Wamenpar Ni Luh Puspa Dorong Jakarta Jadi Pusat Fesyen Asia
Menyoroti perkembangan startup, bisnis lokal, dan ekonomi digital di Indonesia.
Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa memetik ambisi besar: menjadikan Jakarta pusat fesyen Asia, langkah yang diakui sebagai bagian dari strategi memperluas cakrawala ekonomi kreatif di ibukota.
Pernyataan itu disampaikan di tengah gelaran acara fesyen berskala internasional yang digelar di Jakarta, Rabu (17/9/2026). Ni Luh Puspa menilai potensi desainer lokal, Infrastruktur pendukung, serta daya tarik budaya metropolitan cukup matang untuk bersaing dengan Seoul, Tokyo, maupun Shanghai.
Kementerian Pariwisata memproyeksikan industri fesyen bisa menjadi lokomotif devisa baru, mengingat nilai ekspor produk moda Indonesia masih jauh di bawah tetangga ASEAN seperti Vietnam dan Thailand. Data Bank Indonesia mencatat ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) capai US$13,8 miliar sepanjang 2023, namun porsi moda tinggi (high fashion) tetap marginal.
Pakar industri kreatif yang pernah mendampingi program BEKRAF era 2016-2019 menilai langkah ini tepat sasaran asal diikuti harmonisasi perizinan, perlindungan hak kekayaan intelektual desainer, dan pembiayaan skema hijau untuk UMKM fesyen. Tanpa ekosistem penuh, Jakarta berisiko hanya jadi "runway" musiman tanpa nilai tambah downstream.
Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah menyusun Grand Design Jakarta Fashion City 2025-2029. Dokumen itu mengusulkan zona khusus di Kawasan Industri Pulogadung dan Blok M sebagai cluster produksi dan ritel, serta insentif pajak daerah bagi brand yang memproduksi minimal 60 persen domestik.
Tantangan nyata hadang di lapangan: keterbatasan tenaga terampil pola dan jahit, bergantungnya benang dan kain impor, serta logistik dalam kota yang mahal. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mencatat 40 persen kebutuhan bahan baku masih diimpor, membuat margin desainer lokal tipis saat bersaing harga.
Analisis Redaksi
Dorongan Wamenpar Ni Luh Puspa bukan sekadar retorika ceremonial. Ia menaruh taruhan politik pada sektor yang punya multiplier effect tinggi: satu pakaian jadi melibatkan benang, pewarna, jahit, fotograf, model, hingga logistik e-commerce. Jika Jakarta berhasil mengeksekusi Grand Design-nya dengan disiplin, ibukota bisa menggeser narasi dari "konsumen moda" jadi "produsen tren" dalam 5-7 tahun ke depan.
Yang perlu diwaspadai: jangan biarkan program ini jadi proyek gedung dan pameran tanpa penyelesaian struktural. Perlindungan desain (copyright) masih lemah, pembiayaan UMKM fesyen masih mahal, dan standar kualitas ekspor belum tersetel. Langkah logis selanjutnya adalah Kemenpar mendorong Perpres Ekosistem Ekonomi Kreatif yang mengikat kementerian terkait — Perindustrian, Keuangan, Perdagangan, dan Kominfo — ke satu meja eksekusi dengan KPI jelas per kuartal. Tanpa itu, Jakarta hanya jadi backdrop Instagram, bukan pusat fesyen Asia yang sesungguhnya.