Kemenhub Siapkan Regulasi Lebih Kuat untuk Pengangkutan Mobil Listrik di Kapal

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan regulasi yang lebih kuat untuk pengangkutan mobil listrik berbasis baterai di kapal laut. Langkah ini diambil setelah meningkatnya penyeberangan kendaraan listrik antarpulau, terutama pada musim mudik dan liburan ke Sumatra, Bali, dan wilayah lain. Saat ini, dasar pengaturan masih berupa surat edaran, tetapi Kemenhub membuka opsi peningkatan ke keputusan direktur jenderal hingga peraturan menteri.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kemenhub Samsuddin mengatakan tahapan awal untuk memperkuat pengaturan tersebut dapat dilakukan melalui keputusan direktur jenderal. “Ya tahapan berikutnya dalam bentuk SK Dirjen,” kata Samsuddin kepada CNBC Indonesia melalui pesan singkat, Jumat (11/9/2026).

Opsi Regulasi dan Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan bentuk regulasi. Semakin luas kebutuhan pengaturannya, semakin tinggi pula level regulasi yang dapat dipertimbangkan. “Jika dianggap lebih urgent pada scope luas jadi Peraturan Menteri,” ujar Samsuddin.

Meski opsi regulasi baru mulai disiapkan, Kemenhub belum menetapkan waktu penerbitannya. Pemerintah masih mencermati perkembangan pembahasan pengangkutan kendaraan listrik di tingkat internasional, khususnya dari International Maritime Organization (IMO).

Menunggu Panduan IMO

Menurut Samsuddin, ketentuan internasional mengenai pengangkutan kendaraan listrik melalui kapal saat ini belum menjadi aturan teknis yang sepenuhnya mengikat. Karena itu, pemerintah masih melihat perkembangan guidance yang dikeluarkan IMO sebagai bagian dari pertimbangan penyusunan aturan nasional. “Belum ada target karena masih melihat perkembangan aturan dari IMO. Sejauh ini juga masih berupa guidance umum,” ujarnya.

Dari sisi bisnis, kepastian regulasi ini penting bagi operator angkutan penyeberangan dan produsen mobil listrik. Standar keselamatan, prosedur penanganan baterai, hingga kapasitas kapal akan menentukan biaya logistik dan kelancaran distribusi kendaraan antarpulau.