Polda Metro Usut Aliran Dana Kerusuhan 27 Agustus: Dari JT hingga Badan Hukum

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya mengungkap adanya jaringan pendanaan yang menggerakkan massa dalam kericuhan di kawasan DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada 27 Agustus lalu. Pengungkapan ini membuka tabir keterlibatan sejumlah pihak, mulai dari koordinator lapangan hingga dugaan peran badan hukum yang kini tengah diperiksa.

Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, dalam konferensi pers pada Sabtu (12/9), menyatakan bahwa para tersangka kerusuhan menerima dana dari koordinator lapangan berinisial JT. Setiap orang yang turun ke jalan dibayar Rp40.000. "Kami menemukan fakta hukum terkait dengan pihak-pihak yang melakukan pendanaan untuk mengerahkan massa," ujarnya.

Lebih lanjut, Iman menjelaskan bahwa JT menerima perintah dari sosok berinisial PKL, yang kemudian terhubung dengan KHT alias HY dan SO. Penyidik kini mendalami sosok di balik mereka yang berperan sebagai intellectual leader. "Selanjutnya kami sedang melakukan pendalaman terhadap intellectual leader yang mengorder atau meminta menyiapkan massa dan yang bersangkutan menyiapkan pendanaannya," kata Iman.

Klaster Kedua: Keterlibatan Mahasiswa dan Badan Hukum

Selain klaster pertama, polisi menemukan pola pendanaan kedua yang melibatkan mahasiswa berinisial ER. ER, yang merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Jakarta, diduga menjanjikan dana Rp70.000 per orang untuk mengumpulkan massa. Menurut Iman, ER mendapatkan permintaan dari sebuah badan hukum yang identitasnya masih didalami.

"Di mana saudara ER mendapatkan order dari salah satu badan hukum yang sedang kami lakukan pendalaman saat ini, badan hukum itu yang menyiapkan anggaran dan meminta menyiapkan orang-orang kepada saudara ER," jelas Iman. Temuan ini mengindikasikan adanya keterlibatan korporasi atau lembaga berbadan hukum dalam mobilisasi massa, yang berpotensi memperluas jerat hukum ke ranah korporasi.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 49 orang sebagai tersangka dalam kerusuhan pasca-demonstrasi di kawasan Senayan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menyebutkan bahwa 44 orang dewasa ditangani Ditreskrimum, sementara lima lainnya merupakan anak yang berkonflik dengan hukum dan ditangani oleh Direktorat Reserse Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Perlindungan Perempuan dan Anak (PPO).

Pengungkapan aliran dana ini menjadi sorotan karena menunjukkan bahwa kerusuhan tidak terjadi spontan, melainkan terorganisir dengan pendanaan sistematis. Publik menanti langkah polisi untuk mengusut tuntas hingga ke aktor intelektual dan entitas hukum yang diduga menjadi dalang. Transparansi proses hukum menjadi kunci agar keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.