Tito Laporkan Realisasi Anggaran Kemendagri 63,54% dan Usul Tambahan Rp5,28 Triliun untuk 2027

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memaparkan realisasi anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencapai Rp4,36 triliun atau 63,54 persen dari pagu Rp6,86 triliun per 14 September 2026, sekaligus mengusulkan kebutuhan anggaran Rp10,93 triliun untuk tahun depan guna menopang deretan tugas strategis mulai pemulihan bencana hingga transformasi digital pemerintahan.

Paparan disampaikan Tito dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Mitra Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9). Di hadapan legislatif, Mendagri merinci capaian lapangan yang mencakup percepatan rehabilitasi pascabencana di Sumatra dan NTT, layanan administrasi kependudukan berbasis jemput bola, pengendalian inflasi, hingga dukungan program prioritas Presiden seperti 3 Juta Rumah dan Koperasi Desa Merah Putih.

Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito bersama jajaran melakukan koordinasi, evaluasi, dan peninjauan lapangan rutin untuk memastikan pemulihan berjalan sesuai rencana hingga 2028. Di NTT, Kemendagri turut menangani tanggap darurat, layanan administrasi kependudukan, dan monitoring penyaluran bantuan. Direktorat Jenderal Dukcapil mencatat penerbitan dokumen pengganti bagi warga terdampak bencana Sumatra sebanyak 59 ribu lebih, serta 11.225 layanan untuk korban gempa NTT.

Sektor ekonomi pun jadi perhatian. Hingga Agustus 2026, inflasi tercatat tetap dalam rentang target pemerintah yakni 2,5 persen plus minus 1 persen. Kemendagri juga mengawal program prioritas nasional: pengelolaan sampah jadi energi listrik, Sekolah Rakyat, dan penguatan pembangunan di daerah. Arah kebijakan 2027 difokuskan pada pengawalan program prioritas, penguatan pemerintahan daerah, administrasi kependudukan, transformasi digital, kesehatan fiskal daerah, serta peningkatan kapasitas Pemda dan desa.

Berdasarkan pagu indikatif 2027 sebesar Rp5,64 triliun, Kemendagri mengajukan tambahan anggaran Rp5,28 triliun sehingga total kebutuhan mencapai Rp10,93 triliun. Di sisi lain, dalam kapasitas Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito melaporkan realisasi anggaran BNPP per 14 September 2026 sebesar Rp266,6 miliar atau 69,41 persen dari pagu Rp384,1 miliar. Dana itu mendorong pemberdayaan masyarakat perbatasan, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), penanganan pascabencana di wilayah perbatasan, hingga pengelolaan dan penegasan batas wilayah negara.

Analisis Redaksi

Angka realisasi 63,54 persen pada pertengahan September sebenarnya masih wajar untuk ritap belanja tahunan, namun usulan tambahan anggaran Rp5,28 triliun — hampir setara pagu indikatif 2027 — menandakan beban tugas Kemendagri yang semakin membengkak. Peran ganda Tito sebagai Mendagri sekaligus Kepala BNPP memusatkan kewenangan dan anggaran di satu figur, efisien untuk koordinasi tapi berisiko menciptakan ketergantungan keputusan serta mengaburkan akuntabilitas antar fungsi.

Fokus pada rehabilitasi bencana hingga 2028 dan transformasi digital pemerintahan membutuhkan kontinuitas kebijakan yang tak boleh terganggu pergantian pejabat eselon bawah. Pengawasan DPR atas realisasi tambahan anggaran nanti harus ketat, terutama pada komponen penguatan kapasitas Pemda dan desa yang sering jadi lubang kebocoran dana melalui proyek-proyek kecil yang sulit diaudit. Kesehatan fiskal daerah yang dijadikan prioritas 2027 akan menjadi uji nyata apakah Kemendagri mampu menegakkan disiplin anggaran di tengah tekanan politik tahun politik.