CORE: Pelibatan UMKM dalam Bantuan Pangan Kunci Perluasan Dampak Ekonomi

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi langkah krusial untuk memperluas dampak ekonomi dari program bantuan pangan pemerintah. Pandangan ini menegaskan bahwa distribusi bantuan tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan perut semata, melainkan harus berputar menggerakkan roda perekonomian di tingkat akar rumput.

Faisal menyoroti mekanisme penyaluran yang selama ini kerap terpusat pada rantai pasok besar. Ketika pelaku usaha kecil dilibatkan langsung, uang negara yang digelontorkan untuk bantuan pangan tidak mengalir keluar daerah. Dana tersebut justru tertahan dan berputar di lingkungan masyarakat penerima manfaat itu sendiri.

CORE Indonesia sebagai lembaga riset ekonomi konsisten memantau efektivitas berbagai kebijakan fiskal pemerintah. Rekomendasi mereka berangkat dari data empiris di lapangan, bukan sekadar asumsi teoretis. Pelibatan UMKM dalam skema jaring pengaman sosial ini dinilai mampu menciptakan efek pengganda yang jauh lebih signifikan dibandingkan model pengadaan konvensional.

Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah memang sering kali menyulitkan pelaku usaha berskala kecil. Persyaratan administrasi yang rumit membuat warung kelontong atau produsen pangan lokal tersingkir dari daftar vendor resmi. Padahal, mereka adalah entitas yang paling dekat dengan titik distribusi bantuan kepada masyarakat rentan.

Bagi jutaan keluarga penerima manfaat, perubahan skema ini berarti akses yang lebih cepat terhadap bahan pokok berkualitas. Sementara bagi para pedagang kecil, keterlibatan mereka menjamin keberlangsungan usaha di tengah tekanan inflasi yang masih membayangi daya beli masyarakat bawah. Dampaknya merambat ke sektor riil secara langsung.

Kebijakan bantuan sosial seharusnya tidak dirancang dalam ruang hampa. Memasukkan UMKM ke dalam ekosistem pengadaan negara adalah strategi bertahan hidup bagi ekonomi domestik. Uang yang dibelanjakan di warung tetangga akan kembali menjadi modal kerja esok hari, menciptakan siklus perputaran yang sehat di tingkat desa maupun kelurahan.

Analisis Redaksi

Pernyataan Mohammad Faisal dari CORE Indonesia ini membongkar kelemahan struktural dalam tata kelola bantuan sosial kita selama dua dekade terakhir. Pemerintah terlalu lama memanjakan distributor raksasa atas nama efisiensi birokrasi, sambil mengorbankan potensi ekonomi rakyat kecil. Efisiensi di atas kertas ternyata kerap menghasilkan kebocoran nilai ekonomi di lapangan. Mengintegrasikan UMKM bukan sekadar urusan pemerataan, melainkan soal menyelamatkan struktur pasar domestik dari dominasi segelintir pemain besar.

Yang patut diwaspadai adalah resistensi dari birokrasi tingkat menengah. Pejabat pembuat komitmen biasanya enggan merepotkan diri dengan ratusan faktur dari pedagang kecil ketimbang satu kontrak besar dengan perusahaan tunggal. Tanpa penyederhanaan regulasi pengadaan yang radikal, rekomendasi CORE hanya akan berakhir sebagai catatan kaki dalam rapat koordinasi kementerian. Godaan untuk kembali ke jalur lama selalu mengintai setiap pergantian pejabat.

Langkah logis selanjutnya menuntut kolaborasi lintas kementerian. Kementerian Sosial harus duduk bersama Kementerian Koperasi dan UKM serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk merancang platform digital yang ramah bagi pedagang pasar tradisional. Jika sistem pembayaran dan verifikasi bisa dipangkas birokrasinya, pelibatan UMKM dalam bantuan pangan akan bertransformasi dari wacana akademis menjadi mesin penggerak ekonomi nyata di pelosok negeri.