BI Siap Hadiri Pertemuan dengan Prabowo: Strategi Menghadapi Inflasi Pangan yang Masih Menggebu-gebu

Ringkasan Singkat

• BI dan pemerintah akan mengevaluasi strategi pengendalian inflasi pangan dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada 5 Agustus 2026.
• Gubernur sementara BI Destry Damayanti menegaskan bahwa inflasi volatile food masih tinggi sebesar 5,58% jauh di atas sasaran nasional 3,5% ±1%.
• Penyebab utama adalah keterbatasan pasokan, sehingga respons moneter saja tidak cukup dan diperlukan koordinasi melalui TPIP/TPID dan program GPIPS.

Bank Indonesia (Bank Indonesia) bersama pemerintah menyiapkan pertemuan strategis yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan stabilitas harga pangan. Dalam media briefing daring, Destry Damayanti menjelaskan bahwa tim inflasi pusat dan daerah (TPIP/TPID) akan meninjau capaian serta menentukan langkah selanjutnya untuk menurunkan tekanan harga yang masih menggebu-gebu.

Menurut data terkini, inflasi pangan kelompok volatile food mencatat 5,58% pada Juni 2026, jauh di atas sasaran inflasi nasional yang berada pada kisaran 3,5% ±1%. Sementara inti inflasi (core inflation) relatif stabil sebesar 3,5%. Destry menekankan bahwa tekanan harga ini terutama dipicu oleh keterbatasan pasokan bukan oleh lonjakan permintaan, sehingga kebijakan moneter seperti pemertahanan BI-Rate pada 5,75% tidak mampu menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

Oleh karena itu, BI akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah melalui mekanisme TPIP dan TPID, serta memperluas program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang fokus pada peningkatan distribusi, logistik, dan intervensi pasokan langsung di lapangan.

Analisis Pakar

Dari perspektif makroekonomi, inflasi pangan yang masih berada di atas 5% merupakan indikasi struktural ketidakseimbangan antara produksi dan distribusi di Indonesia. Meskipun BI telah menjaga suku bunga acuan pada level yang cukup restriktif (5,75%), instrumen moneter terbatas dalam mengatashock sisi pasokan yang disebabkan oleh faktor cuaca, keterbatasan lahan, dan rantai logistik yang masih rentan.

Pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan struktural dengan tujuan moneter. Langkah seperti subsidiasi benih, investasi dalam infrastruktur irigasi, dan pengembangan gudang penyimpanan yang lebih baik dapat menekan tekanan harga dari sisi produksi. Selain itu, koordinasi melalui TPIP/TPID memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap kelangkaan lokal, misalnya melalui pembukaan impor sementara atau distribusi bantuan langsung ke daerah yang terkena dampak.

Namun, ada risiko bahwa ketergantungan pada intervensi pasar tanpa reformasi struktural dapat menciptakan ketergantungan pada subsidi dan menimbulkan efek distortion di pasar. Oleh karena itu, BI dan pemerintah harus memastikan bahwa program GPIPS tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga mencakup komponen kapasitas panjang seperti peningkatan ketahanan pertanian terhadap iklim dan diversifikasi komoditas pangan.

Dalam hal investasi, sektor swasta juga perlu diajak untuk berpartisipasi melalui mekanisme kerja sama público‑privata (PPP) dalam pembangunan infrastruktur pendistribusian dan teknologi pasca panen. Jika berhasil, tekanan inflasi pangan dapat diturunkan ke bawah 4% dalam 12‑18 bulan mendatang, memberikan ruang bagi BI untuk lebih fokus pada stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi tanpa tekanan inflasi yang berlebihan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Mengapa inflasi pangan masih tinggi meski BI-Rate tetap pada 5,75%?
  A: Karena penyebab utamanya adalah keterbatasan pasokan, bukan tekanan permintaan, sehingga instrumen moneter memiliki efek terbatas.
• Q: Apa saja langkah yang akan dibahas dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo?
  A: Evaluasi capaian TPIP/TPID, strategi peningkatan pasokan dan distribusi pangan, serta koordinasi program GPIPS.
• Q: Apakah BI akan mengubah suku bunga dalam rapat berikutnya?
  A: Destry menegaskan bahwa BI-Rate akan tetap pada level saat ini sampai tekanan inflasi pangan dapat diturunkan melalui koordinasi non‑moneter.