Mendagri Tengahi Konflik Tapteng, Wacana Pemakzulan Bupati Masinton Reda

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turun tangan langsung untuk menengahi ketegangan politik antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) yang sempat memanas akibat wacana pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu. Langkah cepat ini diambil menyusul kekhawatiran bahwa perseteruan elite politik dapat mengorbankan keselamatan warga yang masih berjuang pemulihan bencana pascabanjir.

Dalam kunjungan dan rapat mediasi yang digelar di Tapteng pada Senin (14/9), Tito menegaskan agar perbedaan pandangan politik tidak mengganggu operasi kemanusiaan. Ia menyoroti lambatnya realisasi anggaran bantuan dari pusat, yang salah satunya diakibatkan oleh perdebatan berkepanjangan antara pihak eksekutif dan DPRD.

Akar Konflik dan Tuntutan Lima Fraksi DPRD Tapteng

Konflik bermula ketika lima fraksi di DPRD Tapteng—yakni Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB—mendorong wacana pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu. Juru bicara lima fraksi, Hazmi Arif Simatupang, menyatakan bahwa roda pemerintahan berjalan tidak optimal dan pengelolaan anggaran pemerintah dinilai buruk, disertai lambatnya respons penanganan korban banjir.

Kendati demikian, dinamika politik tersebut mulai mereda setelah DPRD Tapteng memutuskan untuk tidak melanjutkan wacana pemakzulan. Ketua DPRD Tapteng dari Fraksi Golkar, Joneri Sihite, menjelaskan bahwa langkah tersebut masih sebatas wacana dan lembaganya kini memilih jalur musyawarah dengan menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengakomodir 10 poin permintaan yang sebelumnya sempat dipangkas.

Suntikan Dana Pusat untuk Penanganan Pascabanjir

Pemerintah pusat sebenarnya telah menggelontorkan dana besar untuk penanganan darurat dan pemulihan di Tapteng. Pada April lalu, Presiden telah mencairkan anggaran sebesar Rp123 miliar, yang kemudian ditambah lagi sebesar Rp14 miliar pada Agustus. Namun, efektivitas penggunaan dana tersebut sempat tersendat akibat tarik-menarik kepentingan politik di tingkat daerah.