Prabowo Ganti Purbaya dengan Suahasil: Menjaga Kredibilitas Fiskal di Tengah Target Pertumbuhan Tinggi

Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengakhiri masa jabatan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan melantik Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai penggantinya, Senin (14/9). Pergantian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Usai dilantik di Istana Kepresidenan, Suahasil menegaskan tugas utamanya adalah menjaga kesehatan serta kredibilitas keuangan negara, memastikan APBN mendukung program prioritas, dan mengunci defisit APBN di bawah 3 persen PDB.

Bukan Soal Kinerja Gagal, Tapi Kecocokan Arah Kebijakan

Pencopotan Purbaya yang baru menjabat sekitar satu tahun memicu spekulasi. Namun, pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai terlalu dini mengaitkan langkah ini dengan kegagalan kinerja ekonomi. Ia menyoroti data faktual: per Juli 2026 defisit APBN baru 0,9 persen PDB, penerimaan negara tumbuh kuat, dan S&P mempertahankan rating Indonesia di BBB outlook stabil.

"Pergantian ini lebih tepat dibaca sebagai keputusan politik-ekonomi untuk mengubah cara APBN dikelola dan dikomunikasikan, bukan bukti sederhana bahwa Purbaya gagal," kata Syafruddin. Menurutnya, Purbaya dikenal mendorong pertumbuhan agresif dengan ruang fiskal yang lebih longgar, sedangkan pasar global kini semakin sensitif terhadap kredibilitas kebijakan. Presiden butuh figur yang mampu menjaga kendali atas agenda fiskal yang semakin besar.

Suahasil: Pilihan Kontinuitas dan Otoritas Teknokrat

Penunjukan Suahasil dinilai masuk akal untuk meminimalkan risiko transisi. Bekas Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Wakil Menkeu sejak 2019 ini memiliki 'jam terbang' tinggi dalam mengelola APBN, penerimaan, pembiayaan, hingga hubungan dengan pasar modal.

Tantangan terbesarnya bukan sekadar menguasai angka, melainkan memiliki otoritas politik untuk menolak program prioritas yang tidak memiliki sumber pembiayaan sehat. "Suahasil tepat secara teknis, tetapi keberhasilannya ditentukan seberapa kuat ia menjaga disiplin fiskal di tengah target pertumbuhan 6 persen dan agenda belanja besar," imbuh Syafruddin.

PR Mendesak: RAPBN 2027 dan Transparansi Kewajiban

Uji nyata pertama Suahasil adalah menjaga kredibilitas RAPBN 2027 yang menargetkan pendapatan Rp3.426 triliun, belanja Rp4.097,2 triliun, dan defisit 2,40 persen PDB. Ia harus memastikan tambahan belanja benar-benar meningkatkan produktivitas dan menarik investasi swasta, bukan sekadar memperbesar utang.

Dia juga harus mengawal biaya pembiayaan agar kenaikan yield SBN tidak mempersempit ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, dan transfer daerah. Seluruh kewajiban fiskal, termasuk dukungan BUMN dan proyek strategis, wajib transparan agar pasar tidak mencurigai beban tersembunyi.

Dari sisi dunia usaha, Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin menyambut baik kehadiran Suahasil. Pengalaman panjangnya di Kementerian Keuangan dan latar belakang akademisi FEB UI diharapkan memudahkan kebijakan pro-pertumbuhan yang tidak menghambat aktivitas industri dan perdagangan.

Pertanyaan Terkait

Mengapa Purbaya dicopot setelah hanya setahun?
Tidak ada penjelasan resmi soal alasan spesifik. Pakar menilai ini lebih soal kecocokan gaya komunikasi dan arah kebijakan (policy fit) serta kebutuhan Presiden menjaga kredibilitas fiskal di hadapan sensitivitas pasar global, bukan karena indikator makro gagal.

Apa tantangan utama Suahasil Nazara?
Menjaga disiplin fiskal dan defisit 2,4% di RAPBN 2027 sambil mendukung target pertumbuhan 6-8%, menekan biaya utang (yield SBN), serta memastikan transparansi kewajiban BUMN/proyek strategis agar tidak menimbulkan risiko tersembunyi.