PDIP Sebut Wacana Pemakzulan Bupati Tapteng Dinamika Biasa, Gerindra Malah Cabut Sikap

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) akhirnya angkat bicara soal wacana pemakzulan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai dorongan sejumlah fraksi di DPRD Tapanuli Tengah itu sebagai dinamika biasa. Ia yakin persoalan tersebut akan diselesaikan oleh Bupati Masinton dan anggota fraksi PDIP di DPRD Tapteng.

Pernyataan itu disampaikan Andreas saat dihubungi pada Kamis (10/9). Ia tidak mengambil pusing tudingan pengelolaan anggaran daerah yang dinilai tidak profesional dan transparan. Menurutnya, dinamika di daerah merupakan hal yang wajar dan akan selesai melalui mekanisme internal.

Lima Fraksi Dorong Pemakzulan

Wacana pemakzulan muncul setelah lima fraksi partai di DPRD Tapteng mendorong langkah tersebut. Kelima fraksi itu adalah Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Mereka menilai roda pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah berjalan tidak optimal serta pengelolaan anggaran tidak profesional.

Juru bicara lima fraksi, Hazmi Arif Simatupang, menyebut pihaknya menemukan dugaan pengelolaan anggaran yang buruk. Selain soal anggaran, mereka juga menyoroti penanganan bencana banjir di Tapteng. Respons pemerintah daerah dinilai lambat dan penyaluran bantuan kepada korban belum maksimal.

Dalam pernyataan pada Sabtu (5/9), Hazmi menyatakan kelima fraksi mempertimbangkan mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah hingga pada tingkat pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu.

Gerindra Menarik Diri

Belakangan, sikap politik itu berubah. Gerindra menyatakan tidak lagi terlibat dalam pernyataan sikap bersama pemakzulan Bupati Masinton. Hazmi dalam sebuah video menyebut pihaknya duduk bersama untuk menyikapi persoalan yang berkembang di Tapteng, khususnya kepemimpinan Bupati Masinton Pasaribu yang dianggap lalai dan lemah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Analisis: Sinyal Ketegangan Eksekutif-Legislatif

DPP PDIP tidak menjawab saat ditanya soal sejumlah fraksi yang belum menarik sikapnya atas wacana tersebut. Termasuk alasan dirinya meyakini wacana pemakzulan tak terwujud. Sikap itu meninggalkan tanda tanya tentang sejauh mana komunikasi politik antara pengurus pusat dan kader di daerah berjalan.

Dalam kacamata jurnalistik investigatif, wacana pemakzulan bukan sekadar manuver elit lokal. Ia adalah cermin ketegangan eksekutif-legislatif yang perlu dibaca serius. Bagi PDIP, menganggap enteng tekanan lima fraksi bisa menjadi bumerang jika persoalan anggaran dan respons bencana tidak segera dijawab dengan transparansi.

Sebaliknya, lima fraksi juga perlu menjaga konsistensi. Penarikan diri Gerindra menunjukkan dinamika koalisi lokal masih cair. Publik Tapteng berhak mendapatkan penjelasan utuh: apa temuan konkret soal anggaran, seberapa lambat respons banjir, dan mengapa wacana pemakzulan diangkat sekarang.

Yang paling penting, bukan siapa yang menang atau kalah dalam tarik-menarik politik. Melainkan apakah pelayanan publik dan tata kelola anggaran di Tapanuli Tengah kembali berjalan profesional, transparan, dan berpihak pada warga.

FAQ Terkait Berita Ini

Siapa yang mendorong pemakzulan Bupati Tapteng?
Lima fraksi di DPRD Tapteng, yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB.

Apa alasan mereka?
Mereka menilai pemerintahan tidak optimal, pengelolaan anggaran tidak profesional, serta respons bencana banjir lambat dan bantuan belum maksimal.

Bagaimana sikap PDIP?
DPP PDIP menilai wacana itu dinamika biasa dan yakin Bupati Masinton bersama fraksi PDIP di DPRD Tapteng akan menyelesaikannya.