China‑Indonesia: Dari Nikel ke EV, Nasionalisme Sumber Daya Mengguncang Investasi

Ringkasan Singkat

Hubungan ekonomi Indonesia‑China kini memasuki fase hilirisasi, terutama di sektor nikel dan kendaraan listrik.
Kebijakan “resource nationalism” Indonesia menurunkan kuota produksi nikel 2026, memaksa investor China menyesuaikan strategi.
Investasi China di pabrik EV dan baterai (BYD, Azure) tetap kuat, namun keberlanjutan tergantung pada adaptasi terhadap regulasi lokal.

Jakarta, CNBC Indonesia – Media China, termasuk South China Morning Post (SCMP), kembali menyoroti dinamika hubungan ekonomi Indonesia‑China. Artikel berjudul “Can China and Indonesia's strong financial ties withstand ‘resource nationalism?’” menelusuri bagaimana kedua negara menikmati kerja sama yang semakin terintegrasi, mulai dari nikel, kendaraan listrik (EV), manufaktur, hingga layanan keuangan.

Selama lebih dari satu dekade, China menjadi mitra utama dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam Indonesia, terutama nikel yang menjadi bahan baku penting untuk baja tahan karat dan baterai EV. Tsingshan Group adalah contoh paling menonjol; sejak 2009 perusahaan ini mengamankan pasokan nikel Indonesia dan kini menjadi salah satu produsen baja tahan karat terbesar dunia dengan proyeksi pendapatan US$63,8 miliar pada 2025.

Pemerintahan Prabowo Subianto kini menekankan kebijakan hilirisasi: tidak lagi sekadar mengekspor bahan mentah, melainkan memproduksi barang bernilai tambah tinggi, khususnya di sektor kendaraan listrik dan baterai. Target pemerintah adalah 2 juta mobil listrik (infrastruktur pengisian truk listrik) dan 12 juta motor listrik pada 2030. Untuk memenuhi target ini, produsen otomotif China seperti BYD sedang menyiapkan pabrik di Jawa Barat dengan kapasitas 150.000 unit per tahun dan investasi US$616 juta.

Di sisi baterai, perusahaan terdaftar Shenzhen, Azure Corporation, mengumumkan fasilitas produksi lithium senilai US$290 juta dengan kapasitas 5 GWh per tahun. SCMP menilai strategi Indonesia bukan sekadar menciptakan pasar domestik, melainkan menjadikan negara ini sebagai hub produksi baterai EV berkat cadangan nikel terbesar di dunia.

Kerjasama keuangan juga menguat. Pada Juni 2026, Bank Sentral China menugaskan cabang Bank of China di Jakarta sebagai bank kliring yuan resmi Indonesia. Sementara itu, Bank Mandiri bergabung dalam Cross‑border Interbank Payment System (CIPS), memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Nilai transaksi local‑currency settlement (LCS) melonjak menjadi US$13,19 miliar pada 2025, dua kali lipat dibandingkan 2024.

Namun, kebijakan “resource nationalism” Indonesia menimbulkan gesekan. Pemerintah membatasi produksi nikel (investasi energi bersih) nasional 2026 menjadi 260‑270 juta ton, turun sekitar 30 % dari tahun sebelumnya. Hal ini memaksa tambang besar seperti Weda Bay Nickel—yang melibatkan Tsingshan, Eramet, dan Antam—menghentikan produksi sementara kuota habis. Analis menilai langkah ini bertujuan menjaga harga nikel dan meningkatkan penerimaan negara, tetapi sekaligus menambah ketidakpastian bagi investor China.

Meski tantangan, China tetap menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama 13 tahun berturut‑turut dan salah satu sumber FDI utama. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan kesiapan Jakarta untuk memperdalam kerja sama industri dan rantai pasok.