Survei Cargill: 80 Persen Konsumen RI Teliti Bahan Makanan Saat Beli Pertama

Lebih dari 80 persen konsumen Indonesia membaca daftar bahan saat membeli produk makanan pertama kali, menurut survei terbaru Cargill yang dirilis Selasa (17/9). Temuan itu menempatkan transparansi label sebagai faktor keputusan beli yang tidak bisa diabaikan industri.

Studi global milik raksasa agribisnis asal AS itu melibatkan ribuan responden di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Data menunjukkan 82 persen konsumen lokal memeriksa komposisi bahan sebelum memasukkan produk ke keranjang, angka yang melebihi rata-rata global sebesar 76 persen.

Manajer Pemasaran Cargill Indonesia, Budi Hartono, mengatakan kecemasan terhadap bahan tambahan buatan dan alergen jadi pemicu utama. "Konsumen Indonesia kini lebih cermat. Mereka tidak hanya mencari halal, tapi juga 'clean label' — bahan yang dikenal, minim proses, dan tanpa nama kimia asing," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta.

Tren ini mendorong produsen makanan mengevaluasi ulang formulasi produk. Beberapa merek besar sudah mulai mengurangi pewarna sintetis, pengawet kimia, dan MSG, lalu menggantinya dengan ekstrak alami. Perubahan itu, Namun, menambah biaya produksi hingga 15 persen, menurut data Asosiasi Industri Makanan dan Minuman (Gapmmi).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengapresiasi kesadaran publik, tapi mengingatkan agar tidak terjebak klaim pemasaran yang menyesatkan. "Label 'tanpa pengawet' tidak berarti aman jika kontaminasi mikroba terjadi saat produksi," tegas Kepala Bidang Standarisasi Produk BPOM, dr. Lucia Rini, dalam wawancara terpisah minggu lalu.

Perubahan perilaku ini juga merebak ke platform belanja daring. Data Tokopedia menunjukkan pencarian kata kunci "bahan alami" dan "no MSG" melonjak 40 persen sepanjang kuartal III 2024. Ulasan negatif soal daftar bahan panjang jadi penyebab utama pembatalan transaksi.

Di sisi lain, UMKM makanan khas daerah justru kesulitan menyesuaikan. Biaya laboratorium uji label nutrisi dan reformulasi resep jadi beban berat. Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan insentif subsidi sertifikasi halal dan label nutrisi, tapi realisasinya baru mencapai 30 persen dari target 50 ribu UMKM tahun ini.

Analisis Redaksi

Angka 82 persen bukan sekadar statistik; ia menandakan pergeseran kekuasaan dari produsen ke konsumen. Industri yang selama ini mengandalkan "brand loyalty" harus beradaptasi dengan "label loyalty" — di mana kepercayaan dibangun per produk, bukan per merek. Siapa yang gagal menyesuaikan formulasi dan komunikasi label dalam 12–18 bulan ke depan, berisih kehilangan pangsa pasar di segmen kelas menengah ke atas yang paling vokal soal komposisi.

Yang perlu diwaspadai: munculnya praktik "clean washing" — label yang mengimbaukan alami tapi menyembunyikan bahan berisiko di balik istilah teknis seperti "hydrolyzed vegetable protein" sebagai pengganti MSG. BPOM dan KPK perlu memperketat pengawasan klaim label, bukan hanya isi kemasan. Langkah logis selanjutnya: harmonisasi standar "clean label" nasional agar tidak ada ruang abu-abu bagi pemain licik, serta percepatan subsidi digitalisasi UMKM agar tidak tertinggal di era transparansi ini.