Karhutla Lereng Merapi Padam, Dugaan Pembakaran Ilegal Menguat

Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) akhirnya berhasil dipadamkan setelah melalap sekitar 60 hektare vegetasi. Api yang berkobar sejak Selasa (22/9) tersebut baru bisa dijinakkan pada Kamis sore (24/9) pukul 17.00 WIB. Luasan ini tercatat sebagai insiden terparah sepanjang musim kemarau tahun ini di lereng gunung aktif tersebut.

Kepala Balai TNGM Tutut Heri Wibowo mengonfirmasi status padamnya api saat dihubungi pada Kamis siang. "Ya, kalau keseluruhan dari kemarin (60 hektare). Tapi kalau sekarang ini kayaknya sudah padam," ujar Heri. Ia menjelaskan bahwa kolaborasi lintas instansi menjadi kunci pemadaman kali ini. Tim gabungan terdiri dari BPBD, Damkar Kabupaten Magelang, Polres Magelang, Polsek Srumbung, Koramil Srumbung, petugas TNGM, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta warga setempat bekerja tanpa henti selama dua hari penuh.

Proses pemadaman tidak berjalan mudah karena medan yang sulit dan karakteristik material yang terbakar. Petugas mengandalkan dua tangki air berkapasitas sekitar 5.000 liter dari BPBD. Selain itu, sejumlah warga turut mengerahkan tiga hingga empat truk yang dimodifikasi menggunakan terpal untuk mengangkut air ke titik-titik strategis. Per siang sebelum api sepenuhnya mati, kobaran telah menjalar sampai lima kilometer dari puncak Merapi, khususnya di area Blok Gentong, Resor Srumbung, Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Meskipun api utama telah padam, ancaman belum sepenuhnya hilang. Karakteristik pohon pinus yang meninggalkan bara api membara dalam waktu lama dan sulit dipadamkan total membuat petugas tetap berjaga di lokasi. Heri menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran susulan. "Dugaan sementara, ada unsur kesengajaan di balik peristiwa ini," tegasnya. Akses menuju titik kebakaran yang relatif bebas memungkinkan pihak tak bertanggung jawab melakukan pembakaran berulang dengan modus sederhana, seperti melemparkan api lalu pergi.

Pola lokasi kejadian memperkuat dugaan adanya motif ekonomi di balik bencana ekologis ini. Kebakaran terjadi rata-rata di pinggir jalan setapak. Heri mengaitkan hal ini dengan aktivitas penambangan pasir ilegal yang marak di kawasan tersebut. "Di sini kan areal banyak pertambangan ilegal toh. Nah, biasanya kan kayak dibakar, terus kemudian pohon ada yang tumbang, terus kemudian selanjutnya kan harapannya kan bisa memanfaatkan itu, pasir itu," jelasnya. Sepanjang musim kemarau tahun ini, Balai TNGM mencatat setidaknya empat kejadian kebakaran, namun sebelumnya luasan hanya mencapai maksimal 12 hektare karena penanganan cepat.

Analisis Redaksi

Peristiwa ini bukan sekadar kecelakaan alam akibat cuaca kering, melainkan indikasi kuat adanya konflik kepentingan antara konservasi lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam ilegal. Fakta bahwa kebakaran terbesar justru terjadi ketika akses manusia paling terbuka, dan lokasinya dekat jalur tambang, mengarahkan kita pada kesimpulan bahwa penegakan hukum di sektor perizinan tambang dan pengawasan taman nasional sedang berada di titik nadir. Jika pola 'bakar-ambil' ini dibiarkan, kerugian ekologis akan jauh lebih mahal daripada keuntungan sesaat para penambang ilegal.

Selanjutnya, fokus pemerintah daerah dan pusat harus bergeser dari responsif ke preventif secara agresif. Penempatan posko keamanan permanen di titik rawan seperti Blok Gentong serta audit ketat terhadap izin usaha di zona penyangga TNGM menjadi keniscayaan. Tanpa tindakan tegas terhadap aktor intelektual di balik pembakaran lahan, upaya restorasi ekosistem Merapi akan selalu kalah cepat oleh aksi destruktif yang terorganisir demi cuan instan.