Pemerintah Siapkan 2 Juta Hektare Lahan Baru untuk Kejar Target Etanol E20 pada 2029

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan rencana pembukaan lahan baru seluas 1 juta hingga 2 juta hektare guna memproduksi bahan bakar etanol dari tebu, singkong, dan jagung, dengan target penerapan campuran etanol dalam bensin atau E20 pada 2029. Langkah ambisius ini langsung dikonsolidasikan pemerintah setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

Skala proyek ini tidak main-main. Amran menegaskan kebutuhan lahan terbesar jatuh pada komoditas tebu yang menyedot sekitar 1 juta hektare. Sebanyak 44 bupati telah menyatakan dukungan terhadap program pengembangan komoditas bahan baku etanol tersebut. "Etanol ini butuh lahan 1 juta sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakan masif seluruh Indonesia," kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Senin (21/9). Pemerintah juga menyiapkan alat dan mesin pertanian serta melakukan uji coba penanaman jagung di sejumlah daerah sebagai langkah awal.

Persoalan lahan selalu menjadi titik rawan setiap proyek berskala nasional. Amran memastikan lahan yang disiapkan tidak serta-merta berasal dari pembukaan kawasan hutan. Timnya akan menyeleksi lahan yang sudah tersedia, termasuk area yang direncanakan untuk agroforestri dan tanaman pangan serta lahan yang telah dilepaskan. "Kita melihat lahan yang pertama kan ada lahan yang mau dihutankan kembali atau agroforestri untuk tanaman pangan, itu kan ada 20 juta (hektare). Ya, kita pilih dari situ dulu. Jadi jangan langsung babat hutan, enggak. Itu (opsi) terakhir," ujarnya. Ia mencatat terdapat sekitar 1,3 juta hektare lahan yang sudah dilepaskan dan akan diseleksi kesesuaiannya untuk pengembangan tebu.

Membiayai mega-proyek ini menuntut skema yang matang. Amran menyebut porsi pembiayaan pembangunan pabrik etanol akan diupayakan berasal dari BUMN dan swasta. Prioritas utama diberikan kepada perusahaan negara sebelum sisanya dibuka untuk investor swasta. "Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara," kata Amran. Angka itu belum final. Porsi BUMN bisa mencapai 30 persen, 40 persen, bahkan 50 persen bergantung pada kemampuan kas perusahaan pelat merah. Kepastian lahan menjadi kunci agar investasi berjalan lancar. Berdasarkan pengalaman membangun 10 pabrik gula, proses konstruksi membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun jika penyiapan lahan dikawal langsung oleh pemerintah.

Roadmap energi ini dirancang bertahap. Pemerintah menargetkan implementasi E5, lalu E10, sebelum menyentuh E20 pada 2029. Setelah itu, bauran etanol diperkirakan terus naik menuju E40 pada 2030 atau 2031. "Ini E5, E10, E20 di 2029. Bisa perkiraan kita menuju nanti, bisa kita hitung ya, kalau kita bergerak dari sekarang itu bisa E40 2030, 2031," ujar Amran. Pengembangan etanol bersama program biodiesel B50 ditujukan untuk memotong ketergantungan impor energi. Jika seluruh program berjalan, penghematan devisa diperkirakan mencapai US$30 miliar atau sekitar Rp500 triliun per tahun, sekaligus menciptakan sedikitnya 8 juta lapangan kerja permanen. Konsolidasi awal telah dilakukan bersama jajaran Kementerian Kehutanan, pihak BUMN, dan pemerintah kabupaten. "Pokoknya kita jaga lingkungan, tetapi kita juga menjadi swasembada energi atau berdaulat energi," tegas Amran. Tahap awal penyiapan lahan baru dimulai dan pemerintah berharap penanaman sudah dapat dimulai tahun ini.

Analisis Redaksi

Membuka 1 juta hingga 2 juta hektare lahan baru dalam tempo singkat adalah ujian berat bagi kapasitas birokrasi agraria kita. Janji untuk menghindari pembabatan hutan terdapat masuk akal secara teori, mengingat klaim ketersediaan 20 juta hektare lahan agroforestri dan 1,3 juta hektare lahan yang sudah dilepaskan. Namun, realitas di lapangan kerap berbeda dari peta di atas kertas. Konflik tenurial, tumpang tindih izin, dan kesiapan infrastruktur irigasi di lahan-lahan eksisting tersebut bakal menjadi hambatan nyata yang harus diurai satu per satu oleh Kementerian Pertanian bersama Kementerian Kehutanan.

Skema pembiayaan 30-50 persen dari BUMN dan sisanya dari swasta menunjukkan pemerintah ingin membagi risiko. Masalahnya, banyak BUMN perkebunan saat ini tengah berjuang memperbaiki neraca keuangan mereka sendiri. Mengandalkan perusahaan pelat merah untuk membiayai pembangunan pabrik etanol berskala masif memerlukan audit ketat agar tidak mengorbankan kesehatan finansial entitas negara. Swasta memang dijanjikan kemudahan lewat penyediaan lahan oleh negara, tetapi kepastian hukum atas lahan tersebutlah yang sesungguhnya menjadi mata uang paling berharga bagi investor.

Target lompatan dari E5 menuju E20 pada 2029, dan kemudian E40 pada 2030 atau 2031, menuntut kecepatan eksekusi yang luar biasa. Proyeksi penghematan devisa Rp500 triliun per tahun dan penciptaan 8 juta lapangan kerja permanen adalah angka fantastis yang layak diperjuangkan. Akan tetapi, sejarah kebijakan energi terbarukan di Indonesia mengajarkan bahwa target tanpa sinkronisasi rantai pasok dari hulu ke hilir hanya akan berakhir sebagai wacana. Pemerintah harus membuktikan bahwa konsolidasi dengan 44 bupati bukan sekadar seremonial, melainkan fondasi operasional yang solid.