Ditreskrimsus Polda Kalsel Selidiki Kebakaran Lahan di 10 Perusahaan

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan (Ditreskrimsus Polda Kalsel) bersama polres jajaran memasuki tahap penyelidikan mendalam atas dugaan kebakaran lahan yang melibatkan sepuluh korporasi di wilayah Kalimantan Selatan.

Langkah ini menandakan eskalasi penanganan hukum dari penyidikan awal ke tahap reserse khusus, mengingat kompleksitas kasus yang melibatkan entitas hukum perusahaan. Ditreskrimsus Polda Kalsel memainkan peran sentral dalam mengoordinasikan pengumpulan bukti teknis dan dokumen kepemilikan lahan dari setiap korporasi tersangka.

Koordinasi lintas polres menjadi kunci operasional mengingat lokasi kebakaran tersebar di beberapa wilayah hukum polres berbeda. Satuan reserse kriminal khusus dikerahkan untuk memastikan rantai bukti, mulai dari titik api asal, luas area terbakar, hingga kerugian negara dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Fokus penyidikan tidak hanya menyentuh pelaku lapangan, tetapi menembak manajemen dan pemilik izin usaha di atasnya. Para penyidik saat ini mengumpulkan data izin lokasi (IL), izin usaha pertambangan atau perkebunan, serta rencana pengelolaan lingkungan (RKL-RPL) sebagai landasan hukum untuk menilai kelalaian pengelolaan lahan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum mengeluarkan daftar nama sepuluh korporasi tersebut secara resmi. Status kasus masih dalam tahap pengembangan bukti (P-1) untuk menentukan tersangka, dengan ancaman pidana yang mengacu pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Analisis Redaksi

Penarikan kasus ke level Ditreskrimsus Polda menunjukkan seriusnya aparat penegak hukum memecah pola impunitas korporasi di sektor kehutanan dan perkebunan. Selama ini, kasus kebakaran lahan sering terhenti di tingkat polres dengan tersangka buruh atau petani kecil, sedangkan pemilik izin bebas. Langkah ini, jika ditekuni hingga ke pengadilan, bisa menciptakan preseden hukum yang menakutkan bagi pelaku korporat.

Tantangan terbesar di hadapan bukan hanya bukti teknis titik api, melainkan membuktikan *dolus eventualis* (niat sengaja atau kelalaian sadar) manajemen puncak. Polisi harus membongkar struktur komando di dalam korporasi: siapa yang memerintahkan pembukaan lahan dengan cara termurah (bakar), dan siapa yang menutup mata pada SOP pencegahan kebakaran. Tanpa tembakan ke atas, kasus ini berisiko kembali mengikat kambing hitam di level operasional.

Publik dan masyarakat sipil perlu mengawasi kecepatan penetapan tersangka (DPO/SPDP) dalam waktu dekat. Lambatnya proses sering dimanfaatkan korporasi untuk 'mengurus' bukti atau melobby. Tekanan opini publik dan pengawasan Komnas HAM serta WALHI Kalimantan Selatan akan menentukan apakah investigasi ini menuntaskan rantai kepemimpinan, atau sekadar ritual musiman sebelum hujan tiba.