Prabowo Perintahkan Danantara Bantu Bangun LRT Velodrome-Halim Tembus Whoosh

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara turut membiayai pembangunan lanjutan LRT Jakarta dari Velodrome menuju Halim yang akan tersambung ke Stasiun Whoosh. Instruksi itu disampaikan langsung usai merespons permintaan Gubernur DKI Jakarta Pramuno Anung saat peresmian rute Kelapa Gading–Manggarai, Rabu (16/9/2026).

Pramono mengajukan kebutuhan dana tersebut di hadapan Kepala Negara di Stasiun LRT Manggarai. Ia menggarisbawahi bahwa proyek LRT tidak berhenti di rute pertama tadi pagi, melainkan harus melaju ke Jakarta International Stadium (JIS), Velodrome, hingga Halim. "Bahwa Presiden akan lebih menggembirakan kalau kemudian Bapak Tugaskan dan Danantara juga ikut membantu kami, Pak," ucap Pramono di depan Prabowo.

Prabowo menerima permintaan itu tanpa ragu. "Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur (Pramono Anung), Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu," tegas Presiden. Ia menegaskan status ibukota sebagai aset bersama bangsa, bukan milik warga Jakarta semata. Oleh karena itu, beban pembangunan infrastruktur massal layak dibagi dengan pusat melalui instrumen investasi negara.

Rencana jalur Velodrome–Halim ini strategis karena akan menciptakan integrasi modal transportasi yang selama ini terputus-putus. Penumpang LRT dari utara dan timur kota nantinya bisa melompat langsung ke kereta cepat Whoosh menuju Bandung tanpa perlu naik turun berkali-kali di stasiun yang berbeda. Keterhubungan ini menjadi kunci efisiensi waktu dan biaya bagi jutaan pendukung aktivitas metropolitan.

Di sela acara, Prabowo juga membuka wawasan penataan kota yang lebih luas melalui program ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Ia berencana mengumpulkan seluruh Gubernur dan anggota DPRD se-Indonesia untuk meluncurkan gerakan ini. Fokus utamanya: mendorong taman vertikal di gedung bertingkat, dengan Pemda dan pusat siap turun tangan jika pengelola gedung kesulitan mengimplementasikannya.

Analisis Redaksi

Instruksi Presiden kepada Danantara menandakan geser paradigma pembiayaan infrastruktur kota: dari beban murni APBD/APBN ke skema investasi komersial milik negara. BPI Danantara kini diposisikan sebagai lengan keuangan strategis untuk mempercepat proyek-proyek raksasa yang tertunda karena keterbatasan anggaran daerah. Logikanya, jika Danantara masuk sebagai investor, proyek LRT fase lanjutan bisa mengikat *cash flow* jangka panjang dari tiket penumpang dan pengelolaan area stasiun (TOD), mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

Yang perlu diwaspadai adalah kecepatan eksekusi teknis di lapangan. Akuisisi lahan di koridor Velodrome–Halim padat dan kompleks, melibatkan pemukiman serta lahan milik Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura. Tanpa penetapan harga tanah yang adil dan proses akuisisi yang bersih dari sengketa hukum, dana Danantara pun bisa macet di rekening. Langkah logis selanjutnya adalah penetapan *Business Case* yang jelas oleh BPI: apakah skema *availability payment*, *revenue sharing*, atau hutang konversi ekuitas, agar risiko komersial tidak membebani keuangan negara di masa depan.