Drama Politik Tapteng: Kala Manuver Pemakzulan Bupati Masinton Berujung Masuk Angin

Panggung politik Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, mendadak membara sepanjang September 2025. Bupati Masinton Pasaribu, politikus PDI Perjuangan yang memegang kendali eksekutif di daerah tersebut, dihadapkan pada ancaman pemakzulan secara serentak oleh lima partai politik pemilik kursi di DPRD Tapteng pada awal bulan ini. Manuver politik tingkat tinggi ini langsung menyita perhatian publik nasional setelah diwarnai berbagai tudingan miring, mulai dari rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), lambatnya penanganan pascabencana hidrometeorologi, hingga dugaan politisasi sisa-sisa polarisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Sebagai jurnalis senior, saya melihat tensi tinggi di Tapteng ini bukan sekadar riak administratif birokrasi, melainkan pertunjukan klasik syahwat kekuasaan lokal yang belum move on dari kekalahan elektoral. Di satu sisi, DPRD menyoroti kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dianggap compang-camping hingga mendapat teguran dari Kementerian Dalam Negeri. Namun di sisi lain, narasi pemakzulan ini kehilangan taji ketika partai-partai pengusung mulai menarik diri secara tergesa-gesa akibat manuver yang dinilai tidak terkoordinasi dengan matang.

Geliat Koalisi Partai dan Blunder Politik di Tapteng

Badai politik ini bermula ketika Ketua DPC Partai Gerindra Tapteng, Hazmi Arif Simatupang, mewakili lima fraksi—NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB—melancarkan kritik tajam terhadap kinerja pemerintahan Masinton Pasaribu. Mereka menyoroti serapan APBD 2026 yang baru menyentuh angka 30 persen hingga Agustus, serta lambatnya respons pemerintah terhadap korban banjir akhir 2025. Tak hanya itu, situasi kian meruncing tatkala Hazmi menyebut hanya PDIP yang menolak rekomendasi penyaluran bantuan korban bencana.

Namun, respons Bupati Tapteng tidak kalah sengit. Masinton dengan tegas menyebut wacana pemakzulan tersebut sebagai skenario murahan dari kelompok politik yang gagal total mengusung calon tunggal pada Pilkada 2024. Mantan aktivis dan anggota DPR RI itu menilai para legislator sedang melakukan politisasi bencana demi kepentingan kelompok tertentu.

Intervensi Pusat dan Akhir Drama Pemakzulan

Melihat situasi yang berpotensi melumpuhkan roda pemerintahan daerah, tangan besi pusat akhirnya turun tangan. Kementerian Dalam Negeri di bawah komando Tito Karnavian langsung menerjunkan tim investigasi dan mediasi ke Tapteng. Senada dengan itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution turut mengingatkan agar elite politik tidak mengorbankan masyarakat demi syahwat perebutan pengaruh, mengingat Tapteng masih berjuang memulihkan diri dari dampak bencana alam.

Puncak dari anti-klimaks drama ini terjadi ketika Hazmi Arif Simatupang secara sepihak mencabut pernyataannya dan menarik diri dari wacana pemakzulan. Langkah ini dipertegas oleh Ketua DPD Gerindra Sumut, Ade Jona Prasetyo, yang menyatakan bahwa sikap awal DPC Gerindra Tapteng diambil tanpa koordinasi dengan pimpinan daerah maupun pusat, menegaskan komitmen partai untuk mengawal stabilitas pemerintahan yang sah.

FAQ Terkait Berita Ini

Q: Apa alasan utama DPRD Tapteng mewacanakan pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu?
A: Alasan yang dikemukakan meliputi rendahnya serapan APBD yang baru mencapai 30 persen, teguran dari Kemendagri terhadap TAPD, serta lambatnya penanganan dan penyaluran bantuan pascabencana hidrometeorologi.

Q: Apakah wacana pemakzulan tersebut akhirnya terwujud?
A: Tidak. Wacana tersebut gagal total setelah Partai Gerindra menarik kembali pernyataannya, disusul dengan intervensi mediasi dari Kementerian Dalam Negeri serta imbauan tegas dari Gubernur Sumut Bobby Nasution.