Hanya Merapi yang Punya Fasilitas Pantau Super Lengkap, Bagaimana dengan 126 Gunung Api Aktif Lainnya?

Di tengah gemuruh aktivitas vulkanik yang menghiasi cakrawala Nusantara, fakta mengejutkan terungkap: dari 127 gunung api aktif yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, hanya satu yang memiliki sistem pemantauan terbaik dan paling canggih, yaitu Gunung Merapi. Kondisi ini memicu pertanyaan kritis tentang kesiapan Indonesia menghadapi ancaman erupsi, sekaligus menyoroti lemahnya prioritas anggaran dan tata kelola kelembagaan di sektor kebencanaan.

Pakar vulkanologi dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, Agung Harijoko, mengungkapkan bahwa dari 127 gunung berapi aktif di Indonesia, fasilitas pemantauan yang tergolong lengkap dan modern hanya ada satu unit, yaitu di Merapi. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi akademik di UGM, Sleman, Rabu (9/9). Menurut Agung, pengawasan gunung api aktif merupakan tugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di bawah Badan Geologi, Kementerian ESDM, namun ketimpangan fasilitas antardaerah sangat terasa.

Kategori dan Kesenjangan Pemantauan

Berdasarkan data Badan Geologi, Indonesia memiliki 76 gunung api Tipe A – yang memiliki catatan sejarah letusan magmatik sejak tahun 1600 Masehi – dari total 127. Namun, dari segi peralatan, pos pengamatan di berbagai wilayah masih jauh dari standar. "Di Gunung Merapi pengamatannya paling lengkap, paling bagus teknologinya," ujar Agung. Sementara untuk gunung api lain, terutama yang berada di daerah terpencil, fasilitas masih terbatas pada seismometer dasar dan pelaporan manual ke PVMBG di Bandung.

Agung menekankan bahwa sistem peringatan dini (early warning system) idealnya mengandalkan pengamatan real time. Namun, sebagian besar pos hanya memiliki alat pencatat kegempaan, yang memang menjadi indikator utama aktivitas, tetapi tanpa dukungan teknologi pendukung seperti deformasi, gas, atau citra satelit. Akibatnya, masyarakat di sekitar gunung api di pelosok tidak dapat mengakses informasi secara langsung, melainkan bergantung pada saluran komunikasi yang lambat.

Kritik Tajam Dwikorita: Anggaran dan Tata Kelola

Mantan Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, yang juga guru besar geologi lingkungan UGM, menambahkan bahwa persoalan utama bukan hanya teknis, melainkan struktural dan anggaran. Ia menilai posisi PVMBG sebagai unit eselon II di bawah Kementerian ESDM membuat lembaga itu kalah prioritas dibandingkan sektor sumber daya mineral dan energi. "Anggarannya kurang, padahal gunung apinya makin aktif, dan itu butuh teknologi sepadan," tegasnya.

Dwikorita menyoroti bahwa kebutuhan teknologi pemantauan terus meningkat, tetapi dukungan keuangan tidak seimbang. Ia membandingkan dengan keputusan era Presiden Megawati Soekarnoputri yang menaikkan status BMKG menjadi badan, sehingga kewenangan dan fasilitas melonjak sesuai tuntutan zaman. Menurutnya, langkah serupa perlu diambil untuk PVMBG, bahkan ia mengusulkan agar PVMBG dilebur ke dalam BMKG sebagai kedeputian setingkat eselon I, bukan berada di bawah Badan Geologi.

"Saya lebih setuju PVMBG digabung ke BMKG, karena kesamaan fungsi pemantauan dan analisis kebencanaan. Jika tetap di Badan Geologi, terjadi duplikasi dan koordinasi peringatan dini tidak optimal," ujar Dwikorita. Ia mengungkapkan bahwa usulan ini pernah disampaikan pada 2019 dan 2023, namun belum mendapat respons positif. Menurutnya, pemisahan antara fasilitas pemantauan (di PVMBG) dan penerbit peringatan (di BMKG) membuat proses analisis terhambat, karena BMKG tidak bisa mengakses data mentah secara langsung.

Belajar dari Jepang: Integrasi untuk Kecepatan

Dwikorita juga mencontohkan mitigasi bencana di Jepang, di mana Japan Meteorological Agency (JMA) menangani semua aspek kebencanaan atmosfer, termasuk gempa, tsunami, dan gunung api dalam satu lembaga. Model ini memungkinkan respons cepat karena seluruh fasilitas terintegrasi. "Jepang untuk tsunami karena gunung api cepat banget karena semua fasilitas ada," kenangnya.

Namun, Dwikorita menegaskan bahwa integrasi yang diusulkan bukan menggabungkan seluruh Badan Geologi, karena lembaga itu memiliki tugas luas di bidang air tanah, kelautan, mineralogi, dan energi yang tidak relevan dengan peringatan dini. Ia hanya ingin mengambil fungsi kebencanaan dan mitigasi yang selama ini tumpang tindih antara PVMBG dan BMKG.

Analisis Redaksi: Akar Masalah Ada di Prioritas Nasional

Fakta bahwa dari 127 gunung api aktif, hanya satu yang terpantau secara memadai, bukan sekadar masalah teknis atau anggaran, melainkan cerminan dari rendahnya political will terhadap kebencanaan di negeri yang berada di cincin api Pasifik. Ketika erupsi terjadi, korban jiwa dan kerugian materi seringkali menjadi tontonan nasional, tetapi setelah reda, perhatian menghilang. Usulan penguatan kelembagaan yang sudah mengemuka sejak lima tahun lalu menunjukkan bahwa birokrasi kita lamban dalam merespons ancaman nyata.

Jika Indonesia serius ingin mengurangi risiko bencana, keputusan berani untuk menaikkan status PVMBG atau mengintegrasikannya dengan BMKG harus segera diwujudkan. Tidak ada alasan untuk menunda, mengingat aktivitas vulkanik tidak pernah mengenal jeda politik atau anggaran.

FAQ Terkait Berita Ini

1. Mengapa hanya Gunung Merapi yang memiliki fasilitas pemantauan lengkap?
Karena Merapi merupakan salah satu gunung api paling aktif dan berbahaya di Indonesia, dengan sejarah erupsi yang sering terjadi dan berdampak pada wilayah padat penduduk. Oleh karena itu, investasi teknologi dan sumber daya lebih difokuskan di sana, sementara gunung lain dianggap berisiko lebih rendah meskipun tetap mengancam.

2. Apa dampak ketimpangan fasilitas pemantauan bagi masyarakat?
Masyarakat di sekitar gunung api yang kurang terpantau berisiko tidak mendapat peringatan dini yang cepat dan akurat. Hal ini dapat meningkatkan korban jiwa dan kerugian materiel saat erupsi terjadi, karena evakuasi dan mitigasi tidak dapat dilakukan secara optimal.

3. Bagaimana usulan integrasi PVMBG ke BMKG dapat memperbaiki situasi?
Integrasi akan menyatukan data pemantauan dan kewenangan penerbitan peringatan dalam satu lembaga, sehingga analisis dapat dilakukan secara langsung dan real-time. Selain itu, status kelembagaan yang lebih tinggi (eselon I) akan membuka akses anggaran yang lebih besar, seperti yang terjadi pada BMKG setelah menjadi badan.