Prabowo Sebut Perda Bakar Lahan 2 Hektare Menipu, Misi Koreksi Regulasi Karhutla

Presiden Prabowo Subianto menyebut peraturan daerah yang mengizinkan pembakaran lahan seluas dua hektare sebagai hal yang "tidak masuk akal" dan menipu, dalam forum diskusi dengan 22 akademisi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9). Ia menyatakan regulasi tersebut adalah celah hukum (*loophole*) yang harus segera dikoreksi secara tegas. Ketidaksesuaian aturan lokal dengan realitas penanganan api menjadi fokus utama kritik kepala negara.

"Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada delapan perda di kabupaten bayangkan, yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektare. Which is menurut saya complete nonsense," kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/9). Pernyataan ini mengindikasikan adanya inkonsistensi hukum di tingkat daerah yang berisiko memperparah skala kebakaran.

Prabowo menekankan bahwa secara praktis, satu orang tidak mungkin mampu menghentikan kebakaran yang meluas hingga dua hektare. Ia mengibaratkan luas tersebut setara dengan satu lapangan bola yang terbakar. "Kalau dia bakar 2 hektare, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektare satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan? Kan itu, itu kan menipu, Perda ini menipu," tegas dia. Argumen logis ini membongkar keabsahan perda tersebut di lapangan.

Sebagai langkah responsif, presiden mengumumkan pengerahan sekitar seribu perwira TNI/Polri ke daerah untuk memberikan edukasi kepada warga. Ia membuka jalur bantuan bagi masyarakat yang ingin membuka lahan secara legal. "Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera. Tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita," ucapnya. Kebijakan ini membedakan perlakuan antara warga dan entitas korporat.

Prabowo menegaskan pemerintah menerapkan pendekatan yang berbeda bagi korporasi yang membuka lahan. Terdapat regulasi khusus yang mewajibkan perusahaan membangun menara pengawas dan embung air. "Ada perusahaan yang patuh, ada perusahaan yang tidak. Ini harus kita tertibkan," ujar dia. Komitmen penertiban ini menunjukkan prioritas penegakan hukum pada pelaku usaha besar yang kerap menjadi sorotan dalam isu lingkungan.

Analisis Redaksi

Perlu digarisbawahi bahwa kritik Presiden Prabowo terhadap delapan perda kabupaten ini menyentuh akar masalah regulasi nasional yang kerap terfragmentasi di daerah. Istilah "menipu" yang digunakan menunjukkan bahwa negara mengakui keabsahan hukum perda tersebut secara formal, namun secara substansi dianggap gagal fungsi karena tidak realistis. Ini adalah sinyal kuat bahwa koreksi tidak hanya pada sanksi, tetapi pada revisi dasar hukum izin bakar.

Langkah mengerahkan seribu perwira TNI/Polri bukan sekadar operasi pemadaman, melainkan strategi preventif berbasis edukasi. Pemisahan tegas antara warga yang membutuhkan lahan subsisten dan korporasi yang diwajibkan membangun infrastruktur penunjang seperti embung, menunjukkan arah kebijakan yang proporsional namun tegas. Waspada terhadap potensi resistensi dari pemegang kepentingan di daerah yang selama ini berpihak pada regulasi longgar.