Jababeka Infrastruktur Gandeng 8 SMK Bekasi Tingkatkan Kesiapan Kerja Lulusan

PT Jababeka Infrastruktur, anak usaha PT Jababeka Tbk, menandatangani kerjasama dengan delapan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Bekasi melalui program Jababeka Community Acceleration Class guna memperkuat kesiapan kerja lulusan.

Penandatanganan nota kesepakatan itu berlangsung di ruang rapat PT Jababeka Infrastruktur, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Selasa (16/9/2026). Delapan SMK mitra meliputi SMK Negeri 1 Cikarang Barat, SMK Negeri 2 Cikarang Barat, SMK Negeri 1 Kedungwaringin, SMK Negeri 1 Tambun Selatan, SMK Negeri 1 Tambun Utara, SMK Negeri 1 Babelan, SMK Negeri 1 Sukatani, dan SMK Negeri 1 Cabangbungin.

Direktur Utama PT Jababeka Infrastruktur, Budiarto Wijaya, menyatakan program ini dirancang untuk menjawab kesenjangan antara kurikulum sekolah dan kebutuhan industri. "Kami tidak hanya menyediakan tempat magang, tapi turut merancang materi pembelajaran yang relevan dengan standar kerja di kawasan industri," ujarnya saat ditemui setelah acara.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, H. Dadang Supriatna, yang hadir sebagai saksi, menilai kolaborasi ini strategis mengingat Kabupaten Bekasi menyimpan potensi tenaga kerja muda besar. Data dinas mencatat ada 112 SMK negeri dan swasta dengan total siswa lebih dari 45 ribu orang. "Kesiapan kerja jadi kunci agar lulusan tidak hanya punya ijazah, tapi kompeten," tegasnya.

Program ini akan dimulai semester genap tahun ajaran 2026/2027 dengan skema pembelajaran di tempat kerja (DU/DI) selama enam bulan. Siswa terpilih akan mendapat bimbingan teknis dari mentor industri, sertifikasi kompetensi, hingga kesempatan rekrutmen prioritas di perusahaan-perusahaan penuni Kawasan Industri Jababeka yang beranggotakan lebih dari 1.600 perusahaan manufaktur.

Analisis Redaksi

Gerak Jababeka Infrastruktur memperluas jaringan ke delapan SMK sekaligus bukan sekadar program CSR musiman. Melibatkan Dinas Pendidikan sebagai saksi dan penentu standar kurikulum menandakan upaya menginstitusionalkan kemitraan ini, bukan hanya bergantung pada kekekalan pejabat. Dengan basis 1.600 perusahaan penuni, potensial penyerapan tenaga kerja nyata ada di meja, asalkan kualitas lulusan benar-benar sesuai standar industri.

Yang perlu diwaspadai: keberlanjutan pembiayaan program, kesiapan guru pendamping di sekolah, serta mekanisme evaluasi bersinergi antara industri dan dinas. Jika hanya berhenti pada penandatanganan MoU tanpa audit berkala kurikulum dan tracer study lulusan, program ini berisiko jadi ritual foto tanpa dampak struktural bagi tenaga kerja muda Kabupaten Bekasi.