Polisi Geledah Kantor dan Rumah Jabatan Bupati Gowa Terkait Dugaan Pungli PBG-SLF

Koordinasi dan Supervisi Tipikor Polri menggeledah Kantor Bupati Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, serta rumah jabatan bupati setempat pada Senin (21/9/2026). Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan pungutan liar dan gratifikasi terkait penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Sejumlah polisi tampak berdiri di dekat boks-boks berisi barang bukti hasil penggeledahan di lingkungan kantor bupati. Penyidik menyisir ruangan-ruangan yang diduga berkaitan langsung dengan proses perizinan bangunan di wilayah tersebut.

Fokus utama penyelidikan menyoroti praktik pungli dalam pengurusan perizinan bangunan. PBG dan SLF adalah dua dokumen krusial yang wajib dimiliki setiap pemilik gedung sebelum membangun maupun mengoperasikan bangunan secara legal.

Langkah tegas Korps Bhayangkara ini menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum membongkar potensi korupsi di sektor tata ruang daerah. Keterlibatan rumah jabatan bupati sebagai lokasi sasaran penggeledahan mengindikasikan bahwa penyidik tengah memetakan rantai komando hingga ke level pimpinan tertinggi daerah.

Masyarakat Gowa kini menanti transparansi penuh dari kepolisian. Praktik pungli dalam perizinan bangunan selama ini membebani pelaku usaha kecil hingga investor besar, mendistorsi iklim investasi, dan berpotensi menurunkan standar keselamatan bangunan karena prosedur yang seharusnya ketat justru diperjualbelikan.

Analisis Redaksi

Penggeledahan ganda di kantor pemerintahan sekaligus rumah jabatan bukan langkah rutin. Dalam pengalaman dua dekade meliput kasus korupsi daerah, pola semacam ini biasanya menandakan penyidik sudah mengantongi bukti permulaan yang cukup kuat mengenai keterlibatan pejabat struktural. Kortas Tipikor Polri tidak akan mengambil risiko politik menggeledah kediaman kepala daerah tanpa perhitungan matang soal alat bukti.

Sektor PBG dan SLF memang rawan menjadi ladang basah sejak transisi dari sistem IMB lama. Kompleksitas persyaratan teknis sering kali dimanfaatkan oknum birokrat untuk menciptakan hambatan artifisial, sehingga pemohon terpaksa membayar uang pelicin agar berkasnya diproses. Jika dugaan gratifikasi ini terbukti, kerugian negara bukan sekadar nominal uang suap, melainkan juga risiko keselamatan publik akibat bangunan yang lolos verifikasi tanpa memenuhi standar laik fungsi.

Langkah selanjutnya yang paling logis adalah penetapan tersangka. Publik perlu mengawasi apakah penyidikan ini berhenti di level staf dinas terkait atau benar-benar menyentuh aktor intelektual di lingkaran kekuasaan bupati. Konsistensi penegakan hukum pada fase praperadilan nanti akan menjadi ujian sesungguhnya bagi integritas penanganan kasus ini.