Bahlil Beberkan Penyebab Antrean BBM di Sulsel dan Modus Modifikasi Tangki
Edukator keuangan milenial dengan pendekatan yang mudah dipahami.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan akar persoalan di balik antrean panjang kendaraan yang sempat melumpuhkan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Sulawesi Selatan, termasuk Makassar, murni dipicu oleh ulah oknum bermotif khusus di tengah cadangan nasional yang diklaim masih aman.
Ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (16/9), Bahlil menegaskan bahwa fenomena antrean mengular hingga beberapa kilometer tersebut tidak disebabkan oleh kelangkaan pasokan energi primer di tingkat nasional.
Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, cadangan stok bahan bakar minyak saat ini berada dalam batas aman dan sanggup mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat hingga 18 sampai 20 hari ke depan tanpa hambatan berarti.
Namun, situasi di lapangan justru terganggu oleh intervensi pihak-pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan celah distribusi demi keuntungan pribadi, di mana alat bukti atas praktik menyimpang tersebut sudah dikantongi oleh instansi berwenang.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman memperjelas pernyataan atasannya dengan membeberkan modus operandi para pelaku yang secara sengaja memperbesar kapasitas tangki kendaraan bermotor mereka.
Modus tersebut dilakukan dengan menambah volume tangki asli hingga 50 persen bahkan 75 persen melebihi batas wajar demi meraup pasokan BBM subsidi dalam jumlah besar secara ilegal.
Menanggapi krisis distribusi tersebut, PT Pertamina Patra Niaga bergerak cepat dengan membuka 25 SPBU selama 24 jam penuh di Kota Makassar untuk memperluas akses sekaligus mengurai kemacetan kendaraan yang mengular.
VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora dalam keterangan tertulis pada Minggu (13/9) menyatakan bahwa antrean kini berangsur melandai berkat optimalisasi pasokan, pengoperasian armada mobil tangki sepanjang hari, serta kolaborasi erat bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Langkah taktis tambahan turut dikerahkan melalui penerapan sistem ganjil-genap di sejumlah titik pengisian, penambahan nozzle beserta penambahan operator, hingga pengoperasian tiga unit SPBU Modular demi memulihkan stabilitas layanan.
Analisis Redaksi
Kasus antrean panjang di Sulawesi Selatan membuka mata publik bahwa kerentanan distribusi energi di tanah air kerap kali bukan bersumber dari defisit pasokan global, melainkan lemahnya pengawasan hilir terhadap praktik penyalahgunaan subsidi. Modus modifikasi kapasitas tangki kendaraan membuktikan bahwa celah regulasi masih dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin meraup margin keuntungan dari harga energi yang dikendalikan negara.
Pemerintah dan badan usaha perlu mewaspadai potensi pergeseran modus operandi serupa ke wilayah-wilayah lain yang memiliki karakteristik geografis dan pengawasan yang longgar. Penegakan hukum yang transparan terhadap para pelaku pemegang bukti pelanggaran menjadi kunci utama untuk memberikan efek jera agar subsidi tepat sasaran.
Langkah taktis Pertamina menambah jam operasional dan titik distribusi patut diapresiasi sebagai pemadam kebakaran jangka pendek, namun langkah strategis berupa digitalisasi pemantauan nomor polisi kendaraan di setiap nozzle SPBU harus segera direalisasikan secara nasional guna menutup ruang gerak para pemburu renten energi secara permanen.


