Pemprov Papua Genjot Sekolah Rakyat ke Seluruh Wilayah, Targetkan Akses Pendidikan Merata

Pemerintah Provinsi Papua menggelar koordinasi lintas dinas untuk mempercepat penetapan Sekolah Rakyat (SR) di seluruh kabupaten dan kota, menjawab kesenjangan akses pendidikan yang selama ini mengerut di wilayah terpencil. Instruksi itu disampaikan Gubernur Lukas Enembe dalam rapat terbatas di Jayapura, Kamis (17/9), menargetkan paling lambat akhir tahun ini setiap distrik minimal memiliki satu unit SR yang beroperasi penuh.

Data Dinas Pendidikan Provinsi Papua menunjukkan dari 576 distrik yang tersebar di 29 kabupaten dan satu kota, baru 212 unit SR yang terakreditasi dan aktif mengajar. Sisa 364 distrik masih bergantung pada sekolah negeri yang jaraknya hingga puluhan kilometer, tanpa transportasi umum, dan sering kali ditinggal guru karena sulitnya akses logistik. "Kita tidak bisa menunggu sekolah datang ke anak, anak yang harus dijangkau sekolah," tegas Enembe di hadapan Kepala Dinas Pendidikan, Bupati, dan Wakil Bupati seluruh Papua.

Program Sekolah Rakyat sendiri dirintis 2018 sebagai respons atas angka partisipasi sekolah (APS) Papua yang stagnan di angka 72,3 persen — jauh di bawah rata-rata nasional 95,7 persen. Modelnya sederhana: masyarakat menyediakan bangunan dan lahan, Pemprov menanggung honor guru honorer Rp 2,5 juta per bulan per orang serta buku paket, sementara Pemkab/kota mengurus perizinan dan sarana air bersih. Hingga Juni 2026, telah tercatat 4.872 siswa baru terdaftar di jalur ini, mayoritas putra-putri petani dan nelayan yang sebelumnya dropout.

Kendala utama kini bukan lagi biaya operasional, melainkan validasi data calon guru dan kelengkapan administrasi lahan. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi, Yohana Yikwa, mengaku tim verifikasi masih menemukan 187 calon guru yang ijazahnya tidak tersinkronkan dengan database Dikti, serta 94 lokasi yang sertifikat tanahnya masih hak girik. "Kami sudah minta BPN dan Kemendikbudristek mempercepat one-stop service di tingkat kabupaten," ujar Yikwa usai rapat.

Di sisi masyarakat, antusiasme tinggi dibarengi kecemasan keberlanjutan. Kepala Adat Jayapura Regensi, Oktovianus Mote, menilai SR harus diselaraskan dengan kurikulum lokal berbasis kearifan lokal agar anak tidak terputus dari akar budaya. "Guru dari luar sering pindah setelah satu tahun. Kalau kurikulum tidak mengenal hutan, laut, dan sago, sekolah jadi asing bagi anak kita," katanya sambil menyiapkan lahan dua hektar untuk SR di Distrik Sentani Barat.

Pemprov juga menyodorkan kemitraan dengan LSM pendidikan seperti Yayasan Pendidikan Jayawijaya dan Wahana Visi Indonesia untuk penguatan kapasitas guru dan penyediaan modul pembelajaran kontekstual. Anggaran pendanaan tahun 2026 dialokasikan Rp 112 miliar dari APBD Provinsi, ditambah bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan sebesar Rp 48 miliar dari pusat. Enembe menegaskan, tidak akan ada toleransi bagi pejabat yang melambatkan pencairan dana dengan alasan administrasi bertele-tele.

Analisis Redaksi

Ekspansi Sekolah Rakyat ke 364 distrik tersisa adalah uji nyata komitmen Pemprov Papua memecahkan lingkaran kemiskinan struktural melalui pendidikan. Angka 72,3 persen APS bukan sekadar statistik, tapi cerminan generasi yang terputus dari hak dasar belajar. Jika program ini berjalan sesuai rencana — guru tersedia, bangunan berdiri, kurikulum relevan — Papua bisa menyoroti model pendidikan adaptif yang bisa direplikasi di wilayah 3T lain di Indonesia.

Namun, tiga risiko strategis harus diwaspadai: pertama, ketergantungan pada guru honorer tanpa jalur karier jelas akan menciptakan rotasi tinggi dan menurunkan kualitas pembelajaran. Kedua, validasi lahan yang lambat berpotensi memicu sengketa adat di tengah tekanan investasi tambang dan perkebunan. Ketiga, sinkronisasi data antara Dinas Pendidikan, BPN, dan Kemendikbudristek yang masih terputus-putus jadi lubang hitam pencairan dana. Langkah logis selanjutnya adalah Gubernur menerbitkan Instruksi Gubernur yang mengikat batas waktu keras bagi setiap instansi vertikal dan horizontal, disertai tim tugas independen yang melaporkan progres mingguan langsung ke meja Gubernur. Tanpa akuntabilitas ketat, Sekolah Rakyat berisiko jadi proyek bangunan tanpa jiwa pendidikan.