Novita Hardini Dorong FJTT Jadi Penggerak Pariwisata dan Ekonomi Trenggalek

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini secara tegas mendorong Festival Jaranan Trenggalek Terbuka (FJTT) agar dikembangkan menjadi motor penggerak sektor pariwisata sekaligus ekonomi masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Dorongan politik ini disampaikan langsung oleh legislator tersebut sebagai upaya mengangkat potensi seni budaya lokal menjadi instrumen kesejahteraan yang terukur bagi warga.

Langkah Novita Hardini bukan sekadar wacana seremonial belaka. Sebagai wakil rakyat yang duduk di Komisi VII DPR RI, ia memiliki ruang lingkup tugas yang bersinggungan langsung dengan kebijakan energi, riset, teknologi, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Posisinya di parlemen memberikan daya tekan lebih kuat untuk memastikan FJTT tidak hanya berhenti sebagai ajang pertunjukan tahunan, melainkan bertransformasi menjadi ekosistem ekonomi kreatif yang hidup sepanjang tahun.

Festival Jaranan Trenggalek Terbuka sendiri merupakan etalase kekayaan tradisi yang mengakar kuat di wilayah pesisir selatan Jawa Timur tersebut. Kesenian jaranan bukan sekadar tarian kuda lumping biasa. Ia memuat narasi sejarah, nilai spiritual, dan ikatan komunal warga yang selama puluhan tahun dijaga secara turun-temurun. Membuka festival ini ke skala yang lebih luas berarti membuka pintu bagi apresiasi nasional terhadap identitas kultural Trenggalek.

Pengembangan FJTT menjadi penggerak pariwisata menuntut kerja lintas sektoral yang presisi. Infrastruktur pendukung seperti akses jalan menuju lokasi perhelatan, ketersediaan akomodasi yang layak, hingga tata kelola promosi digital harus disiapkan secara matang. Tanpa fondasi infrastruktur yang memadai, sebuah festival budaya akan kesulitan menarik kunjungan wisatawan dari luar daerah secara berkelanjutan.

Bagi masyarakat Trenggalek, dampak dari dorongan ini bisa sangat nyata menyentuh dapur mereka. Perputaran uang selama festival berlangsung berpotensi menghidupkan rantai pasok ekonomi lokal mulai dari perajin properti kesenian, pelaku usaha kuliner, penyedia jasa transportasi, hingga penginapan warga. Seni budaya yang dikelola dengan tata niaga yang benar selalu mampu menciptakan lapangan kerja baru tanpa mencabut akar tradisinya.

Keterlibatan anggota dewan dari tingkat pusat dalam urusan festival daerah juga menandakan adanya pergeseran cara pandang. Kebudayaan kini diperlakukan sebagai aset strategis pembangunan. Ketika seorang anggota Komisi VII DPR RI turun tangan mendorong agenda kebudayaan, sinyal yang dikirim ke kementerian terkait dan pemerintah daerah menjadi jauh lebih bertenaga.

Analisis Redaksi

Dorongan Novita Hardini terhadap FJTT memperlihatkan bahwa advokasi kebudayaan di parlemen mulai bergeser dari pendekatan pelestarian murni menuju paradigma ekonomi kreatif. Ini langkah logis. Anggaran negara untuk kebudayaan selalu terbatas. Mengawinkan seni tradisi dengan industri pariwisata adalah strategi bertahan hidup paling masuk akal bagi kesenian lokal agar tetap relevan di tengah gempuran hiburan modern. Namun, keberhasilan model ini sangat bergantung pada seberapa serius pemerintah daerah merespons sinyal dari Senayan tersebut.

Yang patut diwaspadai adalah jebakan komodifikasi berlebihan. Ketika sebuah ritual budaya dipaksa tunduk pada logika pasar demi mendongkrak pendapatan asli daerah, esensi sakral jaranan bisa tergerus menjadi sekadar tontonan murahan. Pengelola festival dan pemerintah kabupaten wajib menetapkan batas tegas antara area komersial dan ruang ekspresi seniman. Jangan sampai para penari dan pemain musik tradisional justru hanya menjadi objek foto bagi turis tanpa mendapatkan kompensasi yang adil atas keringat mereka.

Secara praktis, langkah selanjutnya yang paling mendesak adalah pembentukan badan pengelola festival yang profesional dan independen. Badan ini harus diisi oleh kolaborasi antara budayawan lokal, pakar pemasaran pariwisata, dan perwakilan pemerintah. Jika struktur kelembagaan ini terbentuk kuat sebelum gelaran berikutnya, ambisi menjadikan FJTT sebagai tulang punggung ekonomi Trenggalek bukan lagi janji kosong politikus, melainkan cetak biru yang siap dieksekusi di lapangan.