Rakyat Selalu Kalah di Meja Hijau, UPC Desak Pengadilan Agraria Khusus di RUU Reforma Agraria

Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat dengan sejumlah kelompok dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) reforma agraria di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (10/9). Dalam forum itu, Urban Poor Consortium (UPC) mengusulkan pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa konflik agraria, karena masyarakat dinilai selalu kalah dalam proses peradilan lantaran tidak memiliki bukti.

Koordinator Advokasi UPC, Guntoro Gugun Muhammad, menyatakan proses peradilan saat ini sangat positif bagi pihak yang memiliki alat bukti lengkap. Akibatnya, rakyat kecil yang tidak punya bukti formal hampir pasti kalah. Ia menilai kondisi itu membuat penyelesaian sengketa agraria tidak adil dan perlu mekanisme khusus.

UPC Tolak BRAN Berwenang Ganda

Guntoro menolak gagasan agar penyelesaian kasus reforma agraria diserahkan kepada Badan Reformasi Agraria Nasional (BRAN) yang sebelumnya diusulkan masuk dalam RUU tersebut. Menurut dia, UPC tidak ingin BRAN memiliki dua kewenangan sekaligus: sebagai legislatif dan yudikatif. Jika BRAN memutus perkara, ia menilai lembaga itu akan menanggung beban yang tidak seharusnya.

Ia mengusulkan agar BRAN diberi legal standing untuk mengajukan penetapan ke pengadilan agraria. Namun, kata dia, BRAN tetap berwenang sebagai pengaju kasus sengketa konflik, sehingga masyarakat tidak mengajukan secara langsung. Guntoro menegaskan, jika masyarakat harus berhadapan langsung dengan negara dan korporasi, posisinya akan timpang.

Kritik atas Keadilan Agraria

Usulan UPC menyentuh titik lemah penyelesaian sengketa agraria di Indonesia. Selama bertahun-tahun, rakyat kecil kerap terjebak pada persoalan pembuktian formal, sementara negara dan korporasi memiliki akses lebih besar terhadap dokumen, saksi ahli, dan kuasa hukum. Dalam posisi seperti itu, pengadilan khusus bukan sekadar tambahan lembaga, melainkan koreksi atas ketimpangan prosedural.

Namun, gagasan pengadilan agraria tetap harus dirancang hati-hati. Tanpa desain kelembagaan yang jelas, risiko birokrasi baru dan tumpang tindih kewenangan bisa muncul. Karena itu, pembahasan di Baleg DPR perlu memastikan bahwa pengadilan agraria mempercepat keadilan, bukan memperpanjang jalan berliku rakyat.

FAQ Terkait Berita Ini

Apa yang diusulkan UPC dalam rapat Baleg DPR?

UPC mengusulkan pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa konflik agraria agar rakyat yang tidak memiliki bukti tidak selalu kalah.

Mengapa UPC menolak BRAN diberi kewenangan memutus?

UPC tidak ingin BRAN memiliki kewenangan ganda sebagai legislatif dan yudikatif. BRAN diusulkan hanya memiliki legal standing untuk mengajukan penetapan ke pengadilan agraria.

Kapan rapat itu berlangsung?

Rapat berlangsung Kamis (10/9) di kompleks parlemen, Jakarta.