NasDem Anggap Wacana Pisahkan Pileg-Pilpres 2029 Menarik untuk Dibahas
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.
Wacana pemisahan pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada Pemilu 2029 mendapat respons positif dari Partai NasDem. Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Hermawi Taslim, menilai ide tersebut layak untuk dikaji lebih mendalam mengingat kompleksitas teknis dan politis yang menyertainya.
Hermawi menegaskan kesiapan partainya untuk terlibat dalam diskusi terbuka mengenai gagasan ini. "Ide pemisahan pilpres dan pileg ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. NasDem siap untuk ikut berembuk untuk membicarakannya," ujar Hermawi saat dihubungi pada Jumat (25/9).
Pengalaman pemilu serentak sebelumnya menjadi latar belakang utama penilaian NasDem. Menurut Hermawi, penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu secara bersamaan terbukti sangat memberatkan partai politik, khususnya dalam aspek kaderisasi dan rekrutmen calon di berbagai tingkatan organisasi.
Ia menjelaskan bahwa beban kerja tersebut berdampak langsung pada kualitas manajemen internal partai. "Memang terasa sangat memecah konsentrasi dan sangat menguras energi, sangat melelahkan untuk para pengurus partai di semua tingkat," tambahnya. Kondisi ini dinilai berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan dan persiapan kandidat.
Selain faktor internal partai, Hermawi juga menyoroti dampak terhadap ruang publik melalui pemberitaan media massa. Ia berpendapat bahwa pemilu serentak menyebabkan liputan media menjadi dangkal karena keterbatasan waktu dan sumber daya untuk menggali isu secara komprehensif. "Di samping itu pemberitaan media juga menjadi tidak dalam karena harus memberitahukan semuanya dalam satu waktu yang bersamaan," jelasnya.
Wacana ini awalnya diusulkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, pada Selasa (22/9). Doli mengusulkan agar pileg, pilpres, dan pilkada diselenggarakan terpisah tanpa ada penyatuan jadwal. Alasannya mencakup tiga poin utama: menjaga fokus masyarakat, mencegah hilangnya legitimasi pilpres akibat jeda waktu lima tahun dengan hasil pileg, serta meringankan beban penyelenggara pemilu.
Analisis Redaksi
Dari perspektif sistem kepartaian, argumen Hermawi mengenai kelelahan pengurus partai memiliki dasar empiris yang kuat. Dalam rezim pemilu serentak, mesin partai dipaksa beroperasi pada kapasitas maksimum selama periode singkat, sering kali mengorbankan proses pendidikan politik internal. Jika pemisahan jadwal terjadi, partai dapat mengalokasikan sumber daya manusia dan finansial secara bertahap, sehingga kualitas rekrutmen caleg mungkin meningkat. Namun, tantangan terbesarnya adalah konsistensi narasi; pemilih cenderung memilih berdasarkan afeksi atau ketidaksukaan terhadap figur capres, bukan program partai, jika kedua pemilihan berlangsung berjauhan.
Kekhawatiran Doli Kurnia terkait relevansi aspirasi dukungan partai versus presiden juga menyentuh inti masalah demokrasi representatif. Penggunaan kursi parlemen sebagai syarat pencalonan presiden (threshold presidential) memang menciptakan distorsi ketika dinamika politik berubah drastis dalam interval lima tahun. Pemisahan jadwal berpotensi memunculkan pemerintahan yang terfragmentasi atau justru memperkuat posisi tawar oposisi di parlemen, tergantung pada desain konstitusional akhir. Langkah logis berikutnya adalah uji publik atas simulasi biaya dan dampak elektoral sebelum perubahan regulasi masuk ke pembahasan formal di Senayan.
