Hamas Siapkan Pelucutan Senjata di Gaza, Tapi Hanya Jika Israel Penuhi Syarat Kunci

Ringkasan Singkat

• Pejabat senior Hamas mengonfirmasi kesepakatan dengan Board of Peace untuk melucuti senjata di Gaza, dengan syarat utama dipenuhi Israel.
• Kesepakatan menuntut penarikan pasukan Israel ke Yellow Line, penghentian operasi militer, dan akses bantuan kemanusiaan yang luas.
• Jika Israel tidak mematuhi, Hamas menegaskan proses pelucutan senjata tidak akan dilanjutkan, menambah tekanan pada penjamin internasional seperti AS, Qatar, Turki, dan Mesir.

Gaza, 31 Juli 2026 – Dalam sebuah pernyataan kepada CNN, Ghazi Hamad, pejabat senior Hamas, mengonfirmasi bahwa kelompoknya telah menandatangani kesepakatan dengan Board of Peace (BoP), sebuah badan yang dibentuk atas inisiatif mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan tersebut berfokus pada pelucutan senjata di Jalur Gaza, namun dengan dua prasyarat yang dianggap tidak dapat dinegosiasikan.

Hamad menegaskan bahwa penempatan International Stabilization Force (ISF) di Gaza dan kepatuhan penuh Israel terhadap semua ketentuan gencatan senjata Oktober 2023 menjadi syarat mutlak. "Kesepakatan ini adalah satu paket," ujarnya pada Jumat (31/7). "Kami tidak akan memulai langkah apa pun terkait persenjataan sebelum Israel melaksanakan komitmennya. Jika Israel tidak melaksanakannya, kami juga tidak akan melanjutkan proses ini."

Menurut Hamad, Israel harus menghentikan seluruh operasi militer, menghentikan semua pembunuhan sipil, serta menarik pasukannya kembali ke Yellow Line sebagaimana diatur dalam perjanjian gencatan senjata. Selain itu, Israel diwajibkan membuka jalur bantuan kemanusiaan dalam skala besar dan memberikan akses penuh kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah komite teknokrat Palestina yang berada di bawah naungan BoP, untuk mengambil alih pemerintahan sementara di wilayah tersebut.

NCAG nantinya akan menguasai persenjataan kepolisian Hamas, namun Hamad menegaskan bahwa senjata berat Hamas tidak akan dimusnahkan. "Senjata‑senjata tersebut akan disimpan di bawah pengawasan Komite Nasional," katanya. Ia menambahkan bahwa kegagalan Israel dalam mematuhi kesepakatan pertama telah menimbulkan ratusan hingga ribuan pelanggaran, sehingga beban memastikan kepatuhan kini berada di tangan penjamin internasional: Amerika Serikat, Qatar, Turki, dan Mesir.

"Pengalaman kami pada fase pertama sangat buruk. Israel tidak mematuhi perjanjian dan terjadi ratusan bahkan ribuan pelanggaran. Kini tantangannya ada pada para penjamin untuk memastikan 100 persen bahwa Israel benar‑benar akan mematuhi dan melaksanakan seluruh butir kesepakatan," tegas Hamad. "Saya berharap Israel akan menyetujuinya—kami masih menunggu," tutupnya.

Analisis Pakar

Kesepakatan yang diumumkan oleh Hamas ini menandai perubahan taktik yang signifikan. Selama bertahun‑tahun, kelompok tersebut mengandalkan strategi asimetris yang menggabungkan serangan roket dengan pertahanan berbasis terowongan. Dengan menawarkan pelucutan senjata secara bersyarat, Hamas berusaha mengubah narasi internasional menjadi lebih legitimasi politik, sekaligus menekan Israel untuk menurunkan intensitas operasi militernya di Gaza.

Namun, syarat‑syarat yang diajukan tidak bersifat sekadar teknis. Penarikan pasukan Israel ke Yellow Line dan pembentukan ISF menuntut perubahan struktural dalam kebijakan keamanan Israel, yang selama ini menekankan kontrol ketat atas perbatasan Gaza. Jika Israel menolak, Hamas berisiko kehilangan dukungan internasional yang sudah rapuh, mengingat banyak negara Barat masih menilai Hamas sebagai organisasi teroris.

Peran BoP sebagai mediator juga patut dicermati. Dibentuk oleh mantan presiden Amerika Serikat, badan ini mencerminkan upaya “track‑two diplomacy” yang mengandalkan aktor non‑negara untuk memfasilitasi dialog. Keberhasilan atau kegagalan inisiatif ini akan menjadi tolok ukur bagi model mediasi serupa di konflik lain, terutama di wilayah yang diperebutkan secara geopolitik.

Terakhir, tekanan pada penjamin internasional—AS, Qatar, Turki, dan Mesir—menunjukkan bahwa konflik Gaza tidak dapat dipisahkan dari dinamika regional. Kegagalan mereka dalam menegakkan kepatuhan Israel dapat memperparah krisis kemanusiaan, memperpanjang siklus kekerasan, dan menurunkan kredibilitas diplomasi multilateral. Oleh karena itu, langkah selanjutnya akan sangat tergantung pada kemampuan para penjamin untuk mengubah komitmen verbal menjadi tindakan konkret di lapangan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Q: Apa itu Board of Peace (BoP) dan siapa yang memimpinnya?
  A: BoP adalah badan mediasi yang dibentuk atas inisiatif mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membantu menyelesaikan konflik di Gaza. Badannya terdiri dari perwakilan Amerika, Qatar, Turki, dan Mesir.
• Q: Apa yang dimaksud dengan pelucutan senjata oleh Hamas?
  A: Hamas berjanji menonaktifkan atau menempatkan senjata ringan di bawah pengawasan NCAG, sementara senjata berat akan disimpan di bawah pengawasan Komite Nasional, asalkan Israel memenuhi syarat yang ditetapkan.
• Q: Mengapa Israel menolak atau belum memenuhi syarat kesepakatan?
  A: Israel menganggap penarikan pasukan dan pembatasan operasi militer di Gaza dapat mengancam keamanan nasionalnya, terutama dalam menghadapi serangan roket dan terorisme yang dipandangnya berasal dari Hamas.