Prabowo Bantah Isu Militerisme: Siapa Mau Turun ke Daerah Susah?

Presiden Prabowo Subianto menjawab desakan soal keterlibatan militer dan polisi di ruang sipil dengan pertanyaan retoris yang menantang kritik untuk turun ke daerah terpencil. Dalam tayangan Program Presiden Prabowo Menjawab yang siar Rabu (16/9), Kepala Negara itu mengaku heran atas protes soal personel TNI dan Polri yang membantu pertanian di pedalaman. "Sekarang gini, banyak protes, ada apa tentara, polisi ikut pertanian. Sekarang silahkan, siapa yang mau di daerah-daerah susah itu?" tanya dia dengan nada tegas.

Prabowo menolak keras label militerisme yang menurutnya menyempitkan gerak masyarakat sipil. Ia berargumen bahwa wilayah Indonesia luas dan penduduknya banyak, sehingga rasio prajurit ideal sebesar satu persen dari populasi—sekitar 2,9 juta orang—masih jauh di atas ketersediaan personel saat ini. Menurutnya, kehadiran tentara di tengah warga justru membawa dampak nyata, bukan pengkhianatan terhadap reformasi.

Data yang disampaikan Presiden mengacu pada pengalaman lapangan di daerah-daerah yang sebelumnya tidak memiliki satuan pasukan. Ia mengklaim keamanan masyarakat membaik drastis dan tingkat kriminalitas anjlok begitu personel TNI ditempatkan. Argumen ini diletakkan sebagai jawaban pragmatis di tengah keterbatasan aparatur sipil yang tidak mampu menjangkau seluruh pelosok negara.

"Jadi saya kira kalau kita tanya bupati, gubernur, tanya rakyat, mereka benar-benar merasakan kehadiran, yang tadinya enggak ada pasukan, ada pasukan. Itu kriminalitas jauh menurun, keamanan dirasakan rakyat sangat meningkat," ujar Prabowo. Pernyataan ini menggeser narasi dari doktrin pertahanan murni ke narasi kesejahteraan dan ketertiban umum, memposisikan militer sebagai pengisi kekosongan negara di wilayah 3T.

Respons publik terhadap argumen ini tetap terpecah. Sepihak menilai logika "kehadiran negatif lebih baik dari tidak ada kehadiran" wajar mengingat realitas geografis Nusantara. Sebagian lain tetap mengkhawatirkan normalisasi peran ganda yang berpotensi merusak supremasi sipil, terutama jika tidak ada batas operasional yang tajam dan mekanisme akuntabilitas yang transparan bagi personel yang menjalankan tugas non-militer tersebut.

Analisis Redaksi

Pernyataan Prabowo menandakan geseran paradigma fundamental: TNI tidak lagi dijual sebagai "tentara untuk perang", melainkan "tentara untuk pembangunan dan keamanan dasar". Logika rasio 1 persen yang dikaitkan dengan luas wilayah adalah upaya membangun justifikasi kuantitatif untuk ekspansi peran. Namun, angka 2,9 juta prajurit ideal itu sendiri membuka ruang perdebatan soal beban APBN dan kesiapan profesionisme jika rekrutasi dipaksa mengejar target tersebut tanpa peningkatan kualitas.

Yang perlu diwaspadai bukan niat baik menurunkan kriminalitas di pedalaman, tapi absennya batas-batas operasional yang hukum. Tanpa revisi UU TNI yang ketat soal definisi "tugas non-militer" dan mekanisme pengawasan internal serta eksternal, narasi "siapa yang mau ke daerah susah" berpotensi menjadi pintu masuk legalisasi mission creep yang sulit digulung balik. Langkah logis selanjutnya bukan hanya dialog, tapi penetapan aturan main yang jelas: sampai di mana batas bantuan pertanian, dan kapan personel harus kembali ke markas.