

FAQ Terkait Berita Ini

Mengapa Gerindra Tapteng menarik dukungan pemakzulan?

Penarikan dukungan dilakukan karena langkah DPC Gerindra Tapteng tersebut dianggap di luar koordinasi dengan DPD dan DPP Partai Gerindra, yang lebih memilih mendukung stabilitas pemerintahan daerah.

Apa alasan awal wacana pemakzulan Masinton Pasaribu?

Koalisi lima partai awalnya menuding Bupati Masinton tidak profesional dalam mengelola anggaran, dengan klaim penyerapan APBD tahun 2026 yang hanya mencapai 30 persen hingga Agustus.

Bagaimana respons Masinton Pasaribu terhadap isu ini?

Masinton mengajak semua pihak untuk menghentikan tarik-menarik kepentingan politik dan fokus pada pembangunan serta pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Tengah.