Pertamina Sambut Kebijakan Pembatasan Pertalite di Luwu Utara, Tekankan Distribusi Tepat Sasaran
Edukator keuangan milenial dengan pendekatan yang mudah dipahami.

Pertamina Patra Niaga menanggapi surat Bupati Luwu Utara tanggal 9 September 2026 yang membatasi pembelian Pertalite, menyatakan kebijakan itu sah asalkan distribusi BBM tetap tepat sasaran melalui batas pembelian per kendaraan dan penggunaan barcode.
Alasan dan Tujuan Kebijakan Daerah
Corporate Secretary Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa pembatasan dimaksudkan untuk memastikan BBM bersubsidi tidak menyimpang dari sasaran serta menjaga ketersediaan energi di wilayah yang memiliki infrastruktur SPBU beragam. Ia menekankan bahwa setiap daerah berhak menyesuaikan distribusi sesuai kondisi lapangan, selama tidak menimbulkan penyalahgunaan.
Contoh Praktik di Daerah Lain
Di Sumatera Selatan, pemerintah daerah mengarahkan truk solar ke SPBU di luar kota untuk meminimalisir antrean yang mengganggu lalu lintas. Kebijakan serupa di Luwu Utara membatasi pembelian Pertalite maksimal Rp35 ribu untuk roda dua dan Rp200 ribu untuk roda empat, serta mewajibkan barcode yang terhubung dengan nomor polisi kendaraan.
Kerangka Nasional
Secara nasional, pertamina tetap menerapkan mekanisme subsidi tepat dan penggunaan barcode sebagaimana diatur dalam Perpres No 117/2021 dan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan No 100.3.4/12077/DESDM. Kebijakan daerah harus selaras dengan regulasi ini.
Implikasi Bisnis
Pembatasan volume pembelian dapat menurunkan tekanan pada SPBU kecil, mengurangi antrean panjang, dan mengoptimalkan alur logistik bahan bakar. Bagi operator SPBU, kepatuhan terhadap batas pembelian dan barcode menjadi faktor kunci dalam menghindari sanksi serta menjaga reputasi sebagai penyedia layanan yang terkontrol.
Pertanyaan Terkait
Apakah pembatasan ini memengaruhi harga bahan bakar di wilayah lain?
Tidak secara langsung; kebijakan bersifat lokal dan tidak mengubah tarif nasional.
Bagaimana cara konsumen memastikan pembelian mereka sesuai batas?
Setiap transaksi harus dicatat dengan barcode yang terhubung ke nomor polisi, sehingga sistem dapat memverifikasi batas harian.


