Purbaya Yudhi Sadewa dan Dirjen Bea Cukai Bantah Isu Konflik Internal di Balik Reshuffle Menkeu

Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas membantah adanya riak internal di tubuh Kementerian Keuangan sebagai pemicu pencopotan dirinya dari kursi bendahara negara. Mantan Menteri Keuangan ini menekankan bahwa pelantikan Suahasil Nazara oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9/2026) murni merupakan penggunaan hak prerogatif kepala negara, sekaligus menepis spekulasi adanya gesekan dengan Direktorat Jenderal Pajak maupun Bea Cukai.

Usai prosesi serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (15/9/2026), Purbaya mendinginkan suasana yang sempat memanas akibat rumor keretakan di lingkungan internal kementerian. Ia memastikan tidak ada persoalan prinsipil yang mengganggu kinerjanya selama setahun terakhir. Keputusan Presiden untuk melakukan penyegaran kabinet dianggapnya sebagai hal lumrah dalam dinamika pemerintahan yang baru berjalan satu tahun ini.

"Enggak, enggak ada. Gesekan sih enggak ada, yang jelas ya itu hak prerogatif Presiden yang beliau udah memutuskan," ujar Purbaya dengan nada tenang. Penegasan ini sekaligus menjawab keraguan publik mengenai stabilitas di internal Kementerian Keuangan yang selama ini menjadi motor utama ekonomi nasional.

Menariknya, Purbaya justru menanggapi berakhirnya masa jabatan tersebut dengan selera humor yang tinggi di hadapan awak media. Ia mengaku bahwa masa tugas selama satu tahun sudah sesuai dengan kesepakatan awal yang ia jalani sebelum resmi menjabat. "Setahun kan udah cukup. Dulu kan udah tanda tangan dulu kontraknya setahun, kita ikutin," ujarnya sambil tertawa lepas, mengisyaratkan tidak ada beban politik yang ia tinggalkan.

Senada dengan Purbaya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Djaka Budhi Utama turut memberikan klarifikasi keras mengenai isu miring yang beredar. Djaka menepis tudingan adanya disharmoni antara pimpinan kementerian dengan unit eselon satu di bawahnya, khususnya Bea Cukai, yang santer disebut sebagai penyebab pergantian mendadak ini. Respons Djaka terkesan spontan dan tanpa basa-basi saat menanggapi pertanyaan mengenai masalah internal tersebut.

"Kata siapa? Lu ngarang-ngarang aja. Nggak, nggak benar, bohong-bohong," kata Djaka dengan tegas. Pernyataan ini menutup spekulasi mengenai keretakan hubungan kerja yang selama ini dikaitkan dengan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengawal target penerimaan negara di bawah kepemimpinan Purbaya.

Analisis Redaksi

Pernyataan kompak antara Purbaya dan Djaka Budhi Utama tampak sebagai upaya sistematis untuk menjaga stabilitas pasar dan kepercayaan publik terhadap institusi pengelola fiskal negara. Dalam kacamata ekonomi politik, pergantian bendahara negara di tengah jalan sering kali dibaca sebagai sinyal ketidakstabilan jika tidak dikomunikasikan dengan baik. Dengan menonjolkan aspek hak prerogatif Presiden dan narasi "kontrak satu tahun", Purbaya berusaha memastikan transisi kepemimpinan kepada Suahasil Nazara tidak memberikan sentimen negatif pada pergerakan pasar modal maupun obligasi negara.

Namun, publik tetap perlu mencermati bagaimana koordinasi antara Menteri Keuangan yang baru dengan para dirjen di bawahnya dalam mengejar target APBN. Meskipun konflik dibantah secara lisan, tantangan dalam mensinkronkan kebijakan antara Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai tetap menjadi ujian nyata bagi Suahasil. Langkah selanjutnya yang patut diwaspadai adalah apakah akan ada pergeseran kebijakan teknis di level operasional yang selama ini menjadi isu sensitif di internal Lapangan Banteng, mengingat Suahasil kini memegang kendali penuh atas arah kebijakan fiskal ke depan.