Ahmad Labib Desak DSI Batasi Rantai Niaga Agar Operasional Lebih Efisien

Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib menuntut PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) merampingkan rantai niaga dalam operasionalnya demi menciptakan efisiensi biaya dan kecepatan distribusi bahan pangan. Tegasan itu disampaikannya saat mendengar keterangan Direksi DSI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2026) terkait realisasi program pembelian pangan nasional.

Labib menilai struktur rantai niaga DSI saat ini terlalu panjang, melibatkan terlalu banyak perantara hingga menggerus margin petani dan membengkakkan harga di tingkat konsumen. "Kita tidak boleh biarkan DSI jadi sekadar penambah lapisan birokrasi baru yang justru memperMahal beras dan pupuk," ujar politisi Partai Gerindra itu dengan nada tegas di depan jurnalis usai rapat tertutup.

Direktur Utama DSI, Muhammad Yusuf, mengakui adanya keluhan soal panjangnya alur distribusi sejak badan usaha milik negara (BUMN) ini mulai beroperasi penuh Januari lalu. Ia menjelaskan DSI saat ini masih bergantung pada jaringan koperasi dan BUMDes yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. "Kami sedang membangun aplikasi DSI Connect untuk memotong perantara, tapi butuh waktu hingga akhir tahun agar berjalan maksimal," ucap Yusuf.

Data internal Komisi VI menunjukkan DSI telah menyerap anggaran operasional Rp 2,3 triliun pada triwulan pertama 2026, namun volume distribusi beras hanya mencapai 1,2 juta ton dari target 1,8 juta ton. Keterlambatan pengiriman ke Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) menjadi sorotan utama, dengan rata-rata waktu tempuh 14 hari dari gudang pusat ke titik akhir.

Kritik Labib mendapat dukungan dari Koalisi Masyarakat Peduli Pangan (KMPP) yang mencatat kenaikan harga beras medium di pasar tradisional sebesar 8 persen sejak DSI mulai menguasai impor dan distribusi nasional. Koordinator KMPP, Siti Rahmawati, menilai efisiensi rantai niaga bukan sekadar soal angka, tapi nyawa petani kecil yang kehilangan daya beli. "Kalau DSI mau jujur melayani negara, potong tangan perantara yang menguntungkan diri sendiri," kata dia.

Analisis Redaksi

Desakan Labib bukan sekadar retorik politik musiman. Ia menyentuh akar masalah struktural yang selama ini dijadikan alasan kegagalan stabilisasi harga pangan: rantai niaga yang membengkak dan tidak transparan. DSI dilahirkan untuk memecahkan masalah itu, tapi kenyataan menunjukkan ia justru mewarisi kebiasaan lama — bergantung pada jaringan perantara yang sama, hanya dengan label BUMN baru.

Langkah selanjutnya yang logis adalah memaksa DSI mempublikasikan peta rantai niaga per komoditas secara real-time, bukan sekadar janji aplikasi digital yang belum tentu selesai tepat waktu. Komisi VI harus menuntut audit independen terhadap biaya operasional per ton distribusi, lalu membandingkannya dengan model distribusi langsung milik Bulog era 2010-an. Jika DSI tidak bisa membuktikan efisiensi kuartal depan, legitimasi keberadaannya akan pertanyaan besar di rapat plener DPR mendatang.