Prabowo Perintahkan Ratas Pendidikan Gratis hingga PTN, Tuturkan 95 Korporasi Karhutla

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana menyelenggarakan rapat terbatas untuk mengesahkan biaya pendidikan negeri bebas biaya dari tingkat Sekolah Dasar hingga Universitas Negeri, dengan sumber dana yang diklaim berasal dari uang hasil korupsi.

Pernyataan itu disampaikannya saat pidato di Malam Puncak HUT PAN ke-28 di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta, Jumat (18/9). "Saya akan mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan gratis," tegasnya di hadapan kader dan simpatisan partai koalisi itu.

Presiden menegaskan cakupan kebijakan meliputi SD, SMP, SMA, hingga Universitas Negeri. Menanggapi pertanyaan klasik soal ketersediaan anggaran, Prabowo menjawab dengan nada menantang: "Nanti nanti nanti akan ada yang bertanya darimana uangnya, uangnya yang dikorupsi, yang dicuri."

Dalam kesempatan yang sama, kepala negara memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk tidak ragu menindak tegas pelaku kebakaran hutan dan lahan. Ia mengaku menerima laporan langsung dari Kapolri mengenai 95 korporasi yang diduga melanggar hukum dan memperparah karhutla di sejumlah daerah.

"Kapolri melaporkan kepada saya ada 95 korporasi yang indikasinya mereka melanggar, ikut bertanggung jawab atas karhutla itu," ujar Prabowo dengan nada sedih sekaligus keras. Ia memerintahkan penyidikan berkelanjutan dan pelaporan langsung ke istana begitu bukti cukup kuat.

Presiden menegaskan posisinya teguh di atas UUD 45 Pasal 33 bahwa bumi dan air adalah milik negara. "Sekian puluh tahun, laporan palsu. Dia kira dia bisa lebih hebat dari pemerintah NKRI. Ayo. Ayo. Adu kekuatan," tantangnya mengarah pada korporasi-korporasi yang diduga merasa di atas hukum.

Analisis Redaksi

Janji pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri adalah komitmen fiskal masif yang membutuhkan pengaturan ulang APBN dan revisi UU Pendidikan. Sumber dana "uang korupsi" yang dijadikan jaminan oleh Presiden mengandalkan efektivitas penetapan hukum dan pengembalian aset negara, proses yang historis sering tersendat di tingkat eksekusi. Tanpa skema pendanaan yang terukur dan hukum dalam anggaran negara, retorika bebas biaya berisiko menjadi beban generasi mendatang melalui utang atau inflasi.

Perintah keras ke Kapolri soal 95 korporasi karhutla menandakan upaya memaksa penegakan hukum di sektor kehutanan yang selama ini rapuh. Penyebutan angka spesifik 95 korporasi oleh Presiden di forum publik memaksa institusi kepolisian untuk menunjukkan hasil konkret, bukan sekadar proses. Tantangan "adu kekuatan" terhadap korporasi menguji apakah aparat penegak hukum mampu bersih dari interveni kekuatan ekonomi yang telah lama menguasai narasi pengelolaan hutan.

Kedua isu ini — pendidikan dan lingkungan — menyentuh inti kesejahteraan dan kedaulatan negara. Langkah selanjutnya yang logis adalah terbitnya Instruksi Presiden atau Peraturan Pemerintah sebagai landasan hukum operasional ratas pendidikan, serta transparansi daftar 95 korporasi agar masyarakat dapat memonitor proses hukum. Kegagalan pada salah satu sisi akan melemahkan kredibilitas narasi reformasi yang dibawa pemerintahan ini.